Media Dinamika Global

Senin, 02 November 2026

Diduga Pegawai BKKBN Kabupaten Bima Manipulasi Data Cuti Lewat ChatGPT, Aktivis Laporkan ke Inspektorat


BIMA, Media Dinamika Global.id.— Dugaan manipulasi data cuti yang menyeret seorang pegawai Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Kabupaten Bima menjadi sorotan. Persoalan tersebut mencuat setelah muncul dugaan penggunaan ChatGPT untuk membantu mengolah atau menyusun data administrasi cuti yang dipersoalkan oleh pihak pelapor.

Aktivis yang menyoroti persoalan ini mengambil langkah dengan melaporkannya kepada Inspektorat guna meminta pemeriksaan dan klarifikasi terhadap dugaan tersebut. Laporan itu diharapkan menjadi pintu masuk bagi pengawasan internal untuk menelusuri kebenaran informasi, memeriksa dokumen administrasi, serta memastikan apakah terdapat pelanggaran terhadap ketentuan kepegawaian yang berlaku.

Persoalan ini bukan semata-mata menyangkut penggunaan teknologi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI), seperti ChatGPT. Hal yang lebih mendasar ialah apakah terdapat ketidaksesuaian antara data cuti yang tercatat dengan keadaan sebenarnya, serta apakah proses administrasi tersebut dilakukan sesuai prosedur dan dapat dipertanggungjawabkan.

Penggunaan teknologi AI dalam pekerjaan administrasi pada dasarnya tidak serta-merta merupakan pelanggaran. Namun, apabila dalam pemeriksaan ditemukan adanya pemalsuan, perubahan yang tidak sah, atau penyajian data yang menyesatkan, persoalan tersebut perlu ditindaklanjuti berdasarkan bukti dan peraturan yang berlaku. Oleh karena itu, pemeriksaan terhadap dokumen asli, riwayat perubahan data, serta pihak-pihak yang terlibat menjadi penting untuk mengungkap fakta secara objektif.

Aktivis pelapor juga mendorong Inspektorat agar menjalankan fungsi pengawasan secara profesional, transparan, dan independen. Pemeriksaan diharapkan tidak berhenti pada klarifikasi administratif semata, tetapi juga menelusuri proses penyusunan dan pengesahan dokumen apabila ditemukan indikasi ketidakwajaran.

Di sisi lain, asas praduga tak bersalah tetap harus dihormati. Pihak yang dilaporkan berhak memberikan penjelasan dan menyampaikan bukti pembanding. Hingga terdapat hasil pemeriksaan yang dapat dipertanggungjawabkan, dugaan tersebut tidak dapat dinyatakan sebagai pelanggaran yang telah terbukti.

Kasus ini menjadi pengingat bahwa integritas administrasi merupakan bagian penting dari akuntabilitas aparatur negara. Teknologi boleh berkembang, tetapi kejujuran, ketelitian, dan tanggung jawab dalam pengelolaan dokumen kepegawaian harus tetap menjadi prinsip utama.

Masyarakat kini menantikan tindak lanjut Inspektorat untuk memastikan apakah dugaan tersebut memiliki dasar yang kuat dan apakah terdapat pelanggaran yang harus ditindak sesuai ketentuan. Hasil pemeriksaan yang objektif diperlukan agar persoalan ini tidak berkembang menjadi spekulasi publik, sekaligus memastikan bahwa setiap dugaan penyimpangan administrasi ditangani secara adil dan terbuka.(Sekjend MDG)

PC IMM Bima Dorong Polres Bima dan Bakesbangpol Serius Atasi Blokade Jalan


Oleh: Wisdarjon, S.H. (Ketua Bidang Hikmah, Politik, dan Kebijakan Publik PC IMM Cabang Bima).

