Media Dinamika Global

Selasa, 03 November 2026

Satlantas Polres Bima Kota Gelar Operasi Rinjani di Taman Ria, Pengamanan Diperketat!


Kota Bima, Media Dinamika Global.id.– Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Bima Kota menggelar Operasi Rinjani berupa razia penertiban kendaraan di kawasan Taman Ria, Kota Bima, Selasa (3/11/2026).

Untuk menjamin kelancaran, keamanan, dan ketertiban selama pemeriksaan, personel Satlantas mendapat pengamanan dari unit gabungan internal, termasuk personel bersenjata laras panjang serta Polisi Militer (PM). 

Pengamanan berlapis ini dilakukan untuk mengantisipasi potensi gangguan keamanan dan perlawanan dari pelanggar, sekaligus memberi rasa aman bagi petugas yang memeriksa kelengkapan surat dan fisik kendaraan di lapangan.

Kapolres Bima Kota melalui Kasat Lantas mengimbau masyarakat pengguna jalan agar tertib berkendara, mematuhi rambu lalu lintas, serta melengkapi dokumen pribadi dan kendaraan seperti SIM dan STNK saat bepergian.(Sekjend MDG)

Babinsa Koramil 1608-03/Sape Aktif Laksanakan Komsos, Ajak Masyarakat Jaga Kamtibmas dan Lingkungan


BIMA.NTB.Media Dinamika Global.id– Dalam upaya mempererat hubungan antara TNI dan masyarakat sekaligus menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas), Babinsa Koramil 1608-03/Sape, Kodim 1608/Bima, melaksanakan kegiatan komunikasi sosial (Komsos) di sejumlah desa binaan, Selasa (3/11/2026).

Kegiatan tersebut dilaksanakan oleh empat Babinsa di wilayah binaan masing-masing dengan menyampaikan berbagai imbauan kepada masyarakat, mulai dari pencegahan kebakaran, menjaga kebersihan lingkungan, pemberantasan penyalahgunaan narkoba, hingga meningkatkan kerukunan antarwarga.


Babinsa Desa Soro, Kecamatan Lambu, Serka Masykur, melaksanakan Komsos sekitar pukul 08.50 Wita. Dalam kesempatan tersebut, ia mengingatkan masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran, terutama pada musim panas yang rawan terjadi kebakaran.

Ia mengimbau warga untuk menghindari penggunaan api secara berlebihan serta menjaga hubungan baik antarsesama dengan mempererat tali silaturahmi guna mencegah terjadinya perselisihan di lingkungan masyarakat.


Selanjutnya, Babinsa Desa Rai Oi, Serka Sahlan, sekitar pukul 09.00 Wita melaksanakan Komsos bersama pemerintah desa dan masyarakat. Dalam kegiatan tersebut, ia mengajak warga untuk terus menjaga kebersihan lingkungan, terutama di sekitar tempat tinggal masing-masing, sehingga tercipta suasana yang bersih, aman, dan nyaman.

Serka Sahlan juga mengingatkan masyarakat agar tidak ragu melaporkan kepada pihak keamanan apabila mengetahui adanya aktivitas penyalahgunaan narkoba maupun obat-obatan terlarang lainnya.

Sementara itu, Babinsa Desa Hidirasa, Kecamatan Lambu, Serka Abdul Hafit, melaksanakan Komsos sekitar pukul 09.35 Wita bersama warga binaannya. Dalam kesempatan tersebut, ia menekankan pentingnya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dengan membangun komunikasi serta hubungan sosial yang baik.

Ia juga mengimbau warga agar menghindari segala bentuk perbuatan yang melanggar hukum karena dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain. Apabila terjadi permasalahan di tengah masyarakat, warga diminta tidak mengambil tindakan sendiri, melainkan segera melaporkannya kepada pihak terkait agar dapat diselesaikan secara cepat dan tepat.

Di lokasi berbeda, Babinsa Desa Naru Barat, Kecamatan Sape, Koptu Mahru, sekitar pukul 09.40 Wita juga melaksanakan Komsos bersama masyarakat di wilayah binaannya.

