Media Dinamika Global

Senin, 14 September 2026

MotoGP Mandalika 2026: NTB Siap, Lebih Baik, Lebih Berdampak


Mataram, Media Dinamika Global - Nusa Tenggara Barat (NTB) menatap MotoGP Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 dengan optimisme tinggi. Seluruh unsur penyelenggara, pemerintah daerah, aparat keamanan, transportasi hingga sektor pariwisata terus memastikan kesiapan masing-masing, dengan satu target yang sama: MotoGP Mandalika 2026 harus terselenggara lebih baik dari tahun sebelumnya dan memberikan dampak yang lebih besar bagi masyarakat NTB.

Target tersebut menjadi perhatian Gubernur NTB H. Lalu Muhamad Iqbal dalam mengawal persiapan penyelenggaraan MotoGP 2026. Saat memimpin Rapat Persiapan Penyelenggaraan MotoGP Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 di Hotel Lombok Raya, Mataram, Senin (14/9/2026), Gubernur menekankan agar pengalaman penyelenggaraan sebelumnya menjadi pijakan untuk menghadirkan gelaran yang lebih baik, sekaligus semakin memberi ruang bagi masyarakat NTB untuk mengambil manfaat dari event internasional tersebut.

“Harapan kita MotoGP tahun ini menjadi penyelenggaraan yang lebih baik, dengan lebih banyak melibatkan masyarakat, volunteer lokal, serta memberikan ruang yang lebih besar bagi pelaku UMKM untuk berpartisipasi,” ujar Miq Iqbal.

Karena itu, berbagai aspek terus disempurnakan, mulai dari kesiapan sirkuit dan infrastruktur pendukung, kelistrikan, keamanan, transportasi, akomodasi, distribusi tiket hingga kesiapan penonton, khususnya masyarakat NTB. Seluruh sektor diarahkan bergerak dalam satu koordinasi agar penyelenggaraan tidak hanya berlangsung aman dan lancar, tetapi juga semakin memberikan pengalaman yang baik bagi penonton dan wisatawan.

Dari sisi penyelenggara, Chairman Pertamina Grand Prix of Indonesia Troy Reza Warokka menyampaikan kesiapan MotoGP Mandalika 2026 telah mencapai sekitar 80 persen. Sejumlah pekerjaan yang masih disempurnakan meliputi fasilitas sirkuit, infrastruktur pendukung, kelistrikan, akomodasi, keamanan dan transportasi.

Troy juga memastikan seluruh pembalap yang dijadwalkan tampil di Mandalika 2026 akan hadir, termasuk para pembalap yang menjadi perhatian besar masyarakat Indonesia. Kehadiran mereka diharapkan semakin meningkatkan antusiasme penonton sekaligus memperkuat Mandalika sebagai destinasi sport tourism kelas dunia.

Penyelenggaraan tahun ini juga membawa pesan yang lebih spesifik. Jika sebelumnya mengusung semangat “Dari Indonesia Mendunia”, MotoGP 2026 diarahkan dengan semangat “Dari Mandalika Mendunia.”

“Kalau tahun sebelumnya kita membawa semangat ‘Dari Indonesia Mendunia’, tahun ini kita ingin lebih spesifik: ‘Dari Mandalika Mendunia’,” ujar Troy.

Semangat tersebut menempatkan Mandalika bukan sekadar lokasi balapan, tetapi sebagai pintu yang membawa potensi NTB ke panggung global. MotoGP menjadi kesempatan memperkenalkan pariwisata, produk lokal, ekonomi kreatif dan berbagai potensi daerah kepada dunia. Pesan itu sekaligus sejalan dengan visi pembangunan NTB “Makmur Mendunia.”

Di luar sirkuit, ketersediaan akomodasi menjadi perhatian penting. Pemprov NTB bersama pelaku industri pariwisata terus memastikan kesiapan hotel, penginapan dan berbagai pilihan akomodasi lainnya untuk mengantisipasi meningkatnya kebutuhan wisatawan dan penonton. Koordinasi dilakukan agar kapasitas dan pelayanan akomodasi mampu mengikuti peningkatan kunjungan selama MotoGP.

Terkait tarif akomodasi, Gubernur menyampaikan bahwa setelah dilakukan evaluasi bersama pelaku pariwisata, perkembangan pariwisata Mandalika yang semakin baik membuat mekanisme pasar dinilai telah berjalan sehingga regulasi khusus mengenai tarif akomodasi tidak lagi diperlukan. Pemerintah tetap melakukan koordinasi dan pengawasan, termasuk terhadap penjualan tiket melalui pihak ketiga, agar tidak menimbulkan persoalan bagi masyarakat maupun wisatawan.

