Media Dinamika Global

Sabtu, 12 September 2026

Lawata Fashion Week 2026, Wali Kota Bima Dorong Kreativitas dan Promosi Tenunan Bima


Kota Bima, Media Dinamika Global.id.-- Pemerintah Kota Bima melalui Dinas Pariwisata Kota Bima menyelenggarakan Lawata Fashion Week 2026, sebuah ajang peragaan busana yang mengangkat kekayaan kerajinan lokal melalui karya-karya busana berbahan dasar tenunan khas Bima. Kegiatan ini dilaksanakan di area wisata Lawata Kota Bima. Sabtu, (12/9/2026).

Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kota Bima dalam memperkuat promosi sektor pariwisata dan kebudayaan, sekaligus memperkenalkan kearifan lokal masyarakat Bima kepada masyarakat luas. Melalui kreativitas di bidang fesyen, tenunan Bima tidak hanya dipertahankan sebagai warisan budaya, tetapi juga dikembangkan menjadi produk kreatif yang memiliki nilai estetika dan daya saing.

Lawata Fashion Week turut dihadiri oleh Wali Kota Bima, H. A. Rahman H. Abidin, SE., didampingi sejumlah pejabat daerah dan unsur Forkopimda. Hadir pula Sekretaris Daerah Kota Bima, Kepala Dinas Pariwisata, Kepala Dinas Dikpora, Kepala Dinas Kominfotik, para Camat dan Lurah, Ketua TP PKK Kota Bima, Dandim 1608/Bima, Kapolres Bima Kota, Ketua IWP Kota Bima, para perancang busana, serta para peserta fashion show.

Dalam sambutannya, Wali Kota Bima menyampaikan apresiasi kepada Dinas Pariwisata Kota Bima atas terselenggaranya Lawata Fashion Week. Menurutnya, kegiatan tersebut merupakan ruang yang sangat positif untuk menunjukkan potensi sumber daya manusia Kota Bima, khususnya generasi muda yang memiliki kreativitas dan kemampuan dalam bidang perancangan busana.

Wali Kota mengaku bangga karena Kota Bima memiliki sumber daya manusia yang mumpuni, kreatif, dan memiliki potensi untuk terus dikembangkan, termasuk dalam industri fesyen.

“Ini merupakan panggung kreativitas, panggung budaya, dan panggung seni bagi anak-anak muda untuk menyalurkan bakat dan kemampuannya,” ungkap Wali Kota.

Ia berharap, karya-karya busana berbahan tenunan Bima yang dirancang oleh para desainer asli Kota Bima dapat terus berkembang dan mampu membawa nama daerah ke tingkat yang lebih luas.

Wali Kota juga berharap para perancang busana dan generasi muda yang terlibat dalam kegiatan tersebut dapat terus meningkatkan kemampuan dan kreativitasnya, sehingga ke depan mampu berkiprah serta menorehkan prestasi tidak hanya di tingkat daerah, tetapi juga di panggung nasional maupun internasional.

Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata Kota Bima, Soekarno selaku penyelenggara menyampaikan bahwa Lawata Fashion Week diikuti oleh sebanyak 112 peserta yang merupakan siswa-siswi LKP Kota Bima. Para peserta menampilkan beragam kreasi busana dengan menggunakan tenunan khas Bima sebagai bahan dasar.

Dari keseluruhan peserta tersebut, sebanyak 57 peserta merupakan tingkat sekolah dasar, 42 peserta wanita dewasa, dan 13 peserta pria dewasa.

Kegiatan ini semakin semarak dengan kehadiran sejumlah peserta Sail to Indonesia, termasuk para tamu mancanegara dari berbagai negara, di antaranya Swedia, Inggris, New Zealand, dan negara lainnya. Kehadiran wisatawan mancanegara tersebut menjadi momentum strategis untuk memperkenalkan kekayaan budaya dan kreativitas masyarakat Kota Bima kepada dunia internasional.