Bima, Media Dinamika Global.id.-- Maraknya aksi pemblokiran jalan yang belakangan ini kerap terjadi di Kabupaten Bima patut menjadi perhatian serius semua pihak. Fenomena berulang ini tidak bisa lagi dipandang secara parsial sebagai sekadar gangguan lalu lintas atau domain tugas kepolisian semata, melainkan sebuah kompleksitas persoalan sosial dan hukum yang mendalam. Data pemberitaan media di lapangan menunjukkan variasi pemicu aksi yang sangat kompleks di berbagai wilayah. Mulai dari tuntutan perbaikan infrastruktur jalan provinsi yang rusak parah di Desa Sakuru (Kecamatan Monta), protes atas penanganan hukum kasus penganiayaan di perbatasan Desa Soki dan Desa Ncera (Kecamatan Belo), konflik sengketa lahan di Desa Simpasai, hingga gejolak massa akibat kasus dugaan penipuan travel umrah di Cabang Bolo (Kecamatan Madapangga). Bahkan, aksi penutupan jalan lintas provinsi di depan Kantor Kecamatan Woha baru-baru ini sempat dipicu oleh persoalan arisan warga.

Melihat rentetan peristiwa ini, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Bima memperingatkan bahwa pemblokiran jalan yang terus berulang berpotensi menjadi embrio konflik sosial yang berdampak luas jika dibiarkan tanpa penanganan komprehensif. Ketika aksi pemblokiran jalan menggunakan batu besar, kayu, bambu, hingga pembakaran ban dilakukan, hak-hak masyarakat luas langsung terenggut. Jalur transportasi lumpuh total, logistik terhambat, dan yang paling memprihatinkan, fasilitas darurat seperti ambulans ikut terjebak di tengah kepungan kemacetan yang mengular. Penyampaian aspirasi bagaimanapun tidak boleh mengorbankan hak pengguna jalan lainnya.

Jika dianalisis menggunakan teori sistem hukum dari Lawrence M. Friedman, fenomena ini mencerminkan adanya ketidakseimbangan pada tiga elemen utama hukum: substansi hukum (aturan hukum), struktur hukum (aparat penegak hukum dan pemerintah), serta budaya hukum (kesadaran dan perilaku hukum masyarakat).

Dari kacamata budaya hukum, tindakan memblokir jalan seperti yang berulang kali terjadi di jalur lintas Tente-Langgudu, Kecamatan Belo sering kali dijadikan jalan pintas oleh sekelompok warga. Fenomena ini secara tidak langsung mengirimkan sinyal sunyi bahwa sebagian masyarakat tampaknya merasa "suara di ruang sidang atau meja penyidik baru akan terdengar nyaring jika gemuruh di jalan raya sudah berbunyi". Kebuntuan saluran aspirasi serta lambatnya respons terhadap keluhan fasilitas publik dan keadilan di tingkat bawah memicu lahirnya persepsi bahwa kepastian hukum terkadang menuntut perhatian publik yang masif terlebih dahulu.

Oleh karena itu, perbaikan pada elemen struktur hukum memegang peranan yang sama besarnya antara Polres Bima dari sisi penegakan hukum, serta Pemerintah Daerah Kabupaten Bima dari sisi regulasi dan eksekutif. Institusi kepolisian dan pemerintah daerah dituntut untuk tidak hanya hadir sebagai pemadam kebakaran di hilir saat jalan sudah ditutup. Kepercayaan publik yang mulai terkikis harus dirawat kembali dengan pembuktian nyata di lapangan.

Dalam ekosistem Pemda, Bakesbangpol memegang peranan vital sebagai mata dan telinga pemerintah daerah melalui fungsi intelijen kemasyarakatan, deteksi dini (early detection), dan cegah dini (early warning). Pemda bersama Bakesbangpol harus berada di garda terdepan untuk memitigasi serta menyelesaikan akar masalah keluhan warga baik itu infrastruktur, konflik agraria, ekonomi, maupun pelayanan publik sebelum berkembang menjadi aksi massa.

Bakesbangpol harus mengoptimalkan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial guna meredam potensi gesekan di tingkat bawah melalui pembukaan ruang dialog yang responsif dan transparan bersama tokoh agama serta tokoh masyarakat.

