 |
| Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Ketua EW-LMND NTB, Akademisi, (Ist/Surya) |
MATARAM, Media Dinamika Global - Persoalan pemerataan akses pendidikan, ketepatan sasaran bantuan pendidikan, hingga kesejahteraan guru menjadi sorotan dalam Dialog Publik yang digelar Eksekutif Wilayah Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (EW-LMND) NTB.
Dialog publik bertema “Membaca Arah Pendidikan: Pemerataan Akses, Peningkatan Mutu, Kesejahteraan Guru, dan Keadilan Anggaran” tersebut berlangsung di Bhumi Resto, depan Kampus UIN Mataram, Minggu (27/9/2026).
Forum menghadirkan sejumlah narasumber dari berbagai latar belakang, di antaranya Wakil Ketua Komisi X DPR RI, H. Lalu Hadrian Irfani, S.T., M.Si., dari Fraksi PKB Dapil NTB II; akademisi Universitas Muhammadiyah Mataram (UMMat) Isnaini, S.Pd., M.H., M.Pd.; Assoc. Prof. Dr. Syamsuriansyah, M.M., M.Kes. dari Universitas Bima Internasional (UNBIM); serta praktisi pendidikan NTB, Sadrul Imam, S.Ip., M.Ip.
Kehadiran Lalu Hadrian Irfani menjadi perhatian peserta karena forum tersebut secara khusus membahas berbagai persoalan pendidikan yang masih dirasakan masyarakat NTB, termasuk akses bantuan pendidikan dan kesejahteraan tenaga pendidik.
Akademisi UMMat, Isnaini, mengapresiasi kehadiran Wakil Ketua Komisi X DPR RI tersebut. Menurutnya, dialog mengenai arah kebijakan pendidikan menjadi penting karena masyarakat membutuhkan ruang untuk menyampaikan persoalan yang ditemukan langsung di lapangan.
“Mendengarkan apa itu roadmap pendidikan, kita sudah sangat membahagiakan bagi kami. Apalagi kehadiran Wakil Ketua Komisi X DPR RI, H. Lalu Hadrian Irfani ini merupakan salah satu tokoh sentral di NTB yang mampu memperjuangkan hak-hak masyarakat NTB dan seluruh masyarakat Indonesia ke Pemerintah Pusat,” ujar Isnaini.
Ia menilai, posisi Lalu Hadrian Irfani di Komisi X DPR RI menjadi peluang strategis untuk membawa berbagai persoalan pendidikan dari NTB ke tingkat nasional.
“H. Lalu Hadrian Irfani ini bukan lagi tokoh di regional kita di NTB. Jadi ketika beliau memperjuangkan kita di luar sana, kita harus mengamini, karena bukan hanya NTB yang diperjuangkan, tapi seluruh rakyat Indonesia,” katanya.
PIP dan KIP Dinilai Masih Perlu Dievaluasi
Dalam kesempatan tersebut, Isnaini menyampaikan sejumlah persoalan yang menurutnya perlu menjadi perhatian serius, khususnya terkait Program Indonesia Pintar (PIP) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP), termasuk KIP Kuliah.
Ia menilai mekanisme pendataan dan penentuan penerima bantuan pendidikan perlu terus dievaluasi agar benar-benar menjangkau masyarakat yang membutuhkan.
“PIP dan KIP ini harus terus direvolusi sampai ke bawah, sampai ke perguruan tinggi, penerima PIP atau KIP Kuliah,” tegasnya.
Isnaini mengungkapkan bahwa berdasarkan temuan dan pengamatannya di lapangan, masih terdapat persoalan ketika indikator desil ekonomi digunakan dalam menentukan penerima bantuan.
Ia mencontohkan adanya calon mahasiswa dari keluarga yang secara ekonomi tergolong mampu tetapi justru memiliki akses terhadap kartu bantuan pendidikan. Di sisi lain, terdapat keluarga dengan kondisi ekonomi rendah yang tidak memiliki KIP, meskipun orang tuanya tercatat sebagai penerima program bantuan sosial lainnya seperti PKH maupun KKS.
“Kami temukan juga memang ekonomi rendah, tapi dia tidak dapat, tidak memiliki Kartu Indonesia Pintar. Orang tuanya memiliki kartu PKH dan KKS,” ungkapnya.
Menurut Isnaini, persoalan tersebut perlu menjadi bahan evaluasi agar kebijakan bantuan pendidikan tidak hanya bertumpu pada data administratif, tetapi juga mampu menggambarkan kondisi sosial-ekonomi penerima secara lebih akurat.
Ia juga menyoroti proses seleksi penerima KIP Kuliah yang menggunakan kategori desil ekonomi. Menurutnya, perlu ada evaluasi terhadap kelompok masyarakat yang berada pada desil tertentu agar tidak terjadi keluarga yang membutuhkan justru terlewat dari program bantuan.
“Hal ini menjadi bahan evaluasi juga di Komisi X DPR RI. Lewat dialog publik ini, bersyukur kita bisa diskusi hal tersebut,” ujarnya.
Ia berharap pemerintah dan DPR dapat terus memperbaiki sistem pendataan dan distribusi bantuan pendidikan sehingga kesempatan memperoleh pendidikan tinggi tidak ditentukan hanya oleh kepemilikan kartu atau status administratif.
“Mudah-mudahan ini, kami yang desil 4 dan 5 juga akan diakomodir. Itu juga harus mendapatkan perhatian,” harapnya.
Kesejahteraan Guru Tak Hanya Soal Materi
Selain persoalan bantuan pendidikan, Isnaini juga menyoroti kesejahteraan guru. Menurutnya, guru merupakan salah satu unsur paling penting dalam menentukan kualitas pendidikan nasional.
Ia mengapresiasi langkah dan perjuangan Komisi X DPR RI dalam mendorong peningkatan kesejahteraan guru.
“Poin kedua tentang kesejahteraan guru. Alhamdulillah sudah diperjuangkan oleh Komisi X DPR RI, Wakil Ketua Komisi X DPR RI bersama tim di Senayan,” katanya.
Namun, Isnaini menegaskan bahwa kesejahteraan guru tidak semata-mata berkaitan dengan penghasilan. Menurutnya, aspek penghargaan, perlindungan, kepastian dan penghormatan terhadap profesi guru juga harus menjadi perhatian.
“Kita mengapresiasi juga, namun guru ini adalah garda terdepan. Bukan saja tentang materi yang harus disejahterakan, tapi yang immateri juga harus diperjuangkan,” ujarnya.
Ia berharap perjuangan di tingkat pusat dapat terus dikawal hingga memberikan dampak nyata bagi guru di daerah, termasuk di NTB dan di seluruh Indonesia.
(Surya Ghempar)