Media Dinamika Global

Senin, 16 November 2026

BKPRMI NTB Kecam Keras Aksi Kekerasan terhadap Dosen UNSWA di Bima, Minta Proses Hukum dan Ketegasan Kampus


Mataram. Media Dinamika Global.Id.— Dewan Pengurus Wilayah Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (DPW BKPRMI) Nusa Tenggara Barat (NTB) memberikan perhatian serius terhadap kasus dugaan kekerasan dan pengeroyokan yang menimpa seorang dosen Universitas Nggusuwaru (UNSWA), Bapak Amiruddin, M.Pd., yang juga menjabat sebagai Sekretaris Umum DPD BKPRMI.

​Ketua Umum BKPRMI NTB, H. Jamaludin, S.T., secara tegas mengecam peristiwa yang terjadi di lingkungan kampus tersebut, terlebih jika insiden itu benar-benar disertai dengan aktivitas mengonsumsi minuman keras.

​"Peristiwa ini adalah persoalan serius. Saya telah menugaskan Direktur Wilayah Lembaga Bantuan Hukum dan Advokasi (LBHA) untuk melakukan pengawalan, dan bila perlu memberikan pendampingan hukum penuh jika kasus kekerasan ini terus berlarut-larut," ujar H. Jamaludin, Senin (16/11/2026).

*​Kronologi Kejadian*

 Menurut Korban ini Direktur Wilayah LBHA BKPRMI NTB, Solihin, S.H., membenarkan adanya penugasan tersebut untuk mengawasi serta mendampingi kader BKPRMI yang menjadi korban di Kabupaten Bima.

​Berdasarkan keterangan langsung dari korban, Amiruddin, insiden bermula saat dirinya selesai melaksanakan ujian tengah semester (MID Semester) dan menunaikan sholat zuhur di musala kampus UNSWA.

​"Selesai duduk sebentar bersama rekan-rekan dosen, saya hendak pulang dan keluar dari halaman kampus UNSWA. Belum sampai di pintu gerbang, ada mahasiswa yang menarik dan menutup gerbang secara paksa, hingga terjadi aksi saling dorong antara sekuriti dan mahasiswa tersebut," ungkap Amiruddin.

Setelah gerbang terbuka, korban melanjutkan perjalanan keluar, namun tiba-tiba dihadang oleh sekelompok orang yang langsung mengepung mobilnya.

​"Salah satu dari mereka memanggil nama saya 'Ami', lalu yang lain datang marah-marah. Saya pun bingung mengapa saya yang menjadi sasaran. Kejadian itu berlangsung hampir setengah tahun di tengah jalan depan pintu gerbang kampus UNSWA," lanjutnya.

​Korban mengaku sempat dipukul, namun ia terus berusaha menangkis dan sama sekali tidak melakukan perbalasan hingga akhirnya berhasil masuk kembali ke dalam area kampus. Para pelaku juga sempat berupaya membuka pintu mobil korban yang di dalamnya terdapat laptop. Berkat bantuan pengamanan dari petugas sekuriti, korban berhasil dievakuasi kembali ke dalam lingkungan kampus. Berdasarkan pengamatan korban dan saksi di lokasi, para pelaku diduga kuat dalam pengaruh minuman keras saat melakukan penghadangan.

*​Sikap Resmi dan Tuntutan LBHA BKPRMI NTB*

​Melalui keterangan persnya, Direktur Wilayah LBHA BKPRMI NTB menegaskan bahwa kampus adalah ruang intelektual, pendidikan, dan pembentukan karakter, bukan tempat untuk melakukan kekerasan, intimidasi, ataupun premanisme.

​Berikut adalah poin-poin tuntutan dan sikap resmi BKPRMI NTB:

1. ​Tindakan Tegas Kampus: Meminta pihak Rektorat UNSWA bersikap tegas, objektif, dan transparan dalam menyelesaikan kasus ini serta menjatuhkan sanksi tegas sesuai peraturan perguruan tinggi bagi pihak yang terbukti terlibat.

2. ​Proses Hukum yang Berjalan: Menghormati proses hukum yang kini telah berjalan. Korban telah resmi melaporkan kasus ini ke Polres Kota Bima dan ditangani langsung oleh Unit PPA (Pelayanan Perempuan dan Anak), dengan pendampingan penuh dari tim advokat BKPRMI.