Di sisi lain, kepolisian tidak bisa berjalan sendiri tanpa adanya penyelesaian akar masalah oleh pihak eksekutif tersebut. Struktur hukum dari sisi aparat penegak hukum juga harus diperkuat melalui penegakan aturan secara tegas, adil, dan terukur demi ketertiban umum. Langkah ketegasan ini bukan untuk menakut-nakuti, melainkan untuk menepis asumsi bahwa hukum hanya tajam setelah ada riuh di jalanan, sekaligus memulihkan ketertiban sosial dan melindungi keselamatan publik.

Semangat kepemimpinan Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto yang mengusung visi Polri Bersama Masyarakat harus diimplementasikan secara nyata di daerah melalui kolaborasi interinstitusional yang solid. Polres Bima diharapkan mampu membuktikan bahwa negara hadir dan responsif dalam memberikan perlindungan sebelum konflik eskalatif meluas. Kabupaten Bima membutuhkan integrasi yang erat antara kepolisian, pemerintah daerah, Bakesbangpol, dan komponen sipil lainnya agar setiap sumbatan aspirasi sosial maupun tuntutan keadilan dapat diselesaikan secara bermartabat melalui jalur-jalur resmi, tanpa harus mengorbankan kepentingan umum di jalan raya.(Sekjend MDG)

Gubernur Lampung Mirza Dorong Pelatihan Vokasi Sesuai Kebutuhan Industri, Siapkan Anak Muda Jadi Pencipta Lapangan Kerja.

Lampung - Mediadinamikaglobal.Id ||  Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal mendorong penguatan keterampilan dan kompetensi generasi muda melalui pelatihan vokasi yang disesuaikan dengan kebutuhan dunia usaha dan industri. Upaya tersebut dinilai penting untuk memperluas kesempatan kerja sekaligus menyiapkan sumber daya manusia (SDM) lokal agar mampu mengolah potensi ekonomi daerah menjadi usaha bernilai tambah.

"Pemerintah Provinsi Lampung sangat sadar bahwa kunci kemajuan dan kemakmuran Lampung ke depan ada pada anak-anak mudanya. Karena itu, mereka harus memiliki keterampilan, kreativitas, dan inovasi agar setelah lulus tidak hanya mencari pekerjaan, tetapi juga mampu membuka lapangan pekerjaan," ucap Gubernur Mirza saat membuka Grand Launching Program Tailor Made Training (TMT) Kementerian Ketenagakerjaan se-Provinsi Lampung di Gedung Rektorat Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung, Bandar Lampung, Senin 02 November 2026.

Menurut Gubernur Mirza, Lampung memiliki potensi besar dari sisi demografi maupun sumber daya alam. Berdasarkan data yang dipaparkannya, sekitar 71 persen penduduk Lampung berada pada usia angkatan kerja. Namun, besarnya jumlah penduduk usia produktif tersebut belum sepenuhnya diimbangi dengan ketersediaan lapangan pekerjaan dan kompetensi yang sesuai kebutuhan pasar kerja.

Gubernur menjelaskan, setiap tahun Lampung menghasilkan sekitar 130.000 lulusan SMA dan sederajat. Dari jumlah tersebut, sekitar 30.000 orang melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, sedangkan sekitar 100.000 lainnya tidak melanjutkan kuliah. Kondisi ini menjadi tantangan karena kesempatan kerja formal yang tersedia masih terbatas, sementara persaingan mendapatkan pekerjaan terus meningkat.

Gubernur Mirza juga menyoroti ketergantungan perekonomian Lampung terhadap sektor pertanian. Sekitar 60 persen anak muda Lampung berasal dari keluarga petani, sehingga peningkatan keterampilan generasi muda perlu diarahkan untuk memperkuat pengolahan hasil pertanian dan perkebunan. Terlebih, selama ini sebagian besar komoditas unggulan Lampung masih dipasarkan dalam bentuk bahan mentah.

Gubernur mencontohkan komoditas kopi robusta Lampung yang memiliki kontribusi besar terhadap produksi dan ekspor nasional. Sekitar 74 persen ekspor kopi robusta Indonesia disebut berasal dari Lampung, tetapi sebagian besar masih diekspor dalam bentuk mentah. Padahal, pengolahan menjadi produk kopi siap konsumsi dapat meningkatkan nilai jual dan membuka peluang usaha baru di daerah.