Menutup sambutannya, Wali Kota Bima mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama memperkuat, menjaga, dan mengembangkan berbagai destinasi wisata serta kekayaan budaya yang dimiliki Kota Bima.

Menurutnya, keberadaan potensi wisata dan budaya merupakan aset penting yang harus dirawat bersama agar mampu memberikan manfaat bagi masyarakat sekaligus menjadi bagian dari upaya mendorong perubahan dan kemajuan Kota Bima.(Sekjend MDG)

Wali Kota Didampingi Sekda Serta Seluruh Jajaran Prokopimda Tegaskan Informasi Keliru Dapat Merugikan Orang Lain


Kota Bima, Media Dinamika Global.id.-- Wali Kota Bima, H. A. Rahman mengingatkan masyarakat agar tidak sembarangan membagikan informasi di media sosial. Informasi yang keliru dan tidak terverifikasi dapat menimbulkan kerugian bagi orang lain, keluarga, maupun instansi.

Pesan tersebut disampaikan Wali Kota dalam kegiatan Sosialisasi dan Edukasi Literasi Digital bertema Bijak Berkonektivitas yang digelar Pemerintah Kota Bima bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) serta Nusantara TV, bertempat di Kantor Kecamatan Rasanae Barat, Sabtu, 12 September 2026.

Kegiatan itu dihadiri jajaran Forkopimda, Sekretaris Daerah, camat, lurah, tokoh masyarakat, tokoh agama, organisasi perempuan seperti PKK dan GOW, serta para pelajar di Kota Bima.

Narasumber dalam kegiatan tersebut diantaranya dari Direktur Pemasaran Nusantara TV yang juga selaku Wakil Ketua II Bidang Penyiaran PWI Pusat, serta Faisal Arman dari Bhakti Kementerian Digital (Komdigi).

Wali Kota mengatakan perkembangan teknologi informasi telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Teknologi kini digunakan untuk berbagai kebutuhan, mulai dari pekerjaan, pendidikan, komunikasi hingga mendukung pemasaran produk UMKM.

Namun, menurut Wali Kota, kemajuan teknologi juga menghadirkan tantangan berupa derasnya arus informasi di media sosial. Setiap orang dapat dengan mudah membuat, membagikan, dan menyebarluaskan sebuah informasi hanya dalam hitungan detik.

"Masalahnya, tidak semua informasi yang beredar memiliki dasar yang benar", ungkap Wali Kota.

Karena itu, Wali Kota mengajak masyarakat membiasakan diri memeriksa kebenaran informasi sebelum membagikannya. Sikap kritis diperlukan agar masyarakat tidak ikut menjadi bagian dari penyebaran hoaks.

Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga etika ketika berkomunikasi di ruang digital. Komentar, unggahan, maupun informasi yang dibagikan merupakan bagian dari jejak digital yang dapat berdampak terhadap orang lain.

“Bijak menggunakan teknologi bukan hanya soal mampu menggunakan media sosial, tetapi juga mampu memilah informasi, menjaga etika dan bertanggung jawab atas apa yang kita sebarkan,” pesan Wali Kota.

Pemkot Bima, kata dia, ingin transformasi digital dimanfaatkan untuk kegiatan yang produktif. Bagi generasi muda, teknologi dapat menjadi sarana belajar dan berkarya. Bagi pelaku UMKM, teknologi dapat membuka akses pasar yang lebih luas.

Sementara bagi pemerintah, digitalisasi diharapkan mampu mendukung pelayanan publik yang lebih cepat, transparan, dan mudah diakses masyarakat.


Melalui edukasi literasi digital tersebut, Pemkot Bima berharap masyarakat tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi juga mampu menjadi pengguna yang cerdas, kritis, santun, dan bertanggung jawab di ruang digital.(Sekjend MDG)

Jumat, 11 September 2026

Senator Mirah DPD RI Desak Evaluasi Menyeluruh Program MBG Buntut Keracunan Meluas


Lombok Tengah, Media Dinamika Global.id.--Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Mirah Midadan Fahmid menyerukan evaluasi menyeluruh program Makan Bergizi Gratis (MBG). Bagaimana tidak, kasus dugaan keracunan MBG makin hari meluas di sejumlah wilayah, termasuk di Kabupaten Lombok Tengah Provinsi NTB.