3. ​Pencegahan Ke Depan: Berharap insiden serupa tidak terulang kembali kepada dosen maupun tenaga kependidikan lainnya di institusi pendidikan manapun.

*Tinjauan Aspek Hukum*

​Menanggapi laporan yang telah dimasukkan ke kepolisian, Tim LBHA BKPRMI NTB memaparkan bahwa unsur pidana dalam kasus ini dapat dikategorikan ke dalam tindak pidana penganiayaan dan pengeroyokan secara bersama-sama, dengan rujukan dasar hukum sebagai berikut:

​1. Tindak Pidana Pemukulan (Penganiayaan)

​Tindakan memukul orang lain hingga menyebabkan rasa sakit, luka, atau gangguan kesehatan:

- Penganiayaan Biasa (Pasal 351 KUHP Lama / Pasal 466 KUHP Baru):

- Diancam pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan (KUHP Lama) atau 2 tahun 6 bulan / denda (KUHP Baru).

- Ancaman lebih tinggi jika mengakibatkan luka berat (hingga 5 tahun atau lebih) atau kematian (hingga 7 tahun atau lebih).

- Penganiayaan Ringan (Pasal 352 KUHP Lama / Pasal 471 KUHP Baru):

- Terjadi jika pemukulan tidak menimbulkan penyakit atau halangan aktivitas, diancam dengan pidana penjara singkat atau denda ringan.

​2. Tindak Pidana Pengeroyokan, ​tindak kekerasan yang dilakukan secara terang-terangan dan bersama-sama oleh lebih dari satu orang terhadap orang atau barang:

- Dasar Hukum: Pasal 170 KUHP Lama / Pasal 262 UU No. 1 Tahun 2023 (KUHP Baru).

- Ancaman Pidana:

- Secara umum: Paling lama 5 tahun 6 bulan (KUHP Lama) atau 5 tahun (KUHP Baru).

- Jika mengakibatkan luka-luka atau kerusakan barang: Paling lama 7 tahun.

- Jika mengakibatkan luka berat: Paling lama 9 tahun.

- Jika mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain: Paling lama 12 tahun.

​"Kampus adalah tempat yang terhormat. Pesan saya kepada Bapak Rektor UNSWA, jagalah kehormatan tersebut dengan menegakkan keadilan seadil-adilnya," pungkas Solihin Direktur Wilayah LBHA BKPRMI NTB.(Team)

Babinsa Koramil 1608-03/Sape Aktif Laksanakan Komsos, Ajak Warga Jaga Kamtibmas dan Tingkatkan Kewaspadaan


BIMA.NTB.Media Dinamika Global.id– Dalam upaya mempererat hubungan dengan masyarakat sekaligus menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan, para Bintara Pembina Desa (Babinsa) Koramil 1608-03/Sape melaksanakan kegiatan komunikasi sosial (Komsos) di desa binaan masing-masing, Senin (16/11/2026).

Kegiatan Komsos tersebut dilaksanakan oleh sejumlah Babinsa dengan menyampaikan imbauan dan pesan-pesan positif kepada masyarakat sesuai dengan kondisi serta kebutuhan di wilayah binaannya.




Serka Masykur, Babinsa Desa Soro, yang melaksanakan Komsos sekitar pukul 08.30 WITA, mengajak masyarakat untuk senantiasa menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan masing-masing. Ia mengimbau warga agar segera berkoordinasi dengan pemerintah setempat apabila menemukan persoalan yang berpotensi menimbulkan keributan.

Menurutnya, setiap permasalahan hendaknya diselesaikan melalui musyawarah dengan mengedepankan komunikasi yang baik, tutur kata yang menyejukkan, serta memberikan contoh positif dan bermanfaat bagi anak-anak maupun lingkungan sekitar.

Sementara itu, Serma Nasruddin, Babinsa Desa Jia, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima, melaksanakan Komsos pada pukul 09.00 WITA. Dalam kesempatan tersebut, ia mengingatkan masyarakat agar menghindari tindakan main hakim sendiri maupun perbuatan lain yang dapat merugikan diri sendiri dan bertentangan dengan hukum.