Potensi serupa terdapat pada komoditas pisang, jagung, dan singkong. Gubernur Mirza menyebut produk olahan seperti keripik pisang, keripik jagung, dan keripik singkong memiliki pasar yang luas, tetapi pengolahannya belum optimal dilakukan di Lampung. Karena itu, pemerintah daerah ingin mendorong tumbuhnya industri pengolahan berskala kecil dan menengah yang dapat dikelola masyarakat, terutama generasi muda.

Salah satu peluang yang sedang dikembangkan adalah industri pakan ternak di tingkat desa. Gubernur Mirza menjelaskan, pengembangan produksi pakan lokal diharapkan dapat menekan biaya produksi peternak sekaligus membuka kesempatan usaha baru. Menurut perhitungannya, pemanfaatan sekitar 30 persen produksi jagung Lampung untuk industri pakan di desa berpotensi membuka sekitar 2.000 lapangan pekerjaan dan 400–500 unit usaha baru.

Untuk mendukung langkah tersebut, Pemprov Lampung juga menyiapkan program pembiayaan tanpa bunga atau nol persen bagi anak muda yang ingin mengembangkan usaha. Program ini diharapkan dapat mempertemukan potensi sumber daya alam, kemampuan SDM, dan akses permodalan sehingga masyarakat tidak hanya menjadi pemasok bahan baku, tetapi juga pelaku usaha yang memperoleh nilai tambah dari hasil produksi daerah.

Selain pengembangan usaha di dalam daerah, Gubernur Mirza menyampaikan rencana memperluas kesempatan kerja bagi tenaga kerja Lampung di luar negeri, khususnya ke negara dengan tingkat penghasilan yang lebih tinggi seperti Jepang. Pemprov Lampung menargetkan pengiriman 10.000 tenaga kerja pada tahun mendatang. Pengalaman, keterampilan, dan modal yang diperoleh diharapkan dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan usaha ketika mereka kembali ke Lampung.

Dalam konteks tersebut, program TMT menjadi salah satu instrumen untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja sesuai kebutuhan pengguna. Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung Agus Nompitu melaporkan, hingga peluncuran program telah diterima 268 usulan pelatihan dengan jumlah calon penerima manfaat mencapai 5.788 orang. Usulan tersebut berasal dari koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota, perguruan tinggi, Apindo, serikat pekerja, serta kelompok strategis lainnya.

Jenis pelatihan yang diusulkan mencakup 17 bidang kejuruan, antara lain bisnis dan manajemen, teknologi informasi dan komunikasi, perhotelan, pengolahan produk bakery, kewirausahaan, metodologi instruktur, tata rias, tata busana, perikanan, pertanian, produktivitas, barista, pemandu wisata, public speaking, housekeeping, bahasa Jepang, pengelasan, dan kelistrikan. Materi, jumlah peserta, lokasi, serta jadwal pelatihan dirancang berdasarkan kebutuhan mitra pengguna tenaga kerja.

Agus menjelaskan, program TMT dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi. Melalui skema ini, pelatihan tidak hanya menitikberatkan pada teori, tetapi juga keterampilan praktis, budaya kerja, kedisiplinan, produktivitas, serta kemampuan beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan pasar kerja.

Sementara itu, Rektor UIN Raden Intan Lampung Prof. Wan Jamaluddin Z. menyampaikan, pelaksanaan TMT di kampusnya diikuti 288 mahasiswa yang tersebar dalam 18 kelas. Sebanyak 176 mahasiswa mengikuti 11 kelas pada Batch 1 yang berlangsung 19–23 Oktober 2026, sedangkan 112 mahasiswa lainnya mengikuti tujuh kelas Batch 2 pada 2–6 November 2026. Materi pelatihan di kampus tersebut meliputi digital marketing, digital marketing affiliate, desain grafis, pengelolaan sampah terpadu, halal chain, audit, komputer, produktivitas, dan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI).

