Media Dinamika Global

Jumat, 11 September 2026

Babinsa Koramil 1608-03/Sape Gencarkan Komsos, Ajak Warga Jaga Kamtibmas Jelang Pilkades

BIMA.NTB.Media Dinamika Global.id— Babinsa Koramil 1608-03/Sape terus menggencarkan komunikasi sosial (Komsos) bersama masyarakat di wilayah binaan masing-masing. Kegiatan tersebut dilakukan sebagai upaya mempererat hubungan antara TNI dan masyarakat sekaligus menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas).

Dalam kegiatan Komsos yang berlangsung pada Sabtu, 12 September 2026, sejumlah Babinsa memberikan imbauan kepada warga agar senantiasa menjaga kerukunan, meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan, serta menyelesaikan setiap persoalan melalui musyawarah dan mufakat.

Babinsa Desa Lanta Barat, Serka Sahlan, yang merupakan anggota Posramil Lambu Koramil 1608-03/Sape, melaksanakan Komsos pada pukul 08.30 Wita. Dalam pertemuan tersebut, ia mengajak warga untuk bersama-sama menjaga Kamtibmas serta meningkatkan kerja sama dan sikap saling membantu antarwarga.

Serka Sahlan juga mengingatkan masyarakat agar setiap persoalan yang muncul di lingkungan dapat diselesaikan secara baik melalui musyawarah dan mufakat, sehingga tidak berkembang menjadi permasalahan yang lebih besar.

Sementara itu, Babinsa Desa Melayu, Kecamatan Lambu, Sertu Jafar, melaksanakan Komsos bersama warga pada pukul 09.00 Wita. Ia mengajak masyarakat menjaga hubungan dan komunikasi yang baik serta menghindari berbagai tindakan yang dapat melanggar hukum.

Menurutnya, apabila terjadi permasalahan di tengah masyarakat, warga diharapkan tidak mengambil tindakan sendiri. Persoalan tersebut sebaiknya segera dilaporkan kepada pihak terkait agar dapat ditangani dan diselesaikan dengan cepat sehingga tidak menimbulkan persoalan lanjutan.

Kegiatan serupa juga dilakukan Babinsa Desa Parangina, Kecamatan Sape, Serda Aladin. Dalam Komsos yang berlangsung pukul 09.30 Wita, ia bersama warga membahas situasi dan kondisi menjelang pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades).

Serda Aladin mengimbau masyarakat agar tetap menjaga stabilitas Kamtibmas selama tahapan pemilihan. Ia menekankan pentingnya menjaga hubungan baik antarwarga meskipun terdapat perbedaan pilihan dalam menentukan calon kepala desa.

“Perbedaan pilihan merupakan hal yang wajar dalam demokrasi. Yang terpenting, persatuan dan hubungan baik antarwarga tetap dijaga demi kelancaran dan kesuksesan pelaksanaan pemilihan,” demikian pesan yang disampaikan dalam kegiatan tersebut.

Di wilayah Desa Naru, Kecamatan Sape, Babinsa Sertu Syarif Hidayat juga melaksanakan Komsos bersama masyarakat pada pukul 08.50 Wita. Ia mengajak warga untuk bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan tempat tinggal masing-masing serta terus membangun hubungan yang harmonis antarwarga.

Selain persoalan Kamtibmas, Sertu Syarif Hidayat memberikan perhatian khusus terhadap kalangan remaja. Ia mengingatkan para orang tua dan masyarakat agar turut mengawasi pergaulan anak-anak agar tidak mudah terpengaruh oleh hal-hal negatif, seperti konsumsi minuman keras, narkoba, dan berbagai bentuk perilaku yang dapat merugikan diri sendiri, keluarga maupun lingkungan.

Rangkaian Komsos yang dilakukan para Babinsa tersebut merupakan bagian dari upaya pembinaan teritorial sekaligus membangun komunikasi yang erat dengan masyarakat. Melalui komunikasi langsung, berbagai persoalan di lingkungan diharapkan dapat diketahui dan diselesaikan sejak dini.

Babinsa juga mengajak seluruh masyarakat untuk berperan aktif menciptakan lingkungan yang aman, tertib dan kondusif, terlebih menjelang pelaksanaan Pilkades di sejumlah wilayah.

Dengan terjaganya komunikasi dan kerja sama antara aparat dan masyarakat, diharapkan situasi keamanan di wilayah Kecamatan Sape dan Lambu tetap aman serta kondusif.(Team.MDG.03)

Pemkot Bima Didampingi Kadis Koperindag Gelar Pasar Murah, Perkuat Upaya Pengendalian Inflasi Daerah

Media Dinamika Global

Kota Bima, Media Dinamika Global.id.--Pemerintah Kota Bima melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) bekerja sama dengan Perum Bulog Cabang Bima kembali menghadirkan pasar murah bagi masyarakat. Kegiatan tersebut digelar di halaman Kantor Kelurahan Panggi, Kecamatan Mpunda, Kamis (10/09/2026).

