 |
Wakil Ketua Komisi X DPR RI, H. Lalu Hadrian Irfani, S.T., M.Si
saat dialog publik, (Ist/Surya) |
MATARAM,
Media Dinamika Global - Masa depan pendidikan Nusa Tenggara Barat (NTB) menjadi perhatian serius dalam Dialog Publik yang digelar Eksekutif Wilayah Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (EW-LMND) NTB.
Dialog tersebut mengangkat tema “Membaca Arah Pendidikan: Pemerataan Akses, Peningkatan Mutu, Kesejahteraan Guru, dan Keadilan Anggaran.” yang berlangsung di Bhumi Resto, depan Kampus UIN Mataram, Minggu (27/9/2026).
Kehadiran Wakil Ketua Komisi X DPR RI, H. Lalu Hadrian Irfani, S.T., M.Si., Fraksi Partai PKB, Dapil NTB II sebagai Narasumber, menjadi salah satu perhatian utama forum.
Forum ini menghadirkan sejumlah narasumber dari berbagai latar belakang yang memiliki perhatian terhadap dunia pendidikan dan kebijakan publik. Selain H. Lalu Hadrian Irfani, Isnaini, S.Pd., M.H., M.Pd, (Akademisi UMMAT), Assoc. Prof. Dr. Syamsuriansyah, M.M., M.Kes. dari Universitas Bima Internasional MFH (UNBIM), serta Sadrul Imam, S.Ip., M.Ip., (Praktisi pendidikan NTB).
Ketua EW-LMND NTB, Arif Haryadin, menyampaikan apresiasi atas kehadiran Lalu Hadrian Irfani yang dinilai membuka ruang dialog langsung antara masyarakat, mahasiswa, akademisi, praktisi pendidikan, dan wakil rakyat di tingkat nasional.
“Kami berharap aspirasi masyarakat NTB, khususnya terkait pemerataan pendidikan serta peningkatan akses dan kuota beasiswa S1 dan S2 bahkan S3, dapat terus diperjuangkan di tingkat nasional,” ujar Arif.
Menurut Arif, persoalan pendidikan tidak hanya berkaitan dengan keberadaan sekolah dan proses belajar mengajar, tetapi juga menyangkut kemampuan masyarakat untuk mengakses pendidikan hingga jenjang perguruan tinggi.
Karena itu, menurutnya, perlu ada kebijakan yang memastikan anak-anak NTB, termasuk mereka yang berasal dari keluarga kurang mampu dan wilayah yang memiliki keterbatasan akses, memperoleh kesempatan pendidikan yang setara.
Sementara, Wakil Ketua Komisi X DPR RI, H. Lalu Hadrian Irfani menyoroti pentingnya arah pendidikan nasional yang lebih jelas dan berkelanjutan.
Ia mengatakan pembahasan mengenai sistem pendidikan nasional perlu diarahkan agar kebijakan pendidikan tidak mudah berubah hanya karena terjadi pergantian pemerintahan, menteri, maupun kebijakan.
Menurut Putra NTB ini, salah satu persoalan yang perlu dibenahi adalah belum kuatnya roadmap atau peta jalan pendidikan nasional yang menjadi acuan jangka panjang.
Ia mencontohkan perubahan kebijakan kurikulum yang selama ini kerap menjadi perhatian para guru.
“Tidak jarang ada stigma yang muncul bahwa berganti menteri, berganti kurikulum,” kata Lalu Hadrian Irfani, Pria Asal NTB ini.
Ia menambahkan, kebijakan pendidikan membutuhkan kesinambungan agar guru dan satuan pendidikan memiliki waktu serta kepastian yang cukup untuk beradaptasi.
Menurutnya, kemampuan anak-anak Indonesia pada dasarnya tidak kalah dibandingkan negara lain. Namun, diperlukan sistem pendidikan yang memiliki arah pembangunan sumber daya manusia secara jelas.
Lalu Hadrian Irfani juga menyinggung sejumlah negara yang dinilainya telah memiliki perencanaan pendidikan lebih matang, mulai dari kebutuhan sekolah, proporsi guru dan siswa, hingga arah pengembangan pendidikan.
Salah satu isu penting yang disampaikan Lalu Hadrian adalah mengenai amanat konstitusi terkait anggaran pendidikan.
Pasal 31 ayat (4) UUD 1945 menyatakan negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari APBN dan APBD untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.
Lalu Hadrian menegaskan bahwa ketentuan tersebut tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, tetapi juga pemerintah daerah.
“20 persen itu bukan hanya tugas APBN saja, tetapi mandatnya juga diberikan sebagai APBD,” ujarnya.