Kepala Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP) Serang Kementerian Ketenagakerjaan Adi Nugroho mengatakan, pihaknya menargetkan sekitar 5.000 peserta pelatihan dari Lampung pada 2026. Jumlah tersebut direncanakan meningkat menjadi 7.000 peserta pada 2027 dengan jangkauan pelatihan yang lebih luas, tidak hanya di perguruan tinggi, tetapi juga di desa-desa, terutama pada sektor pertanian, peternakan, dan perkebunan.

Melalui kolaborasi pemerintah daerah, Kementerian Ketenagakerjaan, perguruan tinggi, dan dunia usaha, program TMT diharapkan mampu mempertemukan keterampilan tenaga kerja dengan kebutuhan industri sekaligus mendorong tumbuhnya wirausaha baru. Dengan demikian, generasi muda Lampung tidak hanya memperoleh peluang untuk bekerja, tetapi juga memiliki kemampuan mengembangkan potensi ekonomi daerah, menciptakan lapangan pekerjaan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 
( Fs/Red)

Skandal Biadab di Balik Jeruji Polsek Dompu: Tahanan Wanita digauli Hingga Hamil


DOMPU, Media Dinamika Global.id.— Sungguh biadab dan tak bermoral! Tempat yang seharusnya menjadi benteng terakhir penegakan keadilan dan perlindungan hukum, justru diduga kuat berubah menjadi tempat perbudakan nafsu bejat oleh oknum yang berseragam dan digaji oleh uang rakyat.

Kasus memilukan yang dibongkar oleh akun media sosial Badai Ntb Real ini bukan sekadar pelanggaran etik biasa, melainkan kejahatan kemanusiaan yang mencoreng wajah institusi kepolisian secara telak. Bagaimana mungkin seorang tahanan perempuan—yang seharusnya berada dalam pengawasan ketat, perlindungan mutlak, dan keamanan terjamin—malah digaguli hingga hamil di dalam fasilitas kepolisian?  

Kebiadaban ini menyisakan kemarahan yang tidak bisa ditawar lagi dengan logika dangkal. Mari kita buka mata dan gunakan akal sehat kita atas kejanggalan-kejanggalan yang tidak masuk akal ini:

Penjagaan Jaga Piket Adalah Kebohongan atau Pembiaran: Tidak mungkin! Mustahil petugas jaga piket tidak tahu apa-apa. Selama 24 jam penuh, area tahanan berada di bawah kendali mereka. Jika mereka mengaku tidak tahu, itu artinya ada unsur pembiaran biadab atau keterlibatan langsung yang disengaja!

Ke Mana Mata Lensa CCTV Berbicara? Ruangan sel tahanan dipantau oleh kamera pengawas (CCTV). Rekaman digital itu tidak bisa berbohong. Siapa yang sengaja memalingkan arah kamera, menghapus jejak, atau menutup mata dari apa yang terekam di layar monitor?

Bukan Kerja Sesama Napi: Korban adalah seorang tahanan perempuan. Sangat tidak mungkin kehamilan tersebut terjadi karena ulah sesama narapidana wanita di dalam sel. Ini adalah ulah predator berkedok aparat!

Diseret ke Ruangan Siapa? Peristiwa keji ini tentu tidak mungkin dilakukan di dalam terali besi yang sempit di hadapan umum. Korban pasti dibawa keluar dari sel menuju ruangan lain. Pertanyaan besarnya: Ruangan siapakah itu? Ruangan petinggi atau ruang tersembunyi siapa yang dijadikan tempat melampiaskan nafsu set4n tersebut?

Publik tidak boleh tinggal diam! Peristiwa ini bukan lagi sekadar urusan internal kepolisian, ini adalah ujian besar bagi marwah penegakan hukum di negeri ini.  

Seluruh anggota Polsek Dompu, tanpa terkecuali, harus diperiksa secara menyeluruh, terbuka, dan transparan oleh Propam Polda NTB! Jangan ada yang ditutup-tutupi, jangan ada yang dilindungi, dan jangan ada istilah "masuk angin". Jika institusi ini ingin dibersihkan, maka oknum-oknum keparat yang merusak citra kepolisian harus diseret ke pengadilan dan dipecat secara tidak hormat!  