Kegiatan tersebut merupakan salah satu langkah Pemerintah Kota Bima dalam menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok sekaligus membantu masyarakat memperoleh bahan pangan dengan harga yang lebih terjangkau.

Pasar murah dihadiri oleh Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima, Kepala Dinas Koperindag Kota Bima, Camat Mpunda, Lurah Panggi, Babinsa, Bhabinkamtibmas, serta seluruh anggota TPID Kota Bima.

Sejumlah komoditas pangan strategis disediakan dalam kegiatan tersebut, meliputi beras SPHP sebanyak 1.500 kilogram, beras premium 50 kilogram, gula pasir 100 kilogram, minyak goreng sebanyak 480 liter, serta telur sebanyak 90 krak atau 51 ikat.

Kehadiran pasar murah mendapat sambutan positif dari masyarakat. Kegiatan ini memberikan kemudahan bagi warga untuk mendapatkan sejumlah kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau.

Pemerintah Kota Bima melalui TPID terus melakukan berbagai upaya untuk menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pangan di daerah. Pasar murah menjadi salah satu bentuk intervensi pemerintah dalam membantu menjaga daya beli masyarakat sekaligus mendukung pengendalian inflasi daerah.

Pemerintah Kota Bima berkomitmen untuk terus memperkuat sinergi bersama TPID dan seluruh pihak terkait dalam menghadirkan program yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

Langkah tersebut diharapkan dapat mendukung terjaganya kestabilan harga kebutuhan pokok, ketersediaan pangan, serta daya beli masyarakat Kota Bima.(Sekjend MDG)

Media Dinamika Global.Id

Belum Dibayar, Supplier di Lunyuk Ancam Blokir Proyek Milik Pemprov NTB

Media Dinamika Global

Mataram, Media Dinamika Global - Persoalan tunggakan pembayaran supplier dalam proyek Long Segmen Lunyuk-Lenangguar kembali memanas. Sejumlah supplier asal Kecamatan Lunyuk yang mengaku telah ikut menopang kelancaran proyek kini mempertanyakan komitmen PT Amar Jaya Perkasa (AJP) dan Pemerintah Provinsi NTB dalam menyelesaikan kewajiban pembayaran mereka.

Ironisnya, ketika proyek yang menggunakan uang rakyat tersebut telah dikerjakan, para supplier yang mengaku memasok kebutuhan material dan operasional justru masih harus menunggu hak mereka.

Para supplier bahkan menilai PT AJP terkesan lepas tangan dan tidak menunjukkan iktikad yang mereka harapkan untuk menyelesaikan tunggakan.

Proyek Long Segmen Lunyuk–Lenangguar diketahui memiliki nilai kontrak Rp19 miliar lebih yang bersumber dari APBD Provinsi NTB. Dalam perjalanannya, proyek tersebut sempat mengalami persoalan, bahkan disebut mengalami tiga kali adendum.

Kini, persoalan baru justru muncul di belakang proyek, siapa yang bertanggung jawab atas tunggakan kepada supplier?

Salah seorang supplier asal Kecamatan Lunyuk, Aditia, mengaku sudah kehilangan kesabaran. Ia mengatakan dirinya bersama supplier lainnya telah mengeluarkan modal untuk membantu memenuhi kebutuhan proyek, namun pembayaran yang menjadi hak mereka hingga kini belum kunjung diselesaikan.

“Kami sangat kecewa. Kami dipingpong ke sana kemari, tetapi tidak ada penyelesaian sama sekali. Kami tuntut hak kami untuk segera dibayarkan,” ujar Aditia kepada media, Sabtu 12 September 2026.

Menurutnya, para supplier selama ini telah menjadi bagian penting dalam mendukung kelancaran pekerjaan di lapangan. Namun setelah pekerjaan berjalan, mereka justru merasa ditinggalkan.

Aditia juga menyoroti adanya janji pekerjaan Pekerjaan Langsung (PL) yang disebut-sebut pernah ditawarkan sebagai jalan keluar persoalan tunggakan. Namun, menurut dia, pekerjaan PL tersebut hingga kini tidak jelas realisasinya.

“Kami sudah berusaha menjadi mitra atau supplier yang membantu mereka di lokasi proyek. Tetapi kami merasa dipermainkan. Kami mengeluarkan modal, membantu pekerjaan, tetapi pembayaran tidak jelas,” katanya.

Yang membuat para supplier semakin kecewa, kata Aditia, sebagian dari mereka harus menggunakan modal pribadi untuk memenuhi kebutuhan proyek.