Ia mengajak warga untuk selalu bijak dalam bertindak serta mengedepankan penyelesaian masalah secara baik agar tidak menimbulkan persoalan baru yang dapat merugikan semua pihak.

Pada pukul 09.30 WITA, Serka Abdul Hafit, Babinsa Desa Hidirasa, Kecamatan Lambu, juga melaksanakan Komsos dengan masyarakat di wilayah binaannya. Dalam kegiatan tersebut, ia mengimbau warga agar meningkatkan kewaspadaan terhadap keamanan rumah, khususnya ketika hendak bepergian jauh atau meninggalkan rumah dalam waktu tertentu.

Masyarakat diingatkan untuk memastikan pintu dan jendela rumah terkunci dengan baik guna mencegah terjadinya tindak pencurian. Selain itu, apabila terdapat permasalahan di lingkungan masyarakat, warga diminta tidak mengambil tindakan sendiri, melainkan segera melaporkannya kepada pihak terkait agar dapat diselesaikan dengan cepat dan tepat.

Selanjutnya, pada pukul 09.45 WITA, Sertu Syaifullah, Babinsa Desa Sangia, melaksanakan Komsos dengan warga di wilayah binaannya. Dalam kesempatan tersebut, ia mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran, terutama pada musim kemarau.

Warga diimbau agar lebih berhati-hati dalam menggunakan peralatan rumah tangga yang berpotensi memicu kebakaran, seperti kompor dan tabung gas, baik saat beraktivitas di dalam maupun di luar rumah.

Melalui kegiatan Komsos ini, para Babinsa berharap masyarakat semakin sadar akan pentingnya menjaga keamanan lingkungan, mengutamakan musyawarah dalam menyelesaikan persoalan, serta meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai potensi gangguan keamanan dan keselamatan.

Kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya pembinaan teritorial TNI AD melalui Koramil 1608-03/Sape untuk mempererat kemanunggalan TNI dengan rakyat sekaligus menciptakan lingkungan masyarakat yang aman, tertib, dan kondusif.(Team.MDG.03)

SPPG Bima Wawo Maria 3 Hadirkan Menu Daging Sapi, Capcay dan Buah Salak Untuk Penerima Manfaat

BIMA, Mediadinamikaglobal.id – Komitmen mendukung pemenuhan gizi masyarakat terus ditunjukkan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Bima Wawo Maria 3 melalui penyediaan menu makanan bergizi dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Senin (16/11/2026).

Kali ini, SPPG Bima Wawo Maria 3 menghadirkan menu makanan yang terdiri dari nasi putih, bistik daging sapi, sayur capcay, tahu kremes, serta buah salak.

Menu tersebut disiapkan untuk paket penerima manfaat di lingkungan sekolah dan Posyandu sebagai bagian dari upaya mendukung pemenuhan kebutuhan gizi, khususnya bagi anak-anak dan masyarakat sasaran program.

Kombinasi nasi putih sebagai sumber karbohidrat, daging sapi sebagai sumber protein hewani, tahu sebagai sumber protein nabati, serta sayuran dan buah diharapkan dapat memberikan variasi asupan nutrisi bagi para penerima manfaat.

Pemilik dapur SPPG Bima Wawo Maria 3, H. Kasnun, bersama jajaran pengelola terus mendukung pelaksanaan program pemerintah tersebut melalui penyediaan makanan yang bervariasi dan memperhatikan kebutuhan gizi penerima manfaat.

Sementara itu, Kepala KSPPG Uma Lengge, Arya Anang Putra Manggali, S.T., bersama Kepala Bagian Gizi, Mutmainah, S.Tr.Gz., memiliki peran dalam pengelolaan pelayanan serta perhatian terhadap komposisi menu yang disajikan.

Program Makan Bergizi Gratis sendiri merupakan salah satu upaya strategis pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia melalui pemenuhan kebutuhan gizi sejak usia dini.

Kehadiran layanan SPPG di Kecamatan Wawo, Kabupaten Bima, diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam mendukung kesehatan, pertumbuhan, dan kualitas generasi penerus bangsa.