Bagi siapa saja yang memiliki nurani dan akal sehat, sampai kapan kita akan membiarkan rakyat kecil yang tak berdaya dihancurkan di dalam kandang para penegak hukum sendiri?. (Sekjend MDG)

Kota Bima Masuk Nominasi Kota Terinovatif IGA 2026, Matangkan Persiapan Presentasi Kepala Daerah


KOTA BIMA, Media Dinamika Global.id.– Pemerintah Kota Bima terus mematangkan persiapan menghadapi tahapan presentasi Kepala Daerah dalam rangka penilaian dan pemberian penghargaan Innovative Government Award (IGA) Tahun 2026. Kota Bima berhasil masuk dalam daftar nominator pada Regional Maluku–Nusa Tenggara dan dijadwalkan mengikuti presentasi pada Rabu, 4 November 2026.

Berdasarkan Jadwal dari Kementerian Dalam Negeri, presentasi Kepala Daerah nominator IGA 2026 dilaksanakan secara daring pada 3 hingga 5 November 2026. Kota Bima mendapat jadwal presentasi pada pukul 14.33 hingga 15.03 WITA di hadapan Tim Penilai Kementerian Dalam Negeri.

Sebagai tindak lanjut atas penetapan tersebut, Pemerintah Kota Bima mulai melakukan pemantapan bahan dan penyusunan materi presentasi sejak Sabtu, 31 Oktober 2026. Persiapan dilaksanakan secara intensif dengan melibatkan perangkat daerah terkait guna memastikan seluruh substansi yang akan dipaparkan tersusun secara komprehensif dan sesuai dengan ketentuan penilaian.

Dalam rangkaian persiapan pada Sabtu dan Minggu, 31 Oktober hingga 1 November 2026, Pemerintah Kota Bima akan melakukan koordinasi dan pendalaman bersama pimpinan OPD pengampu urusan wajib pelayanan dasar. OPD yang inovasinya berpotensi terpilih sebagai inovasi unggulan akan dilibatkan untuk mematangkan aspek-aspek strategis dalam dokumen inovasi, termasuk kebaruan, kemanfaatan, implementasi, kolaborasi, serta keberlanjutan inovasi.

Sesuai ketentuan Kemendagri, materi presentasi Kepala Daerah mencakup strategi penguatan ekosistem inovasi daerah serta penerapan dua inovasi unggulan, yakni satu inovasi digital dan satu inovasi non-digital. Inovasi yang dipaparkan harus memenuhi persyaratan pelaporan dan registrasi pada aplikasi Indeks Inovasi Daerah Kemendagri serta sesuai dengan tema yang telah ditetapkan.

Tema inovasi unggulan terdiri atas tema wajib yang berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), penurunan pengangguran atau pengentasan kemiskinan, serta tema pilihan dari urusan pemerintahan pelayanan dasar, meliputi pendidikan, kesehatan, sosial, ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, pekerjaan umum dan penataan ruang, serta perumahan dan kawasan permukiman.

Materi presentasi juga akan menguraikan komitmen Kepala Daerah, manajerial inovasi, kesesuaian inovasi dengan isu strategis daerah, strategi keberlanjutan, serta dampak dan manfaat inovasi bagi masyarakat. Presentasi dibatasi maksimal 10 slide dengan alokasi waktu 15 menit paparan dan 15 menit sesi tanya jawab.

Melalui persiapan yang terarah dan kolaborasi lintas perangkat daerah, Pemerintah Kota Bima berkomitmen menampilkan inovasi unggulan yang mampu menggambarkan upaya nyata dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat tata kelola pemerintahan, serta mendorong pembangunan daerah yang inovatif dan berkelanjutan.