Senator Mirah menilai banyaknya kasus keracunan, sudah terlalu besar untuk dipandang sebagai kejadian kecil atau sekadar kesalahan pada satu dapur penyedia makanan.

Berdasarkan data surveilans Kementerian Kesehatan per 2 September 2026, tercatat 50.059 orang terdampak dalam 560 kejadian yang tersebar di 36 provinsi dan 245 kabupaten/kota.

“Kalau kasusnya hanya terjadi satu atau dua kali, tentu kita bisa melihatnya sebagai persoalan teknis di satu tempat. Tetapi ketika kejadian berulang dan korbannya sudah mencapai puluhan ribu orang di berbagai daerah, maka ini harus dilihat sebagai persoalan yang lebih besar. MBG perlu dievaluasi secara menyeluruh,” tegas dia, Jumat (11/9).

Menurutnya, kasus yang kembali muncul di Lombok Tengah menjadi pengingat bahwa aspek keamanan pangan tidak boleh ditempatkan sebagai persoalan sekunder dalam pelaksanaan MBG.

Program yang menyasar anak-anak dan kelompok masyarakat lainnya, kata dia, justru harus memiliki standar keamanan pangan yang sangat ketat.

Mirah juga menyoroti kepatuhan terhadap standar operasional prosedur (SOP) pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Dalam evaluasi yang disampaikan pemerintah, sebagian besar kejadian yang telah ditelaah dikaitkan dengan persoalan keamanan pangan dan ketidakpatuhan terhadap prosedur, termasuk pada tahapan penyimpanan, pengendalian suhu, pengolahan, hingga batas waktu konsumsi.

“SOP jangan hanya bagus di atas kertas. Setiap SPPG harus benar-benar menjalankan seluruh SOP tersebut. Mulai dari bahan diterima, disimpan, diolah, dikemas, diangkut, sampai makanan diterima dan dikonsumsi oleh anak-anak. Setiap tahapan harus memiliki kontrol dan penanggung jawab yang jelas,” ujarnya.(Sekjend MDG)

Bakti Kesehatan HUT ke-81 TNI, Puluhan Warga Sape Dapat Pelayanan Medis Gratis


BIMA.NTB.Media Dinamika Global.id— Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Tentara Nasional Indonesia (TNI), Rumah Sakit Tingkat IV Sultan Abdul Kahir II Bima menggelar kegiatan bakti kesehatan bagi masyarakat di Puskesmas Sape, Kabupaten Bima, Sabtu (12/9/2026).

Kegiatan yang dimulai sekitar pukul 10.00 Wita tersebut turut didampingi Babinsa Desa Lanta Koramil 1608-03/Sape, Serka Khairuddin. Bakti kesehatan ini menjadi salah satu bentuk kepedulian TNI terhadap peningkatan derajat kesehatan masyarakat sekaligus mempererat hubungan antara TNI dan rakyat.

Kegiatan tersebut dihadiri Karumkit Tingkat IV Sultan Abdul Kahir II Bima, Mayor CKM Dr. Arnov Lahira Eriskan, S.PM, Kapten CKM Dr. Al Dila, Letda CKM Subakri, S.Farm, Lettu CKM Drg. Dwita, serta jajaran tenaga kesehatan dan rombongan Rumah Sakit Tingkat IV Sultan Abdul Kahir II Bima.

Dari pihak Puskesmas Sape hadir Herman, SKM, selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Puskesmas Sape. Sejumlah Babinsa juga turut hadir, termasuk Babinsa Desa Lanta dan Babinsa Desa Bajo Pulau.