Dengan penyajian menu yang beragam, SPPG Bima Wawo Maria 3 diharapkan terus menjaga konsistensi kualitas makanan, kebersihan pengolahan, serta ketepatan distribusi kepada seluruh penerima manfaat.

(MDG05) 

ITK Sentil Keras Gubernur NTB, Jangan Jadikan HGU Objek TORA, Putusan MA Jangan Dilanggar

Syaokin Futtaqin, (Ist/Surya)

MATARAM, Media Dinamika Global - Rencana Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mendorong penetapan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) di atas lahan Hak Guna Usaha (HGU) PT Kebun Kopi Trisno Kenangan di Desa Lantan dan Karang Sidemen, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah, menuai kritik keras.

Lembaga Integritas Transformasi Kebijakan (ITK) menilai langkah Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, terlalu terburu-buru dan berpotensi menimbulkan persoalan hukum baru apabila dilakukan tanpa terlebih dahulu mengurai status legalitas lahan serta mempertimbangkan putusan Mahkamah Agung (MA) yang disebut telah berkekuatan hukum tetap atau inkrah.

Ketua ITK, Syaokin Futtaqin, bahkan mempertanyakan dasar hukum dan kewenangan pemerintah daerah dalam mendorong TORA di atas lahan yang menurutnya masih memiliki legalitas HGU.

"Jangan sampai pemerintah justru menjadi pihak yang mengabaikan hukum. Jangan karena desakan aspirasi, kemudian kebijakan diambil tanpa menguji terlebih dahulu status hukum tanah dan putusan pengadilan yang sudah inkrah," tegas Syaokin saat siaran persnya di Mataram. Minggu (15/11/2026).

Menurutnya, pemerintah daerah tidak boleh bertindak seolah-olah memiliki kewenangan untuk mencabut atau menghentikan HGU. Urusan pemberian, pembatalan, maupun penetapan status hak atas tanah harus ditangani oleh instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ia meminta Gubernur NTB kembali berkonsultasi dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), sebelum mengambil langkah politik maupun administratif terkait usulan TORA tersebut.

"Siapa yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk menyatakan HGU itu berhenti? Apa dasar hukumnya? Jangan sampai pemerintah daerah melampaui kewenangan yang telah diatur undang-undang," sentilnya.

Putusan MA Jangan Dikesampingkan, Status HGU Harus Terang

Syaokin mengungkapkan, persoalan lahan tersebut bukan perkara baru. Konflik bermula dari kebijakan pencabutan dan pengosongan yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah pada 2007. Persoalan itu kemudian berlanjut ke proses peradilan hingga tingkat Mahkamah Agung.

Menurutnya, dalam putusan tersebut pihak pemegang izin dinyatakan menang. Karena itu, ia menilai pemerintah harus terlebih dahulu memastikan pelaksanaan putusan pengadilan serta menyelesaikan dugaan persoalan administrasi yang muncul sejak kebijakan pemerintah daerah kala itu.

"Putusan MA sudah inkrah. Lalu mengapa persoalan mendasar ini belum diselesaikan, tetapi pemerintah justru berbicara soal TORA? Ini harus dijelaskan kepada publik. Jangan melompat ke kebijakan baru sementara persoalan hukum sebelumnya masih menyisakan tanda tanya," ujarnya.

Ia juga mempertanyakan bagaimana mungkin lahan yang diklaim masih memiliki dasar legalitas HGU justru menjadi objek pembahasan reforma agraria tanpa kejelasan status hukum dan mekanisme penyelesaian yang sah.

Bagi ITK, reforma agraria tidak boleh dijadikan alasan untuk mengabaikan hak pihak lain. Kepentingan masyarakat harus diperjuangkan, tetapi kepastian hukum dan perlindungan terhadap pemegang hak yang sah juga wajib dihormati.

"Jangan merugikan salah satu pihak. Kalau masyarakat sudah lama menguasai lahan tersebut, carikan solusi melalui mekanisme yang dibenarkan undang-undang. Salah satunya pembahasan kemitraan, bukan serta-merta mengarahkan lahan yang masih dipersoalkan status hukumnya menjadi objek TORA," tandasnya.

Pemprov dan Pemkab Jangan Cuci Tangan

Lebih jauh, Syaokin menyoroti dugaan maladministrasi yang menurutnya perlu ditelusuri sejak kebijakan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah pada 2007.