Dalam kegiatan tersebut, ia mengajak masyarakat untuk senantiasa menjaga keamanan dan ketertiban serta mempererat tali silaturahmi antarwarga guna menciptakan hubungan bertetangga yang harmonis.

Selain itu, masyarakat diingatkan agar menjauhi tindakan kriminal, penyalahgunaan narkoba, serta konsumsi minuman beralkohol karena dapat berdampak buruk terhadap diri sendiri, keluarga, maupun lingkungan sekitar. Ia juga mengajak warga untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa agar terhindar dari perbuatan tercela.

Melalui kegiatan Komsos tersebut, Koramil 1608-03/Sape berharap terjalin hubungan yang semakin erat antara TNI dan masyarakat. Kehadiran Babinsa di tengah masyarakat diharapkan mampu menjadi sarana komunikasi, pembinaan, serta deteksi dini terhadap berbagai persoalan yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban di wilayah binaan.

Dengan adanya sinergi antara Babinsa, pemerintah desa, dan masyarakat, diharapkan tercipta lingkungan yang aman, bersih, harmonis, serta kondusif di wilayah Kecamatan Sape dan Lambu, Kabupaten Bima.(Team.MDG.03)

FORMAK NTB Dorong Transformasi Ekonomi Bima 2027, Pertanian Jadi Sektor Unggulan


MATARAM, Media Dinamika Global - Forum Mahasiswa Anti Korupsi Nusa Tenggara Barat (FORMAK NTB) menggelar dialog publik bertajuk “Pembangunan Ekonomi Kabupaten Bima Tahun 2027: Masa Depan Ekonomi Bima 2027, Dari Obrolan ke Gagasan, Gagasan ke Perubahan” di Kedai Corner, Kota Mataram, Senin (2/11/2026).

Kegiatan tersebut menghadirkan tiga narasumber, yakni Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi NTB, Dr. Drs. H. Wahyudin, M.M. akademisi Universitas Bima Internasional MFH (UNBIM), Dr. Alfis Syahrin, M.Si. serta akademisi Universitas Muhammadiyah Mataram (UMMAT), Dr. H. Ahmad Fathoni, S.P., M.T. Dialog dipandu Ardiansyah selaku Sekretaris KNPI NTB.

Forum ini menjadi ruang pertukaran gagasan sekaligus evaluasi terhadap arah pembangunan ekonomi Kabupaten Bima menjelang tahun 2027. Pembahasan difokuskan pada optimalisasi potensi daerah, penguatan sektor pertanian, peningkatan produktivitas, pembangunan infrastruktur, serta pemerataan kesejahteraan masyarakat.

Kabupaten Bima memiliki potensi ekonomi yang cukup besar, terutama pada sektor pertanian, perikanan, perdagangan, dan sumber daya alam. Namun, pengelolaan potensi tersebut masih membutuhkan penguatan agar mampu memberikan nilai tambah dan dampak nyata bagi perekonomian masyarakat.

Dalam pemaparannya, Kepala BPS NTB, Dr. Drs. H. Wahyudin, M.M., menjelaskan bahwa terdapat tiga sektor yang menjadi penopang perekonomian Kabupaten Bima, yakni pertanian, kegiatan penggalian, serta perdagangan.

Menurut Aji Wahyudin sapaan akbarnya, sektor pertanian, khususnya komoditas bawang merah, memiliki potensi besar sebagai salah satu komoditas unggulan daerah. Bahkan, distribusi hasil pertanian Kabupaten Bima telah menjangkau sejumlah wilayah di luar NTB, termasuk Kendari, Sulawesi Tenggara.

Dari sisi statistik, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menjadi salah satu indikator penting untuk melihat perkembangan perekonomian daerah. Berdasarkan data BPS NTB, PDRB Kabupaten Bima atas dasar harga konstan tercatat sebesar Rp2.372,06 miliar pada Triwulan I 2026 dan meningkat menjadi Rp2.508,61 miliar pada Triwulan II 2026.

Selain pertumbuhan ekonomi, sejumlah indikator lain juga perlu menjadi perhatian dalam mengukur keberhasilan pembangunan, seperti tingkat kemiskinan, pengangguran terbuka, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), ketimpangan pendapatan, daya beli, serta produktivitas tenaga kerja.