Rangkaian kegiatan diawali dengan pembukaan, dilanjutkan sambutan dari pihak Puskesmas Sape dan Karumkit Tingkat IV Sultan Abdul Kahir II Bima. Dalam kesempatan tersebut juga dilakukan pemberian cenderamata kepada pihak Puskesmas Sape dan foto bersama sebelum pelayanan kesehatan dimulai.

Memasuki kegiatan inti, pelayanan pertama diberikan kepada pasien katarak. Sebanyak 42 pasien katarak mengikuti pemeriksaan yang meliputi pendaftaran, pemeriksaan tekanan darah, pemeriksaan rabun jauh dan rabun dekat, pemeriksaan dokter hingga pemberian obat.

Dari hasil pemeriksaan, sebanyak 16 pasien katarak dinyatakan dapat diarahkan untuk menjalani operasi berdasarkan hasil pemeriksaan dokter.

Setelah pelayanan pasien katarak selesai, kegiatan dilanjutkan dengan pemeriksaan kesehatan bagi ibu hamil. Sebanyak 42 ibu hamil mendapatkan pelayanan yang meliputi pendaftaran, screening dan anamnesis, pemeriksaan fisik antenatal care (ANC), pemeriksaan penunjang laboratorium, pemeriksaan ultrasonografi (USG) oleh dokter, evaluasi hasil pemeriksaan hingga pemberian obat.

Kegiatan bakti kesehatan tersebut berakhir sekitar pukul 12.20 Wita dan seluruh rangkaian kegiatan berlangsung aman dan lancar.




Bakti kesehatan dalam rangka HUT ke-81 TNI tersebut tidak hanya menjadi kegiatan sosial, tetapi juga menjadi sarana untuk memberikan akses pelayanan medis kepada masyarakat, khususnya pemeriksaan kesehatan secara gratis.

Selain membantu masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan, kegiatan tersebut juga menjadi bagian dari upaya mempererat kemanunggalan TNI dan rakyat. Kehadiran prajurit TNI bersama tenaga kesehatan di tengah masyarakat diharapkan dapat memperkuat hubungan harmonis sekaligus meningkatkan kepedulian terhadap kesehatan masyarakat.

Melalui kegiatan tersebut, masyarakat juga memperoleh edukasi dan pemeriksaan awal terhadap berbagai risiko penyakit. Peringatan HUT TNI ke-81 pun diharapkan tidak hanya dimaknai sebagai kegiatan seremonial, tetapi diwujudkan melalui aksi nyata yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.(Team.MDG.03)

Babinsa Koramil 1608-03/Sape Gencarkan Komsos, Ajak Warga Jaga Kamtibmas Jelang Pilkades


BIMA.NTB.Media Dinamika Global.id— Babinsa Koramil 1608-03/Sape terus menggencarkan komunikasi sosial (Komsos) bersama masyarakat di wilayah binaan masing-masing. Kegiatan tersebut dilakukan sebagai upaya mempererat hubungan antara TNI dan masyarakat sekaligus menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas).

Dalam kegiatan Komsos yang berlangsung pada Sabtu, 12 September 2026, sejumlah Babinsa memberikan imbauan kepada warga agar senantiasa menjaga kerukunan, meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan, serta menyelesaikan setiap persoalan melalui musyawarah dan mufakat.




Babinsa Desa Lanta Barat, Serka Sahlan, yang merupakan anggota Posramil Lambu Koramil 1608-03/Sape, melaksanakan Komsos pada pukul 08.30 Wita. Dalam pertemuan tersebut, ia mengajak warga untuk bersama-sama menjaga Kamtibmas serta meningkatkan kerja sama dan sikap saling membantu antarwarga.

Serka Sahlan juga mengingatkan masyarakat agar setiap persoalan yang muncul di lingkungan dapat diselesaikan secara baik melalui musyawarah dan mufakat, sehingga tidak berkembang menjadi permasalahan yang lebih besar.

