FPT Siap Kepung Kejari KSB, Tiga Kasus Disorot: Bendungan Tobang, Jalan Senayan-Lamusung hingga Combine Harvester
![]() |
| Kantor Kejari KSB, (Ist/Surya) |
SUMBAWA BARAT, MEDIA DINAMIKA GLOBAL - Front Pemuda Taliwang (FPT) bersiap menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Sumbawa Barat pada Kamis, 26 November 2026. Mereka mendesak aparat penegak hukum segera menuntaskan tiga persoalan yang selama ini menjadi perhatian publik, mulai dari proyek Bendungan Tobang, pembangunan Jalan Senayan–Lamusung, hingga dugaan korupsi pengadaan combine harvester melalui dana Pokok Pikiran (Pokir) DPRD.
Rencana aksi tersebut merupakan bentuk akumulasi kekecewaan FPT terhadap lambannya perkembangan penanganan sejumlah perkara yang dinilai belum memberikan kepastian hukum kepada masyarakat.
Dalam siaran pers yang diterima, Minggu (22/11/2026), FPT menilai ketiga persoalan tersebut tidak boleh terus dibiarkan tanpa kejelasan, mengingat proyek-proyek itu berkaitan dengan penggunaan anggaran negara dan kepentingan masyarakat Kabupaten Sumbawa Barat (KSB).
Salah satu persoalan yang menjadi sorotan FPT adalah pembangunan Embung atau Bendungan Tobang di Kecamatan Seteluk yang menelan anggaran puluhan miliar rupiah.
FPT mempertanyakan sejauh mana perkembangan penanganan perkara tersebut. Pasalnya, proyek itu sejak awal disebut menuai sorotan terkait dugaan ketidaksesuaian spesifikasi konstruksi dan penggunaan material.
Menurut FPT, masyarakat membutuhkan transparansi dan kepastian mengenai proses penegakan hukum atas proyek tersebut, terutama untuk memastikan apakah terdapat penyimpangan yang merugikan keuangan negara.
Tak hanya Bendungan Tobang, FPT juga menyoroti proyek pembangunan ruas Jalan Senayan-Lamusung yang disebut menelan anggaran puluhan miliar rupiah.
Organisasi pemuda tersebut menduga terdapat persoalan serius dalam pelaksanaan proyek, mulai dari aspek kesesuaian tata ruang dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) KSB, konstruksi, hingga pembebasan lahan.
Bahkan, FPT menilai persoalan perencanaan drainase dan irigasi di sekitar proyek telah berdampak terhadap masyarakat, termasuk munculnya banjir dan kerusakan lahan produktif milik petani.
Atas dasar itu, FPT meminta Kejari Sumbawa Barat melakukan pendalaman terhadap seluruh aspek proyek tersebut, termasuk kemungkinan adanya penyimpangan anggaran maupun maladministrasi.
Persoalan ketiga yang tak kalah disorot adalah dugaan korupsi pengadaan 21 unit alat mesin pertanian (alsintan) combine harvester melalui dana Pokok Pikiran (Pokir) DPRD KSB pada Dinas Pertanian tahun anggaran 2023-2025.
FPT mempertanyakan belum adanya pengumuman resmi mengenai penetapan tersangka, meskipun menurut mereka puluhan saksi telah diperiksa dan audit lapangan telah dilakukan.
Kondisi tersebut dinilai menimbulkan tanda tanya di tengah masyarakat mengenai sejauh mana proses penyidikan berjalan.
FPT pun mendesak Kejari KSB memberikan penjelasan terbuka mengenai perkembangan perkara tersebut dan tidak membiarkan proses penanganannya berlarut-larut tanpa kepastian.
Koordinator Umum FPT, Irvan Zulfahmi, S.H., menegaskan bahwa aparat penegak hukum harus menunjukkan komitmen dalam menangani perkara yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat dan keuangan negara.
"Kejaksaan Negeri Sumbawa Barat harus menunjukkan komitmen nyata dalam pemberantasan korupsi di Tanah Pariri Lema Bariri. Jangan biarkan kasus-kasus yang merugikan rakyat kecil, mulai dari infrastruktur pertanian, tata ruang, hingga bantuan alat tani, hanya menjadi tumpukan berkas tanpa ujung," tegas Irvan.
Melalui aksi yang direncanakan pada 26 November mendatang, FPT membawa empat tuntutan utama.
Pertama, meminta Kejari Sumbawa Barat membuka secara transparan perkembangan penyidikan maupun penyelidikan kasus pembangunan Bendungan Tobang Seteluk.
Kedua, mendesak pemanggilan dan pemeriksaan seluruh pihak yang dinilai bertanggung jawab atas dugaan pelanggaran tata ruang, persoalan pembebasan lahan, serta ketidaksesuaian konstruksi proyek Jalan Senayan-Lamusung.
Ketiga, meminta percepatan penanganan perkara dugaan korupsi pengadaan combine harvester melalui dana Pokir DPRD, termasuk memberikan kepastian mengenai perkembangan penyidikan dan penetapan tersangka apabila alat bukti telah mencukupi.
Keempat, menuntut komitmen Kepala Kejaksaan Negeri Sumbawa Barat untuk menuntaskan ketiga persoalan tersebut melalui tenggat waktu yang terukur.
FPT bahkan menyatakan siap mengonsolidasikan kekuatan dan membawa persoalan tersebut ke Kejaksaan Agung di Jakarta apabila tidak melihat perkembangan penanganan yang nyata.
Rencana aksi ini sekaligus menjadi ujian bagi keterbukaan dan respons aparat penegak hukum terhadap tuntutan masyarakat. (Red)












