![]() |
| Achmad Abdul Hawabi Mahasiswa Magister Pendidikan Dasar Universitas Muhammadiyah Mataram, (Ist/Surya) |
Opini
Gagasan menghadirkan pendidikan vokasi di Sekolah Menengah Atas (SMA) terdengar menjanjikan. Di tengah persoalan pengangguran terdidik dan tuntutan dunia kerja yang semakin kompetitif, SMA diharapkan tidak hanya menghasilkan lulusan yang kuat secara akademis, tetapi juga memiliki keterampilan praktis.
Namun, di balik gagasan tersebut, ada persoalan mendasar yang tidak boleh ditutup-tutupi: dari mana anggarannya dan seberapa siap infrastruktur pendidikan kita menopang kebijakan tersebut?
Pertanyaan itu menjadi penting karena pendidikan vokasi bukan sekadar menambahkan beberapa mata pelajaran keterampilan ke dalam kurikulum. Pendidikan vokasi membutuhkan fasilitas praktik, laboratorium, perangkat teknologi, mesin, bahan praktik, tenaga pengajar yang kompeten, serta hubungan yang nyata dengan dunia industri.
Persoalannya, kondisi pendidikan kejuruan di Indonesia sendiri masih menghadapi berbagai tantangan. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), yang sejak awal dirancang untuk pendidikan vokasi, masih dihadapkan pada persoalan ketimpangan fasilitas dan pembaruan peralatan praktik.
Lantas, apakah realistis jika beban pendidikan vokasi kembali diperluas ke SMA tanpa terlebih dahulu memastikan kesiapan anggarannya?
Pertanyaan inilah yang perlu dijawab secara terbuka oleh para pembuat kebijakan.
Jangan sampai pendidikan vokasi di SMA hanya menjadi proyek ambisius di atas kertas.
Sebab, jika fasilitas tidak tersedia, siswa hanya akan mendapatkan pembelajaran berbasis teori. Mesin dan perangkat praktik mungkin tersedia di ruang laboratorium, tetapi tidak dapat digunakan secara optimal karena keterbatasan perawatan, bahan praktik, atau tenaga pengajar.
Pada titik tersebut, cita-cita mencetak lulusan siap kerja justru berisiko berubah menjadi sekadar slogan.
Seperti disampaikan Achmad Abdul Hawabi, Mahasiswa Magister Pendidikan Dasar Universitas Muhammadiyah Mataram, pendidikan vokasi membutuhkan komitmen fiskal yang kuat agar tidak berhenti pada tataran wacana.
"Tanpa komitmen fiskal yang kuat, pengembalian kejuruan di SMA hanya menjadi retorika elitis yang indah di ruang seminar, namun menyiksa di lantai kelas"
Pernyataan tersebut patut menjadi bahan renungan. Pemerintah jangan sampai terjebak pada romantisme kebijakan yang terlihat bagus secara statistik, tetapi tidak memiliki fondasi pembiayaan yang kuat.
Sebelum kebijakan vokasi di SMA diterapkan secara luas, pemerintah semestinya membuka secara transparan kebutuhan anggaran dan peta jalan fasilitas pendidikan.
Apakah negara benar-benar mampu membiayai pembangunan serta renovasi laboratorium, menyediakan alat praktik, memperbarui perangkat teknologi, dan memastikan seluruh sekolah memiliki fasilitas yang layak?
Atau justru pada akhirnya beban tersebut bergeser kepada komite sekolah dan orang tua siswa?
Jika opsi kedua yang terjadi, maka kebijakan pendidikan yang semestinya menjadi tanggung jawab negara berpotensi menciptakan persoalan baru di tengah masyarakat.
Dunia Usaha Harus Dilibatkan
Di tengah keterbatasan anggaran pemerintah, keterlibatan dunia usaha sebenarnya dapat menjadi salah satu jalan keluar.
Perusahaan tidak seharusnya hanya ditempatkan sebagai pihak yang menerima lulusan sekolah. Dunia industri juga perlu dilibatkan sejak proses pendidikan berlangsung.
Kemitraan dapat dibangun melalui penyediaan alat praktik, pelatihan guru, kehadiran instruktur industri, program magang, hingga pemanfaatan fasilitas perusahaan sebagai tempat pembelajaran siswa.
Skema insentif seperti super-deduction tax juga dapat dioptimalkan untuk mendorong perusahaan berinvestasi dalam pendidikan vokasi.
Dengan pola tersebut, sekolah tidak berjalan sendiri. Pemerintah menyediakan regulasi dan dukungan fiskal, sekolah menyiapkan peserta didik, sedangkan dunia usaha ikut memastikan keterampilan yang diajarkan relevan dengan kebutuhan industri.
Namun, kemitraan tersebut tetap membutuhkan pengawasan.
Jangan sampai kerja sama pendidikan hanya menjadi seremoni penandatanganan nota kesepahaman, sementara siswa tidak mendapatkan manfaat nyata.
Jangan Mengorbankan Fungsi SMA
Yang juga harus diperhatikan adalah jangan sampai obsesi mencetak lulusan siap kerja justru menghilangkan fungsi utama SMA sebagai lembaga pendidikan yang membangun fondasi akademik dan kemampuan berpikir kritis.
Tidak semua siswa SMA akan langsung masuk dunia kerja. Sebagian akan melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Karena itu, penguatan keterampilan harus dirancang secara proporsional tanpa mengorbankan kemampuan akademik siswa.
Pada akhirnya, persoalannya bukan apakah vokasi di SMA merupakan gagasan yang baik atau buruk.
Gagasannya bisa saja baik. Tetapi kebijakan yang baik tidak cukup hanya bermodalkan niat baik.
Ia membutuhkan anggaran, fasilitas, guru, regulasi, pengawasan, serta kemitraan industri yang benar-benar berjalan.
Jika pemerintah serius ingin mencetak generasi muda yang siap menghadapi dunia kerja, maka yang harus dibangun bukan sekadar kurikulum baru, melainkan ekosistem pendidikan yang mampu menjalankannya.
Sebab pendidikan tidak boleh menjadi eksperimen kebijakan yang dibebankan risikonya kepada siswa, guru, sekolah, dan orang tua.
Vokasi di SMA boleh menjadi cita-cita. Tetapi jangan sampai cita-cita tersebut dibangun di atas anggaran yang rapuh.
Penulis: Achmad Abdul Hawabi Mahasiswa Magister Pendidikan Dasar Universitas Muhammadiyah Mataram