Hal tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi perlu diikuti peningkatan kualitas hidup dan pemerataan manfaat pembangunan agar dapat dirasakan seluruh lapisan masyarakat.

Pada sektor pertanian, data yang dipaparkan menunjukkan seluruh subsektor mencatat Nilai Tukar Petani (NTP) di atas 100. Subsektor hortikultura mencatat indeks tertinggi sebesar 182,32, diikuti tanaman pangan 129,29, peternakan 117,50, perikanan 112,20, dan perkebunan rakyat 112,63. Sementara itu, Nilai Tukar Usaha Rumah Tangga Pertanian (NTUP) mencapai 134,41 atau meningkat 1,28 persen.

NTP merupakan indikator perbandingan antara indeks harga yang diterima petani dengan indeks harga yang dibayar petani. Indikator tersebut dapat memberikan gambaran mengenai perkembangan daya tukar petani, meskipun belum sepenuhnya mencerminkan tingkat kesejahteraan seluruh rumah tangga petani.

Perkembangan produksi pangan juga menunjukkan tren positif. Berdasarkan hasil Survei Kerangka Sampel Area (KSA), luas panen padi sepanjang 2026 diperkirakan mencapai 326,67 ribu hektare, meningkat 1,17 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Produksi padi dalam bentuk Gabah Kering Giling (GKG) diproyeksikan mencapai 1,73 juta ton, tumbuh 1,08 persen atau bertambah sekitar 18,52 ribu ton. Sementara produksi beras untuk konsumsi penduduk diperkirakan mencapai 983,69 ribu ton.

Untuk komoditas jagung, luas panen diperkirakan mencapai 180,76 ribu hektare atau meningkat 4,43 persen. Produksi jagung pipilan kering dengan kadar air 14 persen diproyeksikan sebesar 1,25 juta ton, naik 6,26 persen atau sekitar 73,61 ribu ton dibandingkan tahun sebelumnya.

Meski demikian, perkembangan produksi pada periode berikutnya tetap perlu diperhatikan, terutama berkaitan dengan potensi dampak fenomena El Niño terhadap sektor pertanian.

Dari sisi perkembangan harga, kondisi Oktober 2026 menunjukkan deflasi sebesar 0,56 persen secara bulanan. Sementara itu, inflasi tahunan NTB tercatat sebesar 3,24 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) 112,63. Secara tahun kalender, inflasi mencapai 2,15 persen.

Deflasi bulanan terutama dipengaruhi penurunan harga sejumlah komoditas pangan, antara lain ikan layang, ikan tongkol, cumi-cumi, udang basah, dan daging ayam ras.

Besarnya potensi sektor pertanian Kabupaten Bima perlu diimbangi dengan sistem tata niaga yang mampu memberikan kepastian dan keuntungan yang layak bagi petani.

Komoditas unggulan seperti bawang merah memiliki peluang besar untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Namun, fluktuasi harga hasil pertanian masih menjadi salah satu tantangan yang perlu mendapat perhatian bersama.

Karena itu, diperlukan langkah strategis untuk memperkuat rantai distribusi, memperluas akses pasar, meningkatkan fasilitas pascapanen, serta mendorong pengembangan industri pengolahan hasil pertanian.

Pemerintah Kabupaten Bima juga diharapkan dapat memperkuat koordinasi dengan pemerintah provinsi, pemerintah pusat, pelaku usaha, dan kelompok tani dalam membangun sistem pemasaran yang lebih efektif.

Dengan demikian, peningkatan produksi tidak hanya berdampak pada ketersediaan pangan, tetapi juga memberikan nilai tambah dan meningkatkan pendapatan petani.

Narasumber kedua, Dr. Alfis Syahrin, M.Si., akademisi UNBIM, menekankan pentingnya pembangunan ekonomi Kabupaten Bima yang tidak hanya berorientasi pada peningkatan angka pertumbuhan, tetapi juga harus memperhatikan pemerataan kesejahteraan masyarakat.