Sementara itu, Babinsa Desa Melayu, Kecamatan Lambu, Sertu Jafar, melaksanakan Komsos bersama warga pada pukul 09.00 Wita. Ia mengajak masyarakat menjaga hubungan dan komunikasi yang baik serta menghindari berbagai tindakan yang dapat melanggar hukum.

Menurutnya, apabila terjadi permasalahan di tengah masyarakat, warga diharapkan tidak mengambil tindakan sendiri. Persoalan tersebut sebaiknya segera dilaporkan kepada pihak terkait agar dapat ditangani dan diselesaikan dengan cepat sehingga tidak menimbulkan persoalan lanjutan.

Kegiatan serupa juga dilakukan Babinsa Desa Parangina, Kecamatan Sape, Serda Aladin. Dalam Komsos yang berlangsung pukul 09.30 Wita, ia bersama warga membahas situasi dan kondisi menjelang pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades).

Serda Aladin mengimbau masyarakat agar tetap menjaga stabilitas Kamtibmas selama tahapan pemilihan. Ia menekankan pentingnya menjaga hubungan baik antarwarga meskipun terdapat perbedaan pilihan dalam menentukan calon kepala desa.

“Perbedaan pilihan merupakan hal yang wajar dalam demokrasi. Yang terpenting, persatuan dan hubungan baik antarwarga tetap dijaga demi kelancaran dan kesuksesan pelaksanaan pemilihan,” demikian pesan yang disampaikan dalam kegiatan tersebut.

Di wilayah Desa Naru, Kecamatan Sape, Babinsa Sertu Syarif Hidayat juga melaksanakan Komsos bersama masyarakat pada pukul 08.50 Wita. Ia mengajak warga untuk bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan tempat tinggal masing-masing serta terus membangun hubungan yang harmonis antarwarga.

Selain persoalan Kamtibmas, Sertu Syarif Hidayat memberikan perhatian khusus terhadap kalangan remaja. Ia mengingatkan para orang tua dan masyarakat agar turut mengawasi pergaulan anak-anak agar tidak mudah terpengaruh oleh hal-hal negatif, seperti konsumsi minuman keras, narkoba, dan berbagai bentuk perilaku yang dapat merugikan diri sendiri, keluarga maupun lingkungan.

Rangkaian Komsos yang dilakukan para Babinsa tersebut merupakan bagian dari upaya pembinaan teritorial sekaligus membangun komunikasi yang erat dengan masyarakat. Melalui komunikasi langsung, berbagai persoalan di lingkungan diharapkan dapat diketahui dan diselesaikan sejak dini.

Babinsa juga mengajak seluruh masyarakat untuk berperan aktif menciptakan lingkungan yang aman, tertib dan kondusif, terlebih menjelang pelaksanaan Pilkades di sejumlah wilayah.

Dengan terjaganya komunikasi dan kerja sama antara aparat dan masyarakat, diharapkan situasi keamanan di wilayah Kecamatan Sape dan Lambu tetap aman serta kondusif.(Team.MDG.03)

Pemkot Bima Didampingi Kadis Koperindag Gelar Pasar Murah, Perkuat Upaya Pengendalian Inflasi Daerah


Kota Bima, Media Dinamika Global.id.--Pemerintah Kota Bima melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) bekerja sama dengan Perum Bulog Cabang Bima kembali menghadirkan pasar murah bagi masyarakat. Kegiatan tersebut digelar di halaman Kantor Kelurahan Panggi, Kecamatan Mpunda, Kamis (10/09/2026).

Kegiatan tersebut merupakan salah satu langkah Pemerintah Kota Bima dalam menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok sekaligus membantu masyarakat memperoleh bahan pangan dengan harga yang lebih terjangkau.

Pasar murah dihadiri oleh Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima, Kepala Dinas Koperindag Kota Bima, Camat Mpunda, Lurah Panggi, Babinsa, Bhabinkamtibmas, serta seluruh anggota TPID Kota Bima.

