LESHAM NTB DESAK KADIS DP3AP2KB: SEGERA COPOT PEGAWAI INISIAL A.N.P. ATAS DUGAAN MANIPULASI DATA CUTI LEWAT CHATGPT - Media Dinamika Global

Senin, 02 November 2026

LESHAM NTB DESAK KADIS DP3AP2KB: SEGERA COPOT PEGAWAI INISIAL A.N.P. ATAS DUGAAN MANIPULASI DATA CUTI LEWAT CHATGPT


BIMA, Media Dinamika Global.id.— Lembaga Studi dan Hak Asasi Manusia Nusa Tenggara Barat (LesHam NTB) mendesak Kepala Dinas DP3AP2KB Kabupaten Bima agar segera mengambil tindakan tegas terhadap pegawai berinisial A.N.P. yang diduga melakukan manipulasi data cuti dengan memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan, ChatGPT. Dugaan ini harus menjadi perhatian serius karena menyangkut integritas aparatur negara dan tertib administrasi kepegawaian.

LesHam NTB menilai, apabila dugaan tersebut terbukti, tidak boleh ada kompromi terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh aparatur negara. Status sebagai pegawai pemerintah bukanlah tameng untuk menghindari pertanggungjawaban. Setiap ASN wajib menjunjung tinggi kejujuran, disiplin, dan kepatuhan terhadap aturan, bukan justru mencari celah untuk mengakali sistem administrasi.

Kepala Dinas DP3AP2KB Kabupaten Bima tidak boleh bersikap pasif atau membiarkan persoalan ini menggantung tanpa kejelasan. Pemeriksaan menyeluruh terhadap dokumen cuti dan bukti elektronik harus segera dilakukan. Jika ditemukan bukti awal yang kuat, LesHam NTB mendesak agar tindakan administratif tegas, termasuk pencopotan sesuai kewenangan dan ketentuan yang berlaku, segera dipertimbangkan.

Teknologi seharusnya menjadi alat untuk mempermudah pekerjaan, bukan sarana untuk merekayasa administrasi. Apabila benar digunakan untuk memanipulasi data atau dokumen cuti, persoalan ini bukan lagi sekadar kesalahan teknis, melainkan menyangkut etika, integritas, dan tanggung jawab seorang aparatur negara. Namun, penggunaan ChatGPT itu sendiri bukan pelanggaran; yang harus dibuktikan adalah dugaan manipulasi serta keterlibatan pihak terkait.

LesHam NTB menegaskan bahwa penegakan disiplin tidak boleh berhenti pada slogan dan formalitas birokrasi. Publik berhak mengetahui bahwa setiap dugaan pelanggaran ditangani secara transparan, objektif, dan tanpa perlakuan istimewa. Karena itu, Kepala Dinas DP3AP2KB dituntut menunjukkan keseriusan melalui pemeriksaan yang profesional serta tindak lanjut berdasarkan bukti, dengan tetap memberikan kesempatan kepada pihak yang bersangkutan untuk menyampaikan klarifikasi.

Kini, ketegasan pimpinan instansi menjadi ujian bagi komitmen terhadap integritas birokrasi di Kabupaten Bima. LesHam NTB mendesak agar dugaan ini segera diusut secara tuntas dan meminta A.N.P. dicopot apabila pelanggaran terbukti serta memenuhi dasar hukum untuk penjatuhan tindakan tersebut. Jangan sampai kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan terkikis akibat dugaan pelanggaran yang dibiarkan tanpa kepastian.

Comments


EmoticonEmoticon