Perhatian khusus juga diberikan kepada UMKM lokal. Gubernur meminta ruang partisipasi yang lebih besar agar MotoGP tidak hanya menghadirkan wisatawan, tetapi sekaligus menjadi pasar bagi produk NTB. Kuliner, kerajinan, produk kreatif dan berbagai produk unggulan daerah diharapkan memperoleh ruang optimal selama rangkaian event, sehingga perputaran ekonomi dari MotoGP semakin banyak dirasakan masyarakat.

Dari sisi keamanan, Wakapolda NTB Brigjen Pol. Hari Nugroho menyampaikan bahwa seluruh unsur terkait telah mempersiapkan pengamanan secara terpadu, mencakup kawasan sirkuit, akses, transportasi, akomodasi, pelayanan dan protokol. Persiapan juga mengantisipasi kemungkinan kehadiran Presiden Republik Indonesia.

“Seluruh unsur harus bersinergi memastikan kesiapan pengamanan, transportasi, akomodasi, pelayanan, dan protokol,” ujarnya.

Bagi NTB, kemungkinan kehadiran Presiden dalam ajang internasional tersebut menjadi kebanggaan sekaligus kehormatan bagi daerah. Karena itu, kesiapan MotoGP tidak hanya menyangkut kelancaran balapan, tetapi juga bagaimana NTB menunjukkan kapasitasnya sebagai tuan rumah event olahraga dunia.

Dengan seluruh persiapan yang terus disempurnakan tersebut, MotoGP Mandalika 2026 diharapkan menjadi lebih dari sekadar agenda balap tahunan. NTB ingin menunjukkan bahwa pengalaman tahun-tahun sebelumnya telah menjadi modal untuk menghadirkan penyelenggaraan yang lebih baik, lebih tertata dan lebih inklusif, sekaligus menjadikan panggung dunia di Mandalika sebagai penggerak pariwisata, pasar bagi UMKM, dan sumber pertumbuhan ekonomi yang manfaatnya semakin luas dirasakan masyarakat.

Redaksi |

Widyaiswara dan Masa Depan ASN: Dari Jamnas NTB, Inovasi Jadi Kekuatan Birokrasi


Mataram, Media Dinamika Global - Masa depan birokrasi tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan teknologi, tetapi oleh kemampuan aparatur untuk terus belajar dan beradaptasi ketika cara kerja berubah. Di tengah perkembangan kecerdasan artifisial (Artificial Intelligence/AI), Widyaiswara dituntut bergeser dari sekadar mentransfer pengetahuan menjadi penggerak inovasi dan kinerja ASN.

Gagasan itu akan dibawa ke Nusa Tenggara Barat melalui Jambore Nasional Widyaiswara Indonesia (JAMNAS WI) ke-4 Tahun 2026, 19–21 September 2026. Diselenggarakan Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Profesi Widyaiswara Indonesia (DPP APWI), forum bertema “Widyaiswara sebagai Penggerak Inovasi dan Kinerja ASN Unggul untuk Birokrasi Digital dan Berdaya Saing Global menuju Indonesia Emas 2045” ini mempertemukan Widyaiswara dari kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.

Bagi Panitia Daerah JAMNAS WI ke-4, Drs. Cukup Wibowo, M.M.Pd., forum ini tidak sekadar menjadi pertemuan profesi. JAMNAS dirancang sebagai ruang bertemunya gagasan, pengalaman, inovasi, dan praktik baik Widyaiswara dari berbagai penjuru Indonesia, sekaligus memperkuat jejaring dan kontribusi profesi dalam meningkatkan kualitas ASN.

Kebutuhan terhadap ASN pun ikut berubah. Aparatur tidak cukup hanya menguasai regulasi dan prosedur, tetapi harus mampu membaca perubahan, memanfaatkan teknologi, memecahkan persoalan, dan menerjemahkan pengetahuan menjadi kinerja, terangnya.

Kepala Dinas Kominfotik NTB sekaligus Juru Bicara Pemprov NTB, Dr. H. Ahsanul Halik, menyampaikan bahwa Gubernur NTB H. Lalu Muhamad Iqbal menyambut baik pelaksanaan JAMNAS WI di NTB. Kehadiran para Widyaiswara diharapkan memberi kontribusi nyata terhadap pengembangan kapasitas ASN, penguatan budaya inovasi, dan percepatan transformasi birokrasi.

