Kaltim, Media Dinamika Global.id.– Rencana pemberian insentif sebesar Rp1 triliun oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) kepada pemerintah daerah yang berhasil menjalankan program Makan Bergizi Gratis (MBG) mendapat dukungan dari DPRD Kaltim.
Agusriansyah Ridwan menilai, pemberian penghargaan tersebut dapat menjadi motivasi bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan program. Namun, dia mengingatkan agar insentif itu diimbangi dengan pembenahan tata kelola dan pengawasan yang ketat.
Menurut politikus PKS tersebut, persoalan integritas pengelola dan kualitas sumber daya manusia masih menjadi tantangan dalam pelaksanaan MBG. Pengawasan diperlukan mulai dari perencanaan, pengelolaan dapur, hingga proses distribusi makanan kepada penerima manfaat.
“Reward yang diberikan Mendagri Rp1 triliun soal pemerintah yang berhasil menjalankan MBG itu bagus. Karena realitasnya MBG banyak disalahgunakan, mulai dari SPBG, pengelola MBG-nya sendiri, hingga optimalisasi di pemerintah daerah,” ujarnya, Rabu (18/11).
Agusriansyah juga menyoroti dugaan penyimpangan dalam pengelolaan program yang dinilai berpotensi berdampak pada kualitas makanan dan keselamatan penerima manfaat.
Dia menyebut, tujuan program yang baik harus didukung pelaksanaan yang bertanggung jawab. Sebab, lemahnya integritas dan pengelolaan dapat memunculkan persoalan, termasuk dugaan manipulasi hingga kasus keracunan makanan.
“Filosofinya dipahami itu tujuannya melawan cengkeraman oligarki. Tapi ternyata SDM dan integritasnya masih sangat rapuh. Ini masih dikorupsi dan pengelola dapurnya masih manipulatif, sehingga banyak keracunan dan sebagainya,” ungkapnya.
Selain memastikan kualitas makanan, Agusriansyah menilai MBG seharusnya memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat sekitar. Salah satunya melalui pemanfaatan bahan pangan dari pasar lokal sebagai bahan baku penyediaan makanan.
Dengan pola tersebut, manfaat program tidak hanya dirasakan oleh penerima MBG, tetapi juga petani, pedagang, dan pelaku usaha pangan di daerah.
Dia pun meminta pemerintah daerah mengevaluasi sistem pengadaan bahan pangan, pengolahan, hingga pendistribusian makanan. Pemilihan menu perlu memperhatikan kandungan gizi, kebersihan, serta daya tahan makanan agar tetap aman dikonsumsi.
Agusriansyah mencontohkan penyediaan menu sederhana seperti yang diterapkan di Jepang. Menurutnya, konsistensi kualitas dan keamanan makanan perlu menjadi perhatian utama dalam pelaksanaan program.
“Mungkin jenis makanannya tidak mudah basi. Di Jepang itu telur saja tapi konsisten. Karena memang telur itu kalau pagi hari sangat sehat secara proteinnya,” pungkasnya. (Sekjend MDG)
