Mataram NTB. Media Dinamika Global. Id. Pemerintah terus berupaya melaksanakan Reformasi Birokrasi guna mencapai Good Government. Salah satu tantangan yang dihadapi adalah bagaimana Reformasi Birokrasi bisa berjalan secara berkesinambungan dan bisa meningkatkan kualitas kebijakan di Mataram,2 November 2021.
Tentu dalam konteks memperbaiki kualitas kebijakan, salah satunya dengan diterbitkannya Instruksin Presiden Nomor 7 Tahun 2017 yang menyebutkan bahwa dalam proses perumusan kebijakan termasuk analisa resiko dan juga dilakukan konsultasi publik sesuai peraturan perundang-undangan.
Pemerintah dalam hal ini Lembaga Adminitrasi Negera RI bersama Kementerian Pemberdayaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi menginisiasi pengembangan Indeks Kualitas Kebijakan (IKK).
IKK merupakan instrumen untuk menilai kualitas kebijakan pemerintahan dilihat dari proses pembuatan kebijakan, bagaimana melakukan pengaturan agenda, formulasi, implementasi dan prosese evaluasi. Tujuan IKK untuk mendorong penguatan partisipasi dan prinsip tata kelola yang baik dalam proses pembuatan kebijakn publik.
LAN RI bersama dengan Kemen PAN RB melakukan pengukuran IKK terhadap kebijakan publik terhadap seluruh Pemerintah Provinsi se Indonesia. Salah satunya Pemerintah Provinsi NTB yang dikoordinatori oleh Biro Organisasi Setda Provinsi NTB bersama dengan Inspektorat Provinsi NTB .
Semoga dengan adanya pengukuran IKK ini menjadi bahan evaluasi bagi kebijakan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi NTB yang pada akhirnya membawa manfaat bagi pembangunan Provinsi NTB. (Nahwi MDG).
0 comments