Arah tersebut, kata Aka sejalan dengan kebutuhan NTB untuk membangun birokrasi yang tidak hanya mampu menjalankan sistem, tetapi juga membaca perubahan, menggunakan teknologi secara tepat, dan menghadirkan solusi atas persoalan masyarakat. Pengembangan kompetensi ASN, dalam perspektif tersebut, menjadi bagian penting dari penguatan kapasitas pemerintahan dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Semetara Panitia Daerah lainnya, Dr. Tuti Aprianti, S.Sos., M.M., melihat perkembangan AI semakin memperkuat kebutuhan tersebut. Pembelajaran ASN, menurut dia, perlu bergerak menuju pendekatan yang lebih adaptif, digital, dan berorientasi pada kebutuhan nyata organisasi.

Karena itu, keberhasilan pembelajaran tidak berhenti pada bertambahnya pengetahuan setelah pelatihan, tetapi pada apa yang berubah ketika pengetahuan itu kembali ke tempat kerja. Widyaiswara pun tidak lagi cukup diposisikan sebagai pengajar, melainkan sebagai penggerak budaya belajar dan inovasi di lingkungan birokrasi.

Perspektif tersebut tercermin dalam agenda JAMNAS yang tidak hanya membahas AI dan transformasi pembelajaran, tetapi juga digital learning, metode pembelajaran digital, serta inovasi kebijakan dalam pengelolaan keuangan negara, daerah dan desa, penanggulangan stunting, perubahan iklim, kebencanaan, reformasi birokrasi, pemberantasan korupsi, hingga kedaulatan pangan.

Keragaman tema itu, menurut Tuti Aprianti, penting agar pembelajaran ASN tetap terhubung dengan persoalan nyata pemerintahan. Karena itu, JAMNAS menghadirkan Lomba Karya Inovasi Widyaiswara, gelar karya, dan pameran virtual, sehingga gagasan yang lahir dari proses pembelajaran dapat ditampilkan, dipertukarkan, dan dikembangkan melalui kolaborasi.

Ruang pertukaran tersebut diperkuat melalui Plenary Session dan Community of Practice (CoP) pada 20 September dengan tema “Masa Depan Pembelajaran ASN: Peran WI di Era AI dan Ekosistem Digital.” Menteri PANRB Rini Widyantini, S.H., M.P.M., Kepala BKN RI Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, S.H., M.H., dan Kepala LAN RI Dr. Muhammad Taufiq, DEA, dijadwalkan menjadi narasumber.

Pada forum tersebut, Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal juga dijadwalkan memberikan orasi ilmiah sekaligus menerima Piagam Widyaiswara Kehormatan.

Lebih lanjut Cukup Wibowo menilai kehadiran para pengambil kebijakan nasional tersebut memberi ruang bagi Widyaiswara untuk mempertemukan perspektif kebijakan dengan pengalaman dan praktik pembelajaran di lapangan. Bagi NTB, JAMNAS sekaligus menjadi kesempatan memperkuat jejaring profesional dan memperkenalkan potensi daerah kepada para Widyaiswara dari seluruh Indonesia.

Rangkaian JAMNAS akan memadukan agenda ilmiah dengan pengenalan daerah melalui Widyawisata Widyaiswara Indonesia serta berbagai kegiatan budaya di NTB. Namun, nilai terpenting forum ini bukan sekadar rangkaian acara selama tiga hari, melainkan jejaring dan gagasan yang dapat terus berkembang setelah peserta kembali ke institusinya masing-masing.

Pada akhirnya, tantangan birokrasi di era AI bukan semata bagaimana menggunakan teknologi, tetapi bagaimana membangun manusia yang mampu belajar, beradaptasi, berpikir kritis, dan menggunakan teknologi untuk menyelesaikan persoalan publik.

Dari NTB, para Widyaiswara diharapkan tidak hanya membawa pulang pengetahuan, tetapi gagasan yang siap diolah menjadi inovasi. Dari inovasi itulah diharapkan tumbuh perubahan yang memperkuat birokrasi Indonesia semakin adaptif, berintegritas, berkinerja, dan siap menghadapi tantangan global menuju Indonesia Emas 2045, pungkas Cukup Wibowo.