Menurut perspektif pembangunan ekonomi, perencanaan daerah perlu disusun secara terarah, berbasis potensi lokal, serta didukung kebijakan yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat.

Kabupaten Bima memiliki potensi besar pada sektor pertanian, perikanan, perdagangan, dan sumber daya alam. Potensi tersebut perlu dikembangkan secara produktif agar tidak hanya menghasilkan komoditas mentah, tetapi juga mampu menciptakan nilai tambah, memperluas lapangan pekerjaan, dan meningkatkan pendapatan masyarakat.

Sinergi antara pemerintah daerah, kalangan akademisi, pelaku usaha, dan masyarakat juga menjadi faktor penting dalam merumuskan strategi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

Kolaborasi tersebut diharapkan dapat memperkuat kemandirian ekonomi daerah sekaligus mendorong pemanfaatan potensi lokal secara optimal.

Sementara itu, narasumber ketiga, Dr. H. Ahmad Fathoni, S.P., M.T., akademisi UMMAT, menyoroti pentingnya pembangunan infrastruktur dan penguatan sektor produktif sebagai bagian dari strategi mendorong pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bima.

Menurutnya, pembangunan ekonomi tidak dapat dilepaskan dari ketersediaan infrastruktur yang memadai, mulai dari akses jalan, sarana produksi, fasilitas distribusi, hingga infrastruktur pendukung kegiatan perdagangan dan pertanian.

Pembangunan infrastruktur perlu diarahkan berdasarkan kebutuhan masyarakat dan potensi ekonomi di setiap wilayah. Dengan demikian, pembangunan fisik tidak hanya menjadi fasilitas penunjang, tetapi juga mampu memperlancar aktivitas ekonomi, menekan biaya distribusi, meningkatkan produktivitas, serta memperluas akses pasar.

Oleh karena itu, penyusunan program pembangunan Kabupaten Bima tahun 2027 perlu memperhatikan skala prioritas, pemerataan pembangunan, serta dampak ekonomi yang dapat dirasakan masyarakat.

Melalui dialog publik tersebut, FORMAK NTB diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran terhadap penyusunan arah kebijakan pembangunan ekonomi Kabupaten Bima tahun 2027.

Berbagai pandangan yang disampaikan para narasumber menjadi bahan evaluasi sekaligus masukan bagi pemerintah daerah dalam mengoptimalkan potensi ekonomi dan menyelesaikan persoalan pembangunan.

Ke depan, sejumlah aspek dinilai perlu menjadi perhatian, di antaranya penguatan sektor pertanian, stabilitas harga komoditas, peningkatan kualitas infrastruktur, pengembangan industri pengolahan, perluasan lapangan pekerjaan, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Selain itu, perencanaan pembangunan perlu didukung data statistik yang akurat, transparansi anggaran, dan evaluasi program secara berkala agar kebijakan yang dilaksanakan benar-benar tepat sasaran.

Keberhasilan pembangunan daerah pada akhirnya tidak hanya diukur dari besarnya angka pertumbuhan ekonomi maupun jumlah proyek yang direalisasikan, tetapi juga dari kemampuan pemerintah meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata.

Dialog publik ini diharapkan menjadi langkah awal dalam memperkuat sinergi antara mahasiswa, akademisi, pemerintah, dan masyarakat untuk mendorong pembangunan Kabupaten Bima yang lebih produktif, inklusif, dan berkelanjutan.

Dari gagasan yang dibangun melalui dialog, diharapkan lahir rekomendasi yang dapat ditindaklanjuti menjadi kebijakan serta perubahan nyata bagi masa depan ekonomi Kabupaten Bima.

Redaksi |

Brimob Bersama Masyarakat, Sambut HUT ke - 81 Korps Brimob Polri dengan Aksi Donor Darah


Pekanbaru – Menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) ke - 81 Korps Brimob Polri, Satuan Brimob Polda Riau menggelar kegiatan bakti kesehatan donor darah sebagai wujud kepedulian dan pengabdian kepada masyarakat. Kegiatan tersebut berlangsung di Gedung Bhayangkara Satuan Brimob Polda Riau, Jalan KH. Ahmad Dahlan, Kecamatan Sukajadi, Pekanbaru. Selasa (3/11/2026)

Kegiatan donor darah ini merupakan salah satu bentuk nyata kepedulian Korps Brimob Polri terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Melalui aksi sosial tersebut, Brimob berupaya memberikan kontribusi positif bagi masyarakat, khususnya dalam membantu memenuhi kebutuhan darah bagi pasien yang membutuhkan.