Keikutsertaan Kota Bima dalam tahapan presentasi IGA 2026 menjadi momentum penting untuk memperkuat budaya inovasi di lingkungan Pemerintah Kota Bima sekaligus menunjukkan berbagai terobosan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Pemerintah Kota Bima berharap seluruh tahapan persiapan hingga pelaksanaan presentasi pada 4 November 2026 dapat berjalan optimal dan memberikan hasil terbaik bagi Kota Bima.(Sekjend MDG)

Wali Kota Bima Salurkan Bantuan kepada Korban Kebakaran di Kelurahan Dodu


Kota Bima,  Media Dinamika Global.id.-- Sebagai wujud kepedulian dan komitmen Pemerintah Kota Bima dalam memberikan perhatian kepada masyarakat yang tertimpa musibah, Wali Kota Bima, H. A. Rahman H. Abidin, SE., hari ini melakukan kunjungan langsung sekaligus menyerahkan bantuan kepada warga terdampak kebakaran rumah di RT 04/RW 02, Kelurahan Dodu, Kecamatan Rasanae Timur. Sabtu, (31/10/2026).

Dalam kunjungan tersebut, Wali Kota Bima didampingi sejumlah pejabat lingkup Pemerintah Kota Bima, di antaranya Kepala BPKAD, Keban BPBD, Plt. Kepala Dinas Sosial, Camat Rasanae Timur, serta Lurah Dodu.

Kedatangan Wali Kota disambut hangat oleh masyarakat setempat, khususnya Muhammad Kasim (59), pemilik rumah yang menjadi korban dalam peristiwa kebakaran tersebut.

Pada kesempatan itu, dengan disaksikan oleh jajaran pejabat dan masyarakat sekitar, Wali Kota Bima menyerahkan bantuan berupa uang tunai sebesar Rp7.000.000 (tujuh juta rupiah). Bantuan tersebut merupakan bentuk perhatian dan kepedulian pemerintah daerah terhadap warga yang mengalami musibah, sekaligus upaya untuk membantu meringankan beban keluarga korban.

Dalam keterangannya, Wali Kota Bima menyampaikan bahwa pemerintah daerah senantiasa berupaya hadir di tengah masyarakat, terutama ketika warga menghadapi situasi sulit akibat bencana maupun musibah seperti ini.

"Musibah ini tentu menjadi ujian yang tidak mudah bagi keluarga yang terdampak. Pemerintah Kota Bima turut merasakan keprihatinan atas kejadian ini. Bantuan yang kami serahkan merupakan wujud kepedulian dan tanggung jawab pemerintah untuk hadir serta memberikan dukungan kepada masyarakat yang membutuhkan. Mudah-mudahan bantuan ini dapat sedikit meringankan beban keluarga korban," ungkap Wali Kota.

Ia juga menyampaikan pesan penguatan kepada keluarga korban agar tetap tabah, sabar, dan ikhlas dalam menghadapi cobaan tersebut.

"Untuk Bapak Muhammad Kasim dan keluarga, tetaplah sabar dan kuat menghadapi musibah ini. Yakinlah bahwa setiap ujian yang diberikan Allah SWT memiliki hikmah di baliknya," tambahnya.

Berdasarkan keterangan korban, peristiwa kebakaran tersebut terjadi pada Rabu, 28 Oktober 2026, sekitar pukul 13.30 WITA. Kebakaran menghanguskan satu unit rumah panggung milik Muhammad Kasim hingga tidak menyisakan bagian bangunan yang dapat diselamatkan.

Pada kesempatan tersebut, Wali Kota Bima juga menginstruksikan Camat Rasanae Timur dan Lurah Dodu agar berkoordinasi dengan masyarakat setempat untuk bersama-sama memberikan dukungan dan membantu meringankan beban keluarga korban.

Ia menegaskan bahwa kepedulian dan semangat gotong royong merupakan kekuatan penting dalam menghadapi setiap musibah. Melalui kebersamaan dan solidaritas sosial, diharapkan keluarga yang terdampak dapat memperoleh dukungan untuk kembali menata kehidupan paska kebakaran.