Redaksi |

DPRD Terima Penjelasan Pemprov Tentang Perubahan APBD 2026


Mataram, Media Dinamika Global - Setelah resmi menandatangani Nota Kesepakatan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2026, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dalam rapat paripurna pertama tentang nota keuangan dan perubahan rancangan peraturan daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2026 menyerahkan dokumen penjelasan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) NTB di ruang sidang DPRD kantor Gubernur, Jumat (11/09/2026).

Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal atau Miq Iqbal, dalam penjelasannya yang dibacakan Sekretaris Daerah, Abul Chair menyampaikan, berbagai dinamika dan tantangan yang dihadapi pemerintah daerah menuntut perubahan kebijakan anggaran yang dilakukan sebagai bentuk penyesuaian terhadap kondisi fiskal daerah, sekaligus memastikan program pembangunan tetap berjalan secara efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Di tengah berbagai tantangan fiskal, kita dituntut untuk semakin bijak dalam mengelola keuangan daerah. Setiap kebijakan anggaran harus diarahkan pada program-program yang benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat dan mendukung prioritas pembangunan daerah,” jelas Sekda.

Dalam postur rancangan APBD Tahun Anggaran 2026, pendapatan daerah dianggarkan sebesar Rp5,68 triliun lebih atau mengalami kenaikan sebesar 1,08 persen dibandingkan APBD Murni Tahun Anggaran 2026 yang sebelumnya sebesar Rp5,62 triliun lebih.

Sementara itu, belanja daerah direncanakan sebesar Rp6,52 triliun lebih atau bertambah sekitar Rp319 miliar lebih dibandingkan APBD Murni Tahun Anggaran 2026.

Adapun dalam rancangan perubahan tersebut terdapat defisit anggaran sebesar Rp399 miliar lebih yang akan ditutup melalui pembiayaan netto bersumber dari penerimaan pembiayaan, termasuk Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), serta pengeluaran pembiayaan untuk pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo.

Pemprov menegaskan, kebijakan anggaran harus dikelola secara transparan, akuntabel dan berorientasi pada kepentingan masyarakat serta keberlanjutan pembangunan daerah.

"Perubahan ini untuk tujuan bersama dalam akselerasi pengentasan kemiskinan, ketahanan pangan dan pengembangan destinasi wisata berkualitas berkelanjutan", tambahnya.

Saat ini, lanjutnya pembenahan tata kelola pemerintahan dalam mitigasi korupsi akibat kelemahan sistem dilakukan berbasis risiko.

Redaksi |

Bang Rauf Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi NTB, Hadiri Ta'ziyah Mengenang 7 Hari Meninggal Ibrahim Bin Ahmad di Woha Kab, Bima


Bima, Media Dinamika Global.id.-- Kali pertama Bertatap Muka Dengan Ibu Mahdalena Anggota DPR RI dari Fraksi partai Kebangkitan Bangsa (PKB)Ternyata Beliau Asik kalau di ajak diskusi, apa Lagi Tema Diskusinya Soal penataan tata Kota wilayah Kabupaten Bima Seputar Woha. 

Di samping itu juga Ada Bang Rauf Sebagai Anggota DPRD provinsi Nusa Tenggara Barat yang sekarang Menjabat 2 Periode dalam gagasan besar beliau berdua Memiliki kesamaan ide Terutama tentang Arah pembanguna kabupaten Bima Kedepan. 

dalam acara ta'ziyah atau tahlilan untuk mengenang 7 hari meninggalnya seseorang merupakan bentuk empati, panggilan kemanusiaan, serta silaturahmi yang kuat antara wakil rakyat dan masyarakat atau sesama pejabat. 

Secara umum, kegiatan takziah dan tahlilan 7 hari yang dihadiri oleh jajaran DPRD mencakup beberapa poin penting berikut:1. Tujuan Kehadiran Bentuk Belasungkawa: Menyampaikan duka cita mendalam secara langsung kepada keluarga yang ditinggalkan agar diberikan ketabahan dan kekuatan. 

Dukungan Moril: Memberikan penguatan iman bagi keluarga, karena hari ke-7 sering kali dianggap sebagai salah satu momen krusial masa berkabung dalam tradisi tahlilan masyarakat woha kabupaten bima. 

Penghormatan Terakhir: Mendoakan almarhum/almarhumah agar seluruh amal ibadahnya diterima dan mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah SWT.