Ia menilai persoalan tersebut tidak boleh terus dibiarkan menggantung. Pemerintah harus membuka secara transparan dokumen perizinan, riwayat penguasaan lahan, putusan pengadilan, hingga dasar kebijakan yang selama ini menjadi sumber konflik.

Menurutnya, dampak persoalan tersebut tidak hanya menyangkut perusahaan dan masyarakat, tetapi juga menyentuh iklim investasi, lapangan pekerjaan, serta kondisi sosial ekonomi warga di sekitar perkebunan.

"Investasi di atas lahan HGU ini sudah ada sejak 1942. Kalau memang terjadi kesalahan administrasi dalam kebijakan pemerintah sebelumnya, mengapa tidak diselesaikan terlebih dahulu? Jangan justru persoalan lama diwariskan menjadi konflik baru," kritiknya.

Ia juga mempertanyakan nasib aset perusahaan yang dikabarkan hilang selama konflik penguasaan lahan berlangsung. Menurutnya, harus ada kejelasan siapa yang bertanggung jawab apabila benar terjadi kerugian dan kehilangan aset.

DPRD NTB dan Lombok Tengah Dinilai Jangan Tutup Mata

Tak hanya eksekutif, Syaokin turut melontarkan kritik keras kepada DPRD Provinsi NTB dan DPRD Kabupaten Lombok Tengah.

Ia menilai lembaga legislatif tidak boleh sekadar menjadi penonton ketika persoalan agraria yang menyangkut kepentingan masyarakat, investasi, dan kepastian hukum terus berlarut-larut.

DPRD, kata dia, memiliki fungsi pengawasan dan penyaluran aspirasi masyarakat. Karena itu, pembentukan panitia khusus maupun pelaksanaan Rapat Dengar Pendapat (RDP) perlu segera dipertimbangkan untuk mengurai persoalan tersebut secara terbuka.

"Jangan pura-pura tidak tahu. Jangan menunggu konflik membesar, bahkan sampai jatuh korban jiwa, baru bergerak. Di mana fungsi pengawasan DPRD? Persoalan ini harus dibedah secara terbuka, bukan dibiarkan menjadi bola liar di tengah masyarakat," cetusnya.

ITK Desak Empat Langkah Konkret

Atas persoalan tersebut, ITK menyampaikan empat tuntutan kepada pemerintah dan lembaga terkait.

1. Pelaksanaan putusan Mahkamah Agung: Meminta instansi berwenang menindaklanjuti putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sesuai amar dan mekanisme eksekusi yang berlaku.

2. Kepastian legalitas HGU: Mendesak Kementerian ATR/BPN segera memberikan kejelasan mengenai status perizinan dan hak PT Kebun Kopi Trisno Kenangan, termasuk proses pembaruan apabila memenuhi persyaratan hukum.

3. Kemitraan perusahaan dan masyarakat: Meminta Gubernur NTB memfasilitasi pembahasan kemitraan antara perusahaan dan masyarakat yang telah menguasai lahan, dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. RDP DPRD: Mendesak DPRD NTB bersama DPRD Lombok Tengah segera menggelar Rapat Dengar Pendapat dengan menghadirkan pemerintah, perusahaan, masyarakat, serta instansi pertanahan untuk membuka seluruh fakta dan dokumen hukum.

Syaokin juga mempertanyakan pernyataan Gubernur NTB yang menyebut persoalan tersebut akan diselesaikan dan dapat disertifikatkan pada tahun ini.

"Pertanyaannya sederhana, apa dasar hukumnya? Apa kewenangan gubernur? Jangan menjanjikan penyelesaian dan sertifikasi tanah kalau status hukum serta kewenangan instansi terkait belum terang. Kebijakan pemerintah tidak boleh mendahului proses hukum," tegasnya.

Ia mengingatkan, apabila pemerintah mengabaikan putusan pengadilan yang telah inkrah dan memaksakan kebijakan tanpa landasan hukum yang jelas, hal tersebut berpotensi menimbulkan persoalan hukum dan konflik agraria yang lebih luas.