Sejumlah komoditas pangan strategis disediakan dalam kegiatan tersebut, meliputi beras SPHP sebanyak 1.500 kilogram, beras premium 50 kilogram, gula pasir 100 kilogram, minyak goreng sebanyak 480 liter, serta telur sebanyak 90 krak atau 51 ikat.

Kehadiran pasar murah mendapat sambutan positif dari masyarakat. Kegiatan ini memberikan kemudahan bagi warga untuk mendapatkan sejumlah kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau.

Pemerintah Kota Bima melalui TPID terus melakukan berbagai upaya untuk menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pangan di daerah. Pasar murah menjadi salah satu bentuk intervensi pemerintah dalam membantu menjaga daya beli masyarakat sekaligus mendukung pengendalian inflasi daerah.

Pemerintah Kota Bima berkomitmen untuk terus memperkuat sinergi bersama TPID dan seluruh pihak terkait dalam menghadirkan program yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.


Langkah tersebut diharapkan dapat mendukung terjaganya kestabilan harga kebutuhan pokok, ketersediaan pangan, serta daya beli masyarakat Kota Bima.(Sekjend MDG)

Belum Dibayar, Supplier di Lunyuk Ancam Blokir Proyek Milik Pemprov NTB


Mataram, Media Dinamika Global - Persoalan tunggakan pembayaran supplier dalam proyek Long Segmen Lunyuk-Lenangguar kembali memanas. Sejumlah supplier asal Kecamatan Lunyuk yang mengaku telah ikut menopang kelancaran proyek kini mempertanyakan komitmen PT Amar Jaya Perkasa (AJP) dan Pemerintah Provinsi NTB dalam menyelesaikan kewajiban pembayaran mereka.

Ironisnya, ketika proyek yang menggunakan uang rakyat tersebut telah dikerjakan, para supplier yang mengaku memasok kebutuhan material dan operasional justru masih harus menunggu hak mereka.

Para supplier bahkan menilai PT AJP terkesan lepas tangan dan tidak menunjukkan iktikad yang mereka harapkan untuk menyelesaikan tunggakan.

Proyek Long Segmen Lunyuk–Lenangguar diketahui memiliki nilai kontrak Rp19 miliar lebih yang bersumber dari APBD Provinsi NTB. Dalam perjalanannya, proyek tersebut sempat mengalami persoalan, bahkan disebut mengalami tiga kali adendum.

Kini, persoalan baru justru muncul di belakang proyek, siapa yang bertanggung jawab atas tunggakan kepada supplier?

Salah seorang supplier asal Kecamatan Lunyuk, Aditia, mengaku sudah kehilangan kesabaran. Ia mengatakan dirinya bersama supplier lainnya telah mengeluarkan modal untuk membantu memenuhi kebutuhan proyek, namun pembayaran yang menjadi hak mereka hingga kini belum kunjung diselesaikan.

“Kami sangat kecewa. Kami dipingpong ke sana kemari, tetapi tidak ada penyelesaian sama sekali. Kami tuntut hak kami untuk segera dibayarkan,” ujar Aditia kepada media, Sabtu 12 September 2026.

Menurutnya, para supplier selama ini telah menjadi bagian penting dalam mendukung kelancaran pekerjaan di lapangan. Namun setelah pekerjaan berjalan, mereka justru merasa ditinggalkan.

Aditia juga menyoroti adanya janji pekerjaan Pekerjaan Langsung (PL) yang disebut-sebut pernah ditawarkan sebagai jalan keluar persoalan tunggakan. Namun, menurut dia, pekerjaan PL tersebut hingga kini tidak jelas realisasinya.

“Kami sudah berusaha menjadi mitra atau supplier yang membantu mereka di lokasi proyek. Tetapi kami merasa dipermainkan. Kami mengeluarkan modal, membantu pekerjaan, tetapi pembayaran tidak jelas,” katanya.