Donor darah tersebut dihadiri oleh Pejabat Utama (PJU) Polda Riau, personel TNI, Bhayangkari, instansi pemerintah lainnya, LSM yang turut berpartisipasi sebagai pendonor.

Dansat Brimob Polda Riau Kombes Pol. I Ketut Gede Adi Wibawa, S.I.K., yang dalam kegiatan ini diwakili oleh Kabag Ops Satbrimob Polda Riau AKBP Rivana Wahdi, S.H., menyampaikan “Perlu kami jelaskan bahwa di ulang tahun yang ke delapan puluh satu Korps Brimob Polri maka kami setiap tahun mengadakan donor darah. Jadi kegiatan donor darah hari ini kami bekerja sama dengan PMI kemudian mengundang stakeholder beberapa satuan samping kemudian juga dari Bhayangkari, teman-teman LSM juga kami undang untuk ikut berpartisipasi.” Ujar AKBP Rivana

Ia menambahkan, tujuan utama kegiatan ini adalah untuk membantu memenuhi kebutuhan stok darah di PMI yang cukup besar, guna membantu pasien yang membutuhkan di rumah sakit yang ada di sekitaran Kota Pekanbaru.

Untuk kegiatan donor darah kali ini, panitia menargetkan sebanyak 300 pendonor.

"Kegiatan ini cuma satu hari ini saja, kami kerja sama PMI dari pagi sampai sore sampai selesai, sampai target nanti semua undangan kami sudah selesai baru kami tutup," pungkasnya.

Kegiatan donor darah ini menjadi bentuk kepedulian sosial Brimob Polri kepada masyarakat, sekaligus wujud nyata pengabdian di usia Korps Brimob yang ke-81 tahun.

Tambang Diduga Ilegal di Jereweh Tak Kunjung Ditertibkan, Polda NTB dan DLHK Jangan Tutup Mata!


SUMBAWA BARAT, Media Dinamika Global - Dugaan aktivitas pertambangan emas tanpa izin di Desa Belo, Kecamatan Jereweh, Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), kembali menuai sorotan keras. Lambannya penanganan kasus tersebut memunculkan pertanyaan serius terhadap keseriusan aparat penegak hukum dan instansi teknis dalam mengawasi aktivitas pertambangan yang diduga bermasalah secara perizinan.

Pemerhati lingkungan, Syaokin, mendesak Kapolda NTB melalui Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda NTB agar tidak sekadar menerima laporan, tetapi segera turun ke lapangan, menghentikan aktivitas pertambangan yang diduga ilegal, serta memberikan kepastian hukum atas laporan yang telah disampaikan.

Menurut Syaokin, persoalan ini bukan perkara sepele. Jika aktivitas pertambangan benar-benar berjalan tanpa izin, maka negara tidak boleh kalah oleh kepentingan perusahaan yang mengabaikan ketentuan hukum dan berpotensi mengorbankan keselamatan lingkungan serta masyarakat.

"Informasi yang saya himpun, sebelumnya kasus dugaan tambang ilegal itu sudah dilaporkan ke Polda NTB, tetapi sampai sekarang belum ada kepastian status hukumnya," ujar Syaokin saat diwawancarai awak media di salah satu kedai kopi di Mataram, Selasa (3/11/2026).

Ia menilai, terlalu lama membiarkan persoalan tersebut tanpa kejelasan justru berpotensi melahirkan kesan bahwa penegakan hukum terhadap aktivitas pertambangan tidak berjalan sebagaimana mestinya.

"Kasus ini sudah lama mandek di meja Polda NTB. Jangan sampai laporan masyarakat hanya menjadi tumpukan berkas tanpa ujung penyelesaian. Segera berikan kepastian hukum secara profesional, transparan, dan akuntabel," tegasnya.