"Reforma agraria bukan berarti menghalalkan segala cara. Kepentingan rakyat harus dilindungi, tetapi hukum juga tidak boleh diinjak-injak. Pemerintah harus berdiri di atas aturan, bukan di atas tekanan politik maupun kepentingan sesaat," pungkas Syaokin.

Pihak-pihak terkait belum bisa dikonfirmasi hingga berita diterbitkan.

Redaksi |

Geger! Blak Blakan Bongkar 3 Borok Gibran yang Bikin Legitimasi Wapres Rontok, DPR RI Mulai Bergerak


BLITAR, Media Dinamika Global.id.– Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengungkapkan langkah politik strategis partainya yang kini mulai menjalin komunikasi intensif dengan sejumlah fraksi di DPR RI untuk menindaklanjuti keabsahan pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden RI. Berbicara setelah berziarah ke Makam Bung Karno di Blitar pada Sabtu (7/11/2026), Hasto menegaskan bahwa polemik ini tidak bisa lagi dibiarkan tanpa penyelesaian karena Gibran dinilai telah kehilangan legitimasi sebagai pemimpin akibat cacat prosedur sejak awal Pilpres 2024.

PDIP secara rinci membeberkan tiga catatan krusial yang dinilai merusak keabsahan posisi Gibran, mulai dari akrobat hukum Putusan MK Nomor 90 Tahun 2023, maraknya dugaan penyalahgunaan kekuasaan selama tahapan pemilu, hingga munculnya pasal selundupan terkait pemenuhan syarat administrasi pendidikan. Persoalan ijazah SMA ini kian memanas menyusul putusan Mahkamah Agung (MA) yang mengabulkan kasasi dan menyatakan Surat Keterangan (Suket) penyetaraan pendidikan milik Gibran tidak sah, sehingga memicu desakan publik yang semakin kuat agar parlemen segera mengambil tindakan.

Merespons putusan inkrah dari MA tersebut, dialog antarfraksi di parlemen terus digulirkan oleh PDIP guna menyamakan persepsi terkait langkah konstitusional yang dapat diambil. Dorongan ini sejalan dengan pernyataan Anggota Komisi III DPR RI, Sarifuddin Sudding, yang menyarankan agar Gibran secara ksatria mengundurkan diri jika syarat formilnya terbukti tidak terpenuhi, atau DPR terpaksa mempertimbangkan mekanisme pemberhentian melalui Pasal 7A dan 7B UUD 1945 di tengah gelombang tekanan publik yang kian terkonsolidasi.(Sekjend MDG)

Minggu, 15 November 2026

Cegah Gangguan Kamtibmas, Babinsa Koramil Sape Bersama Aparat Desa dan Warga Gelar Patroli Siskamling


BIMA.NTB.Media Dinamika Global.id– Dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas), Babinsa Desa Oimaci, Serka Sahrul, bersama satu orang anggota Koramil 1608-03/Sape melaksanakan patroli Sistem Keamanan Lingkungan (Siskamling), Minggu malam (15/11/2026).

Kegiatan yang dimulai sekitar pukul 20.05 WITA tersebut bertujuan memantau perkembangan situasi wilayah sekaligus mengantisipasi potensi gangguan keamanan di wilayah Kecamatan Sape dan Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima.

Patroli Siskamling ini melibatkan dua personel Koramil 1608-03/Sape, empat aparat desa, serta enam orang masyarakat setempat. Adapun sasaran patroli meliputi kawasan permukiman warga dan sejumlah tempat yang menjadi lokasi berkumpulnya anak-anak muda.



Dalam pelaksanaannya, personel Koramil tiba di Desa Oimaci sekitar pukul 20.15 WITA dan langsung melakukan pemantauan situasi wilayah. Selanjutnya, pada pukul 20.20 WITA, anggota Koramil memberikan imbauan kepada masyarakat agar senantiasa menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan masing-masing.

Masyarakat juga diingatkan untuk menghindari perselisihan yang dapat memicu pertengkaran maupun perkelahian. Secara khusus, para pemuda diimbau agar menjauhi minuman keras karena dapat memicu hilangnya kendali emosi dan berpotensi menimbulkan gangguan keamanan.