Warga Masyarakat Donggo Blokade Jalan Karena Belum di Aspal Oleh Pemkab Bima



Donggo, Media Dinamika Global.id.-- Blokade jalan kembali terjadi di Kabupaten Bima, Senin (14/9/2026). Kali ini, aksi unjuk rasa dengan memblokir arus lalu lintas di jalan lintas donggo Kabupaten bima. Aksi ini memicu kemacetan setelah massa menutup jalan dengan simpan palang motor di tengah jalan.

Dalam orasinya, perwakilan warga menyampaikan kekecewaan terhadap pihak DPRD kabupaten Bima, PUPR. Mereka menilai pihak DPRD dan PUPR Kabupaten Bima belum Aspal jalan lintas dari Donggo setempat. Massa menuntut transparansi dan keadilan, serta mendesak DPRD dapil Donggo, PUPR, dan OPD pemkab bima untuk segera hadir menemui mereka di lokasi.

Menanggapi situasi tersebut, personil Polsek Donggo belum langsung turun ke lapangan guna mengamankan situasi. Pihak Polsek donggo saat ini tengah melakukan langkah negosiasi dengan masyarakat donggo agar bersedia memindahkan titik palang motor ke tempat yang lebih steril. Langkah ini diambil guna mengurai kemacetan sekaligus memastikan aktivitas pengguna jalan umum tidak terganggu total.

 pemblokiran jalan di donggo Kabupaten Bima Nusa Tenggara Barat (NTB), sering dilakukan oleh warga untuk menyampaikan protes, Aspirasi dan transparan namun tindakan ini melumpuhkan lalu lintas dan merugikan masyarakat luas.

Kasus Hukum: Warga masyarakat donggo menutup jalan karena kecewa dengan jalan belum di aspal oleh Pemkab Bima.

Tuntutan Sosial: Beberapa tuntutan masyarakat donggo juga dipicu oleh tuntutan kebijakan, seperti jalan diwilayah Donggo terkait jalan lintas donggo yang belum di aspal.

Titik Rawan: Aksi penutupan jalur sering terjadi di jalur utama seperti Desa O'o Donggo yang menghubungkan ke kecamatan soromandi.(Sekjend MDG)

67 Tahun Pasukan Pelopor: Brimob Riau Teguhkan Semangat Presisi, Siap Mengabdi untuk Masyarakat

Pekanbaru - Satuan Brimob Polda Riau menggelar syukuran Hari Ulang Tahun (HUT) ke-67 Pasukan Pelopor di Gedung Bhayangkara, Mako Satuan Brimob Polda Riau, Senin (14/9/2026).

Peringatan tersebut menjadi momentum untuk merefleksikan perjalanan panjang pengabdian sekaligus memperkuat kesiapsiagaan menghadapi dinamika tugas ke depan.

Kegiatan diikuti jajaran pejabat utama Satuan Brimob Polda Riau, para Komandan Batalyon, perwira, bintara, tamtama, serta seluruh personel Satuan Brimob Polda Riau.

Dalam kesempatan tersebut, Komandan Batalyon A Pelopor Satuan Brimob Polda Riau AKBP Jhon Firdaus, A.Mk., S.H., menegaskan bahwa usia 67 tahun bukan sekadar angka, melainkan cerminan panjangnya perjalanan pengabdian yang diwarnai perjuangan, keberanian, dan pengorbanan.

“Pengabdian Pelopor tidak hanya diwujudkan dalam menghadapi gangguan keamanan, tetapi juga melalui kehadiran nyata di tengah masyarakat ketika masyarakat membutuhkan bantuan dan perlindungan,” ujarnya.

Peran tersebut semakin relevan dalam menghadapi berbagai tantangan di Provinsi Riau, salah satunya kebakaran hutan dan lahan (Karhutla). Penanganan Karhutla membutuhkan kecepatan, kesiapsiagaan, kemampuan personel, serta sinergi lintas instansi karena dampaknya tidak hanya menyangkut lingkungan, tetapi juga kesehatan, aktivitas sosial ekonomi, dan keselamatan masyarakat.

Sementara itu, Dansat Brimob Polda Riau Kombes Pol. I Ketut Gede Adi Wibawa, S.I.K., menyampaikan ucapan selamat HUT ke-67 kepada seluruh keluarga besar Pasukan Pelopor. Ia menegaskan bahwa momentum tersebut harus menjadi pemacu semangat untuk meningkatkan kualitas pengabdian kepada masyarakat.