Syaokin juga mengingatkan bahwa penegakan hukum tidak boleh tajam kepada masyarakat kecil, tetapi tumpul ketika berhadapan dengan aktivitas usaha yang diduga melanggar aturan.

Jangan Biarkan Tambang Diduga Ilegal Beroperasi Tanpa Kepastian Hukum

Sorotan terhadap tambang di Desa Belo sebelumnya juga datang dari Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Sumbawa Barat, H. Basuki AR. Ia mendesak agar aktivitas pertambangan yang belum mengantongi izin dihentikan sampai seluruh persyaratan perizinan dipenuhi.

"Tambang tersebut tidak berizin. Sebaiknya mereka stop operasi dan segera mengurus izin-izin serta memenuhi semua persyaratan," demikian pernyataan Basuki yang dikutip pada Selasa (30/6/2026).

Basuki menegaskan bahwa setiap kegiatan pertambangan wajib memenuhi ketentuan perizinan sebelum beroperasi. Persoalan tersebut bahkan telah beberapa kali dikoordinasikan dengan Dinas ESDM Provinsi NTB, Dinas Lingkungan Hidup, hingga aparat penegak hukum.

Namun, jika desakan penghentian sudah disampaikan dan persoalan telah berulang kali dikoordinasikan, publik tentu berhak mempertanyakan: mengapa penanganannya belum menunjukkan kejelasan?

Jangan sampai koordinasi hanya menjadi rutinitas administratif, sementara persoalan di lapangan terus berjalan tanpa pengawasan yang transparan.

Ancaman Kerusakan Lingkungan Jangan Menunggu Bencana

Sebelumnya, lembaga lingkungan Sahabat Bumi telah melaporkan dugaan aktivitas tambang ilegal di Desa Belo kepada Ditreskrimsus Polda NTB pada 25 Juni 2026.

Laporan tersebut menyoroti potensi pencemaran sungai, kerusakan lingkungan, pendangkalan aliran sungai, hingga meningkatnya risiko banjir bandang bagi masyarakat yang bermukim di sepanjang daerah aliran sungai.

Ancaman tersebut tidak boleh dianggap angin lalu. Lingkungan yang rusak tidak selalu dapat dipulihkan dengan mudah, sementara masyarakat yang menanggung dampaknya sering kali justru tidak pernah menikmati keuntungan dari aktivitas pertambangan.

Karena itu, Syaokin mendesak DLHK NTB, khususnya bidang penegakan hukum (Gakkum), segera melakukan pemeriksaan langsung terhadap lokasi tambang.

Ia mempertanyakan komitmen DLHK NTB yang sebelumnya disebut akan turun ke lapangan, tetapi hingga kini belum ada informasi terbuka mengenai realisasi pemeriksaan tersebut.

"Sebelumnya Gakkum DLHK NTB pernah menyampaikan akan turun ke lapangan. Tetapi sampai sekarang belum ada transparansi, terutama apakah sudah turun ke lokasi atau belum. Jangan hanya berjanji, masyarakat membutuhkan tindakan nyata," desaknya.

Polda, DLHK, Bupati hingga Forkopimda Jangan Saling Menunggu!

Tidak hanya Polda NTB dan DLHK NTB, Syaokin juga mendesak Polres Sumbawa Barat, Bupati Sumbawa Barat, serta seluruh unsur Forkopimda agar segera mengambil langkah konkret.

Camat Jereweh pun diminta memberikan penjelasan terbuka terkait keberadaan dan aktivitas pertambangan yang menjadi sorotan masyarakat tersebut.

Menurutnya, persoalan ini membutuhkan tindakan lintas sektor. Jangan sampai masing-masing instansi berlindung di balik kewenangan sektoral, sementara dugaan pelanggaran di lapangan tidak memperoleh penyelesaian yang jelas.

Hukum tidak boleh berhenti di atas meja. Lingkungan tidak boleh dikorbankan demi kepentingan segelintir pihak.

Sampai berita ini diterbitkan, pihak Polda NTB, DLHK NTB, Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat, maupun pihak perusahaan terkait belum berhasil dikonfirmasi untuk memberikan keterangan dan klarifikasi.