Yang membuat para supplier semakin kecewa, kata Aditia, sebagian dari mereka harus menggunakan modal pribadi untuk memenuhi kebutuhan proyek.

Bahkan, ia mengaku ada supplier yang sampai harus menggadaikan aset demi memastikan kebutuhan pekerjaan tetap berjalan.

“Kami ini bukan pekerja rodi yang diperas dan hanya dibutuhkan tenaganya tanpa dibayar. Kami menggunakan modal sendiri. Bahkan ada yang harus menggadaikan aset untuk modal kerja demi membantu proyek ini sukses,” tegasnya.

Ia meminta Pemerintah Provinsi NTB tidak sekadar menjadi penonton dalam persoalan tersebut.

Menurutnya, proyek tersebut menggunakan APBD sehingga pemerintah harus memastikan persoalan yang muncul dalam pelaksanaannya tidak berujung pada kerugian masyarakat kecil.

“Jangan setelah proyek selesai, kami masyarakat kecil justru ditinggalkan. Kami juga punya hak. Kami sudah mengeluarkan modal dan mempertaruhkan semuanya untuk membantu proyek ini,” katanya.

Keluhan lebih keras disampaikan Herman, salah seorang supplier yang memasok BBM untuk kebutuhan proyek.

Herman mengaku berada dalam posisi tertekan karena pihak tempat ia mengambil BBM terus menagih pembayaran.

“Saya sudah beberapa kali didatangi dan dihubungi oleh orang tempat saya ambil BBM. Saya merasa malu dan tertekan,” ungkapnya.

Ia menegaskan persoalan tersebut bukan karena dirinya tidak mau membayar, tetapi karena pembayaran dari PT AJP yang menjadi sumber pelunasan belum diterimanya.

“Saya minta tanggung jawab PT AJP untuk selesaikan pembayaran kami. Jangan sampai kami dituding menggelapkan atau membawa lari uang, sementara kami belum dibayarkan oleh PT AJP,” tegas Herman.

Para supplier sebelumnya telah mendatangi Inspektorat Provinsi NTB untuk mencari solusi atas persoalan tersebut.

Dalam pertemuan itu, Inspektur Inspektorat NTB Dr. Budi Herman, S.H., M.H., disebut menyampaikan akan membantu mencari penyelesaian atas tunggakan yang dialami supplier dari Kecamatan Lunyuk.

Namun, para supplier mengaku hingga saat ini belum melihat penyelesaian konkret.

Mereka mempertanyakan tindak lanjut dari pertemuan tersebut dan meminta pemerintah tidak berhenti pada sebatas pertemuan dan janji. Bagi para supplier, yang dibutuhkan sekarang bukan lagi janji, melainkan pembayaran.

Sementara itu, pihak PT AJP yang diwakili Direktur Cabang Hendra Dinata, menurut para supplier, hingga kini belum memberikan solusi penyelesaian tunggakan yang dianggap konkret.

Para supplier menilai PT AJP harus memberikan penjelasan secara terbuka mengenai persoalan pembayaran tersebut, termasuk kapan dan bagaimana kewajiban kepada para supplier akan diselesaikan.

Mereka tidak ingin persoalan tersebut terus berlarut hingga masyarakat kecil menjadi pihak yang menanggung dampaknya.

Kesabaran para supplier kini berada di ujung tanduk. Jika tidak ada penyelesaian, mereka mengancam akan melakukan aksi dan blokade di lokasi proyek Long Segmen Lunyuk-Lenangguar.

Ancaman tersebut menjadi sinyal keras bahwa persoalan tunggakan supplier tidak bisa lagi dianggap sebagai persoalan kecil.

“Kami sudah cukup bersabar. Ini bentuk penghianatan dan penghinaan terhadap kami masyarakat kecil yang hanya mempermainkan kami dengan cara menipu dan menguras tenaga kami. Kami akan lawan dan berjuang sampai hak kami diselesaikan,” pungkas Aditia.

Redaksi |