Mengusung tema “Pasukan Pelopor Presisi, Siap Mengabdi untuk Masyarakat,” Dansat mengingatkan seluruh personel agar senantiasa menjaga kehormatan dan nama baik kesatuan dengan menjunjung tinggi disiplin serta menghindari berbagai bentuk pelanggaran.

“Tanamkan selalu jiwa korsa, semangat juang, disiplin, serta loyalitas dalam melaksanakan setiap tugas,” tegasnya.

Kombes Pol. I Ketut Gede Adi Wibawa juga menekankan bahwa Pasukan Pelopor harus memiliki kesiapan menghadapi berbagai situasi, mulai dari gangguan Kamtibmas hingga tugas kemanusiaan dan penanggulangan bencana.

Khusus dalam penanganan Karhutla, personel dituntut mampu bergerak cepat dan tepat, memahami karakteristik wilayah tugas, serta membangun koordinasi dengan seluruh pihak terkait. Kehadiran personel Brimob di lapangan diharapkan tidak hanya memberikan rasa aman, tetapi juga menjadi bentuk nyata kehadiran negara bagi masyarakat.

“Jadikan Pasukan Pelopor sebagai pasukan yang profesional, tangguh, responsif, dan humanis. Siap menjaga Kamtibmas, siap menghadapi setiap tantangan tugas, siap membantu masyarakat, serta siap menanggulangi Karhutla dan bencana lainnya,” kata Dansat.

Peringatan HUT ke-67 Pasukan Pelopor tersebut menjadi penegasan bahwa perjalanan panjang pengabdian harus terus dilanjutkan dengan semangat baru. Dengan profesionalisme, kesiapsiagaan, dan pendekatan humanis, Pasukan Pelopor Satuan Brimob Polda Riau berkomitmen untuk terus hadir menjaga keamanan sekaligus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, bangsa, dan negara.

Sekda Kota Bima Pimpin Rapat Zoom Bersama Kementerian Kesehatan RI Perkuat Sinergi Wujudkan RSUD Berkualitas Lewat Rakor Quick Win


Kota Bima, Media Dinamika Global.id.-- Pemerintah Kota Bima menggelar Rapat Koordinasi Pemantauan Pelaksanaan Quick Win/PHTC Peningkatan RSUD Kota Bima di Aula Parenta Kantor Wali Kota Bima. kamis(10/9/26). 

Kegiatan ini berlangsung secara hybrid dan terhubung melalui Zoom bersama Kementerian Kesehatan RI.

Rapat dipimpin Sekretaris Daerah Kota Bima, Drs. H. Muhammad Fakhrunraji, M.E., serta dihadiri Asisten Deputi Peningkatan Sumber Daya Kesehatan Kemenko PMK, Kepala Bappeda, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas PUPR, BKPSDM, DLH, Kadis Kominfotik, Dinas Tenaga Kerja, Direktur RSUD Kota Bima, Kabag Organisasi, dan sejumlah OPD terkait.

Dalam arahannya, Sekda menegaskan komitmen Pemerintah Kota Bima untuk mendukung penuh operasional RSUD baru sebagai upaya meningkatkan kualitas layanan kesehatan masyarakat. 

Ia menyampaikan apresiasi kepada Presiden RI Prabowo Subianto dan Kementerian Kesehatan atas dukungan pembangunan RSUD Kota Bima.

“Kami berkomitmen menyiapkan SDM yang kompeten, peralatan medis, dan seluruh kebutuhan pendukung agar masyarakat dapat memperoleh pelayanan kesehatan terbaik tanpa harus dirujuk ke luar daerah", tegas Sekda.

Sementara itu, Asisten Deputi Kemenko PMK mengapresiasi progres pembangunan RSUD Kota Bima dan dukungan pemerintah daerah dalam mempersiapkan operasional rumah sakit.Rapat juga membahas pemenuhan fasilitas sesuai standar PHTC serta kesiapan sarana pelayanan.

Perwakilan Kementerian Kesehatan menekankan pentingnya penyusunan formasi tenaga kesehatan, khususnya dokter spesialis, yang akan dipenuhi melalui mekanisme rekrutmen sesuai ketentuan. Selain itu, kebutuhan alat kesehatan dan sarana penunjang akan ditindaklanjuti secara bertahap sesuai regulasi.

Melalui rakor ini, Pemerintah Kota Bima dan pemerintah pusat memperkuat sinergi untuk memastikan RSUD Kota Bima siap memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas, mudah diakses, dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat secara optimal.