Selain itu, personel Koramil mengingatkan para pengendara kendaraan bermotor agar tidak ugal-ugalan di jalan raya karena dapat membahayakan keselamatan diri sendiri maupun pengguna jalan lainnya.

Setelah melaksanakan patroli dan memberikan imbauan kepada masyarakat, personel Koramil 1608-03/Sape melanjutkan pemantauan di wilayah desa binaan pada pukul 21.25 WITA.

Seluruh rangkaian kegiatan patroli Siskamling berakhir pada pukul 21.30 WITA. Kegiatan berlangsung dengan aman, tertib, dan kondusif.

Melalui kegiatan tersebut, diharapkan kesadaran masyarakat untuk menjaga keamanan lingkungan semakin meningkat. Sinergi antara TNI, aparat desa, dan masyarakat juga diharapkan terus terjalin guna menciptakan situasi wilayah yang aman, nyaman, dan kondusif.(Team.MDG.03)

Babinsa Koramil 1608-03/Sape Aktif Sambangi Warga, Ajak Masyarakat Jaga Keamanan dan Ketertiban Lingkungan


BIMA.NTB.Media Dinamika Global.id– Dalam rangka mempererat hubungan silaturahmi sekaligus menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), Babinsa Koramil 1608-03/Sape melaksanakan kegiatan patroli kongkow-kongkow bersama warga di sejumlah desa binaan, Minggu (15/11/2026) malam.

Kegiatan tersebut dilaksanakan oleh empat personel Babinsa di wilayah binaan masing-masing dengan memberikan imbauan dan edukasi kepada masyarakat agar senantiasa menjaga keamanan, ketertiban, serta keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat.




Di Desa Buncu, Serka Khaeruddin melaksanakan patroli kongkow-kongkow bersama warga sekitar pukul 19.30 WITA. Dalam kesempatan tersebut, ia mengimbau masyarakat agar menjauhi segala bentuk perbuatan yang melanggar hukum, seperti mengonsumsi minuman keras dan obat-obatan terlarang yang dapat merugikan diri sendiri maupun keluarga.

Ia juga mengingatkan warga agar tidak menyelesaikan permasalahan dengan cara sendiri. Apabila terjadi persoalan, masyarakat diharapkan segera melaporkannya kepada pihak berwenang agar dapat diselesaikan dengan baik.

Sementara itu, di Desa Lanta, Kecamatan Lambu, Serka Khairuddin melaksanakan kegiatan serupa pada pukul 20.00 WITA. Ia mengajak masyarakat untuk meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan, mewaspadai orang asing yang masuk ke wilayah desa, serta tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Warga juga diimbau untuk menjaga nama baik diri sendiri dan keluarga serta mengedepankan penyelesaian masalah secara kekeluargaan demi terciptanya situasi yang aman dan kondusif.

Di Desa Sumi, Kecamatan Lambu, Serka Ridwan melaksanakan patroli kongkow-kongkow bersama warga pada pukul 20.20 WITA. Dalam kegiatan tersebut, ia mengajak masyarakat untuk terus menjaga keamanan dan ketertiban, menjunjung tinggi adat istiadat serta norma yang berlaku, dan menghindari segala bentuk tindakan yang bertentangan dengan hukum.

Adapun di Desa Naru Barat, Kecamatan Sape, Koptu Mahru melaksanakan kegiatan kongkow-kongkow bersama masyarakat pada pukul 20.30 WITA. Ia mengimbau warga agar bersama-sama menjaga keamanan lingkungan masing-masing, mempererat tali silaturahmi, serta menjaga hubungan harmonis antarsesama.

Selain itu, masyarakat diminta segera melaporkan setiap permasalahan kepada aparat terkait guna mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan.

Melalui kegiatan patroli kongkow-kongkow tersebut, Babinsa Koramil 1608-03/Sape berharap terjalin komunikasi dan kedekatan yang semakin baik antara TNI dan masyarakat.

Kegiatan ini juga menjadi salah satu upaya pembinaan teritorial dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berperan aktif menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan masing-masing.

Dengan adanya sinergi antara Babinsa dan masyarakat, diharapkan wilayah binaan Koramil 1608-03/Sape senantiasa berada dalam keadaan aman, tertib, dan kondusif.(Team.MDG.03)