Kunjungan ini sekaligus menegaskan komitmen Pemerintah Kota Bima untuk senantiasa hadir di tengah masyarakat, tidak hanya melalui program pembangunan, tetapi juga melalui kepedulian nyata terhadap warga yang membutuhkan uluran tangan.(Sekjend MDG)

Asisten III Setda Kota Bima Hadiri Koordinasi dan Supervisi Penanganan Pengaduan KDKMP


Kota Bima, Media Dinamika Global.id.-- Asisten III Sekretariat Daerah (Setda) Kota Bima, Drs. H. M. Saleh, menghadiri kegiatan Koordinasi dan Supervisi Penanganan Pengaduan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) yang berlangsung di Lambitu Hotel, Jalan Sumbawa No. 4, Kelurahan Paruga, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima. Sabtu, (31/10/2026).

Kegiatan tersebut diikuti sekitar 80 peserta yang berasal dari tiga daerah, yakni Kota Bima, Kabupaten Bima, dan Kabupaten Dompu. Turut hadir Sekretaris Kementerian Koperasi, Ahmad Zabadi, SH, beserta rombongan, Kepala Dinas Koperasi dan Perdagangan Provinsi NTB, serta jajaran Dinas Koperasi dari Kabupaten Bima, Kabupaten Dompu, dan Kota Bima.

Dalam laporannya, disampaikan bahwa capaian penerbitan Berita Acara Pembangunan (BAPB) KDKMP di tiga daerah menunjukkan perkembangan yang berbeda. Kabupaten Bima tercatat sebanyak 26 KDKMP, Kabupaten Dompu sebanyak 43 KDKMP, sedangkan Kota Bima sebanyak 1 KDKMP yang telah terbit BAPB.

Dalam sambutannya, Asisten III Setda Kota Bima, Drs. H. M. Saleh, menyampaikan ucapan selamat datang kepada Sekretaris Kementerian Koperasi beserta rombongan di Kota Bima. Ia juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Kementerian Koperasi atas perhatian serta pendampingan dalam mendorong pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Menurutnya, setiap program dan kebijakan baru tentu membutuhkan proses adaptasi serta tidak selalu mudah dalam tahap implementasinya. Namun, ia optimistis bahwa apabila dijalankan dengan baik, program tersebut akan memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat.

"Hal-hal yang baru memang terkadang tidak mudah untuk diimplementasikan. Namun, kami yakin manfaatnya ke depan akan sangat luar biasa. Untuk itu, kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Kementerian Koperasi atas perhatian dan dukungan yang diberikan," ungkapnya.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa di Kota Bima terdapat lima KDKMP, dengan satu koperasi telah melalui proses verifikasi dan validasi (verval), satu lainnya masih dalam proses verval, sementara sisanya masih dalam tahap pembangunan dan persiapan.

Ia juga menyampaikan bahwa keterbatasan lahan menjadi salah satu kendala dalam pengembangan KDKMP di Kota Bima. Oleh karena itu, diperlukan penyesuaian terhadap kondisi dan ketersediaan lahan, termasuk kemungkinan penyesuaian bentuk maupun ukuran gerai koperasi agar tetap dapat diwujudkan sesuai kebutuhan.

"Kota Bima memiliki keterbatasan lahan, sehingga dalam pelaksanaannya kami menghadapi sejumlah kendala. Mungkin ke depan bentuk dan ukuran gerainya dapat disesuaikan dengan kondisi lahan yang tersedia. Insyaallah, kami berharap koperasi ini dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat bagi masyarakat," tambahnya.

Di akhir sambutannya, Asisten III berharap melalui koordinasi dan supervisi tersebut, pelaksanaan program KDKMP di Kota Bima dapat semakin optimal. Ia juga berharap Kota Bima dapat memberikan kesan positif kepada jajaran Kementerian Koperasi selama pelaksanaan kegiatan.

Kegiatan koordinasi dan supervisi ini diharapkan menjadi wadah untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, sekaligus mengidentifikasi berbagai kendala dalam pelaksanaan KDKMP agar program tersebut dapat berjalan sesuai tujuan dan memberikan dampak nyata bagi penguatan ekonomi masyarakat.(Sekjend MDG)