Surakarta. Media Dinamika Global. Id. -Sabtu, 28 Mei 2022, Pusat Studi Konstitusi dan Hukum Islam ( PUSKOHIS ) Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta mengadakan Seminar Nasional tentang Konstitusi dan Hukum Islam bertajuk “Implementasi Tafsir Ayat-Ayat Ahkam Dalam Konstitusi dan Sistem Hukum”. Seminar Nasional ini dihadiri 260 peserta secara Offline dan 716 peserta secara Online di channel Youtube PUSKOHIS UIN Surakarta. Adapun pelaksanaan secara offline dilaksanakan di Aula Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta.
Acara diawali dengan pembacaan Maulid Al Barzanji oleh Rebana Jam’iyyatul Qurro Wal Huffadz UIN Raden Mas Said Surakarta kemudian dilanjutkan pelaksanaan acara Seminar Nasional. Bertindak sebagai moderator adalah Panji Putra Ariyanto. S.Sos dan Aji Ari Wibowo mendapatkan tugas membacakan ayat-ayat Al-Qur’an.
Acara diawali dengan sambutan Adhimas Alifian Yuwono, sebagai ketua panitia, mahasiswa Semester 6 ini mengatakan bahwa “Kami menghimbau seluruh peserta untuk memperhatikan dengan baik, serta mencatat poin-poin penting dari materi yang disampaikan karena pembicara yang diundang dalam seminar ini adalah pembicara sudah melalang buwana diseminar naisonal dan internasional. Mudah-mudahan kegiatan ini mendapatkan berkah dari Allah Swt.”
Acara dilanjutkan dengan Opening Speech oleh Dr. Ismail Yahya, S.Ag, M.A, Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta sekaligus Dewan Penasehat PUSKOHIS ini mengatakan bahwa mendukung sepenuhnya kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh PUSKOHIS.
Saya harap kedepannya terus bisa mengagendakan acara-acara yang lebih baik dan berkontribusi untuk Negara, Konstitusi dan Hukum di Indonesia. Semoga kegiatan pada hari ini, bisa bermanfaat dan menambah wawasan ilmu pengetahuan kita bersama.
Acara dilanjutkan sambutan oleh Qosim Khoiri Anwar, S.H.I., M.S.I. selaku Ketua bidang kerjasama lembaga PUSKOHIS UIN R.M. Said Surakarta mengatakan bahwa banyak stigma salah masyarakat dimana ada salah satu kalimat “beragama bisa menghancurkan seseorang dalam bernegara”.
Dengan adanya kegiatan ini diharapkan mampu meluruskan stigma tersebut yang bisa menjadi barometer ketika menelaah ayat-ayat hukum maka bisa menjadikan seseorang dapat bernegara dengan baik dan benar.
Acara dilanjutkan dengan Keynote Speaker oleh Prof. Dr. H. Mudhofir. S.Ag., M.Pd., Rektor UIN Raden Mas Said Surakarta sekaligus Dewan Penasehat PUSKOHIS ini mengatakan bahwa Membaca Al-Qur'an memerlukan perspektif yang berbeda, karena ada konteks-konteks baru yang diperlukan, dikarenakan al Quran ketika turun itu berbeda dengan saat ini ketika menjadi rujukan. Kemudian hendaknya Al-Quran digali dalam perspektif nilai-nilai bangsa seperti keadilan, kejujuran, musyawarah, dll.
Acara kemudian adalah pemaparan materi oleh Pembicara 1 yaitu Syekh Muhammad Ibrahim Ali Muhammad, Dosen Universitas Al-Azhar, Kairo, Mesir yang diterjemahkan oleh R. Ahmad Muhamad Mustain Nasoha, S.H., M.H., M.A., beliau mengatakan “Ketika pemerintah membuat peraturan perundang-undangan hendaknya sesuai dengan perkembangan zaman dan mampu diterima oleh masyarakat dan setiap masyarakat wajib mengikuti dan mentaati undang-undang tersebut.
Begitu juga seorang mujtahid dalam menetapkan hukum harus kontekstual sesuai dengan keadaan masyarakat. Undang-undang negara hendaknya dibuat dan disesuaikan oleh kondisi manusia dan tidak memberatkan dan Mengikuti konstitusi yang ada merupakan perintah Allah SWT.”
“Mahasiswa sangat perlu belajar ilmu Fiqih secara mendalam, usul fiqih dan qowaidul fiqih hendaknya menjadi pelajaran penting bagi mahasiswa dikampus ini.” Pungkasnya.
Selanjutnya adalah pemaparan oleh Pembicara 2 yaitu R. Ahmad Muhamad Mustain Nasoha, S.H., M.H., M.A., Dosen Ilmu Hukum UIN R.M. Said Suurakarta sekaligus Direktur Pusat Studi Konstitusi dan Hukum Islam ini mengatakan, “Islam mengajarkan kita mencintai negara.
Berkonstitusi wajib bagi kita, karena negara yang baik adalah negara yang memiliki hukum yang ditaati oleh setiap warga negaranya, setiap aturan negara tidak boleh bertentangan dengan syariat agama.”
“PUSKOHIS akan selalu mengawal kebijakan pemerintah, dan akan selalu memberikan usul, rekomendasi atau masukan kepeda Pemerintah, DPR maupun lembaga kehakiman demi memberikan kebahagiaan hukum bagi masyarakat semua dan memastikan bahwa tidak ada aturan yang melanggar hukum syariat.” Pungkasnya.(Anwin MDG)
0 comments