DPRD dan Pemkab Bima Sepakati APBD-P 2026 Senilai Rp 2,21 Triliun, Ini Enam Prioritasnya - Media Dinamika Global

Jumat, 25 September 2026

DPRD dan Pemkab Bima Sepakati APBD-P 2026 Senilai Rp 2,21 Triliun, Ini Enam Prioritasnya


Bima, Media Dinamika Global.id.-- Pemerintah Kabupaten Bima dan DPRD Kabupaten Bima resmi mengesahkan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 dengan total belanja daerah mencapai Rp 2,21 triliun. Kesepakatan itu dicapai dalam Rapat Paripurna Ke-5 DPRD Kabupaten Bima Masa Sidang III Tahun 2026 yang digelar Jumat (25/9) di Ruang Sidang Utama DPRD setempat, menandai selesainya pembahasan panjang antara Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

Postur Anggaran: Pendapatan dan Belanja

Rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Diah Citra Pravitasari didampingi Wakil Ketua M. Nazarudin itu membahas tiga agenda utama, yaitu laporan Badan Anggaran DPRD, pengambilan keputusan bersama, serta penyampaian Pendapat Akhir Kepala Daerah.

Berdasarkan kesepakatan yang dicapai, Pendapatan Daerah ditetapkan sebesar Rp 2,15 triliun. Angka itu bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 229,91 miliar, Pendapatan Transfer Rp 1,91 triliun, serta Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah senilai Rp 8,94 miliar.

Adapun pada sisi belanja, total anggaran Rp 2,21 triliun dialokasikan untuk belanja operasi Rp 1,78 triliun, belanja modal Rp 130,16 miliar, belanja tidak terduga Rp 5,5 miliar, dan belanja transfer Rp 293,71 miliar.

Enam Prioritas Penggunaan Anggaran

Dalam Pendapat Akhir Kepala Daerah yang ia sampaikan langsung di hadapan sidang paripurna, Bupati Bima Ady Mahyudi menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk tidak menggeser target pembangunan yang telah ditetapkan dalam APBD Murni 2026. Ia merinci enam fokus utama dalam kebijakan penggunaan Perubahan APBD 2026 ini.

Keenam prioritas tersebut mencakup peningkatan kualitas pelayanan dasar di sektor pendidikan dan kesehatan, penguatan infrastruktur dasar daerah, peningkatan produktivitas sektor unggulan, pengendalian inflasi daerah, pengurangan angka kemiskinan dan pengangguran, serta peningkatan tata kelola pemerintahan yang responsif dan akuntabel.(Sekjend MDG)

Comments