Redaksi |

Rambu-rambu Lalu Lintas Operasi Patuh Rinjani 2026, Mari Kita Disiplin Wujudkan Keselamatan Untuk Bersama


Kota Bima, Media Dinamika Global.id.-- Personel Gabungan Ops Patuh Rinjani 2026 melaksanakan Razia Pemeriksaan Kelengkapan Kendaraan Bermotor kepada pengendara lalu lintas baik Pengendara Roda dua maupun Roda empat, 

Hingga hari ke delapan senin (2/11/2026) pelaksanaan operasi, tercatat sebanyak 203 tilang manual dan teguran lalu lintas diberikan pada pelanggar, turun 61.63% dibanding tahun 2025 pada hari yang sama dengan 529 pelanggar.

Mayoritas pelanggar adalah pengendara Roda dua, dengan jenis pelanggaran terbanyak adalah tidak menggunakan helm SNI dan tidak memiliki SIM, Sedangkan untuk pengemudi Roda empat, pelanggaran didominasi oleh pengendara yang tidak menggunakan sabuk pengaman (Sefty Belt)

Operasi Patuh Rinjani 2026, Berlangsung dari tanggal 26 Oktober s/d 8 November 2026, Lengkapi Surat-surat Kendaraan, Serta Patuhi Rambu-Rambu Lalu Lintas dan  Utamakan Keselamatan Bukan Kecepatan


Aksi Sosial Damkar Sape Jadi Perhatian Program Jum,at Maraso tuai Apresiasi dari Masyarakat


BIMA.NTB.Media Dinamika Global.id– Kepedulian terhadap masyarakat terus ditunjukkan oleh anggota Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DISDAMKARMAT) Kabupaten Bima melalui Pos Damkar Sape.Jum,at.30/10/2026

Tidak hanya menjalankan tugas utama dalam penanganan kebakaran dan penyelamatan, personel Damkar juga aktif menghadirkan kegiatan sosial yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat melalui program "Jumat Maraso".

Kegiatan yang berlangsung di depan Masjid Al-Munawarah, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima, Jumat (30/10/2026), tersebut merupakan agenda rutin setiap hari Jumat yang dilaksanakan oleh anggota Pos Damkar Sape di bawah kendali Koordinator Tim, Anas Muslimin, S.Sos.

Dalam kegiatan tersebut, sejumlah personel Damkar Sape terlihat turun langsung menggunakan mobil pemadam kebakaran untuk melakukan penyiraman badan jalan raya tepat di depan Masjid Al-Munawarah.


Penyiraman jalan ini dilakukan sebagai bentuk kepedulian terhadap kebersihan dan kenyamanan lingkungan, sekaligus mengurangi debu akibat aktivitas kendaraan yang melintas. Upaya tersebut diharapkan dapat menghadirkan suasana yang lebih sejuk bagi masyarakat, khususnya jamaah yang hendak menunaikan ibadah salat Jumat.

Aksi sosial tersebut mendapat apresiasi dari pengurus Masjid Al-Munawarah Sape dan masyarakat setempat. Kehadiran personel Damkar melalui kegiatan Jumat Maraso dinilai memberikan manfaat positif, terutama dalam menciptakan kenyamanan bagi jamaah saat memasuki area masjid.

Program Jumat Maraso menjadi bukti bahwa pengabdian anggota Damkar tidak hanya terbatas pada tugas pemadaman kebakaran dan penyelamatan dalam situasi darurat. Lebih dari itu, mereka juga hadir di tengah masyarakat melalui aksi nyata yang mengedepankan kepedulian sosial dan semangat gotong royong.

Kegiatan ini diharapkan dapat terus dilaksanakan secara berkelanjutan sehingga keberadaan Pos Damkar Sape semakin dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, sekaligus mempererat hubungan silaturahmi antara petugas dan warga.

Melalui Jumat Maraso, Damkar Sape membuktikan bahwa pengabdian tidak hanya tentang memadamkan api, tetapi juga tentang menghadirkan kepedulian, kenyamanan, dan kesejukan bagi masyarakat.(Team.MDG.03)