Ia meminta agar alokasi tersebut tidak berhenti pada pemenuhan angka secara administratif, melainkan benar-benar memberikan dampak terhadap peningkatan kualitas pendidikan.
Persoalan efektivitas anggaran pendidikan juga menjadi perhatian Komisi X DPR RI dalam pembahasan kebijakan pendidikan. Pada Juli 2026, Komisi X menegaskan bahwa mandat 20 persen perlu diarahkan agar benar-benar meningkatkan mutu dan pemerataan akses pendidikan.
Dalam forum tersebut, Lalu Hadrian juga menyoroti kondisi sejumlah sekolah di NTB yang menurutnya masih membutuhkan perhatian pemerintah.
Ia mengaku telah berkeliling di Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa serta menemukan sekolah yang membutuhkan perbaikan sarana dan prasarana.
Ia menyebut kondisi sejumlah sekolah yang mengalami kerusakan sebagai gambaran bahwa pemerataan pembangunan pendidikan masih menjadi pekerjaan besar.
“Sampai hari ini masih banyak sekolah-sekolah kita, mulai dari SD, SMP, SMA, yang usianya sudah lebih dari 10 tahun, 15 tahun, tidak pernah direnovasi sama sekali,” ujarnya.
Menurut Lalu Hadrian, persoalan tersebut menjadi salah satu alasan Komisi X DPR RI mendorong kebijakan yang lebih terarah untuk menyelesaikan persoalan pendidikan, terutama terkait akses, mutu, serta sarana dan prasarana.
Komisi X DPR RI sendiri dalam berbagai agenda pendidikan juga menyoroti ketimpangan fasilitas antara wilayah perkotaan dan daerah terpencil. Lalu Hadrian sebelumnya menyatakan bahwa kesenjangan pendidikan masih terlihat terutama di wilayah 3T, sementara biaya distribusi guru dan pembangunan fasilitas di daerah terpencil juga menghadirkan tantangan tersendiri.
Dalam dialog tersebut, Lalu Hadrian juga menyinggung persoalan ketimpangan akses pendidikan antardaerah.
Ia menyebut konsentrasi perguruan tinggi di Pulau Jawa menjadi salah satu persoalan yang perlu diperhatikan ketika pemerintah menyusun kebijakan pendidikan nasional.
“Bagaimana nasib Indonesia Timur, bagaimana nasib Indonesia Tengah, ini yang sedang kita formulasikan juga,” katanya.
Menurutnya, distribusi program pendidikan nasional harus memperhatikan karakteristik dan kebutuhan masing-masing daerah sehingga masyarakat di luar pusat-pusat pendidikan nasional tidak tertinggal.
Perhatian terhadap pemerataan juga diarahkan pada program bantuan pendidikan dan beasiswa.
Hadrian mengatakan Komisi X bersama pemerintah telah membahas persoalan pendidikan di daerah yang dianggap penting dan marginal melalui Panitia Kerja (Panja).
Dari pembahasan tersebut, menurutnya, masih ditemukan persoalan pemerataan program seperti Program Indonesia Pintar (PIP) dan KIP Kuliah, terutama bagi peserta didik dan calon mahasiswa dari wilayah yang akses pendidikannya masih terbatas.
Karena itu, ia menyampaikan perlunya kebijakan afirmatif agar program nasional dapat memberikan porsi yang lebih besar kepada daerah marginal dan wilayah 3T.
“Ketika menyalurkan program nasional, yang pertama diprioritaskan adalah proporsi atau persentase program nasional itu seluas-luasnya untuk daerah-daerah marginal,” ujarnya.
Pemerataan akses pendidikan tinggi juga menjadi perhatian Komisi X. Pada Juni 2026, Lalu Hadrian menyatakan dukungan terhadap penguatan anggaran pendidikan tinggi agar perguruan tinggi dapat menjalankan fungsi pendidikan, riset, dan pengabdian secara optimal.
Revitalisasi Sekolah Didorong Jadi Prioritas
Selain persoalan beasiswa dan akses, revitalisasi sarana pendidikan menjadi bagian penting dari pembahasan.
Hadrian menyebut revitalisasi sekolah sebagai salah satu program yang perlu mendapatkan perhatian karena kondisi infrastruktur secara langsung berhubungan dengan kenyamanan dan kualitas proses belajar mengajar.
"Komisi X DPR RI sebelumnya juga menyoroti pentingnya revitalisasi sekolah secara menyeluruh, khususnya di wilayah yang fasilitas pendidikannya masih tertinggal," pungkas Putra NTB.
(Surya Ghempar)