Bahkan, ia mengaku ada supplier yang sampai harus menggadaikan aset demi memastikan kebutuhan pekerjaan tetap berjalan.

“Kami ini bukan pekerja rodi yang diperas dan hanya dibutuhkan tenaganya tanpa dibayar. Kami menggunakan modal sendiri. Bahkan ada yang harus menggadaikan aset untuk modal kerja demi membantu proyek ini sukses,” tegasnya.

Ia meminta Pemerintah Provinsi NTB tidak sekadar menjadi penonton dalam persoalan tersebut.

Menurutnya, proyek tersebut menggunakan APBD sehingga pemerintah harus memastikan persoalan yang muncul dalam pelaksanaannya tidak berujung pada kerugian masyarakat kecil.

“Jangan setelah proyek selesai, kami masyarakat kecil justru ditinggalkan. Kami juga punya hak. Kami sudah mengeluarkan modal dan mempertaruhkan semuanya untuk membantu proyek ini,” katanya.

Keluhan lebih keras disampaikan Herman, salah seorang supplier yang memasok BBM untuk kebutuhan proyek.

Herman mengaku berada dalam posisi tertekan karena pihak tempat ia mengambil BBM terus menagih pembayaran.

“Saya sudah beberapa kali didatangi dan dihubungi oleh orang tempat saya ambil BBM. Saya merasa malu dan tertekan,” ungkapnya.

Ia menegaskan persoalan tersebut bukan karena dirinya tidak mau membayar, tetapi karena pembayaran dari PT AJP yang menjadi sumber pelunasan belum diterimanya.

“Saya minta tanggung jawab PT AJP untuk selesaikan pembayaran kami. Jangan sampai kami dituding menggelapkan atau membawa lari uang, sementara kami belum dibayarkan oleh PT AJP,” tegas Herman.

Para supplier sebelumnya telah mendatangi Inspektorat Provinsi NTB untuk mencari solusi atas persoalan tersebut.

Dalam pertemuan itu, Inspektur Inspektorat NTB Dr. Budi Herman, S.H., M.H., disebut menyampaikan akan membantu mencari penyelesaian atas tunggakan yang dialami supplier dari Kecamatan Lunyuk.

Namun, para supplier mengaku hingga saat ini belum melihat penyelesaian konkret.

Mereka mempertanyakan tindak lanjut dari pertemuan tersebut dan meminta pemerintah tidak berhenti pada sebatas pertemuan dan janji. Bagi para supplier, yang dibutuhkan sekarang bukan lagi janji, melainkan pembayaran.

Sementara itu, pihak PT AJP yang diwakili Direktur Cabang Hendra Dinata, menurut para supplier, hingga kini belum memberikan solusi penyelesaian tunggakan yang dianggap konkret.

Para supplier menilai PT AJP harus memberikan penjelasan secara terbuka mengenai persoalan pembayaran tersebut, termasuk kapan dan bagaimana kewajiban kepada para supplier akan diselesaikan.

Mereka tidak ingin persoalan tersebut terus berlarut hingga masyarakat kecil menjadi pihak yang menanggung dampaknya.

Kesabaran para supplier kini berada di ujung tanduk. Jika tidak ada penyelesaian, mereka mengancam akan melakukan aksi dan blokade di lokasi proyek Long Segmen Lunyuk-Lenangguar.

Ancaman tersebut menjadi sinyal keras bahwa persoalan tunggakan supplier tidak bisa lagi dianggap sebagai persoalan kecil.

“Kami sudah cukup bersabar. Ini bentuk penghianatan dan penghinaan terhadap kami masyarakat kecil yang hanya mempermainkan kami dengan cara menipu dan menguras tenaga kami. Kami akan lawan dan berjuang sampai hak kami diselesaikan,” pungkas Aditia.

Redaksi |

Sekda Kota Bima Hadiri Perkuat Sinergi Wujudkan RSUD Berkualitas Lewat Rakor Quick Win

Media Dinamika Global

Kota Bima, Media Dinamika Global.id.-- Pemerintah Kota Bima menggelar Rapat Koordinasi Pemantauan Pelaksanaan Quick Win/PHTC Peningkatan RSUD Kota Bima di Aula Parenta Kantor Wali Kota Bima. kamis(10/9/26).

Kegiatan ini berlangsung secara hybrid dan terhubung melalui Zoom bersama Kementerian Kesehatan RI.

Rapat dipimpin Sekretaris Daerah Kota Bima, Drs. H. Muhammad Fakhrunraji, M.E., serta dihadiri Asisten Deputi Peningkatan Sumber Daya Kesehatan Kemenko PMK, Kepala Bappeda, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas PUPR, BKPSDM, DLH, Kadis Kominfotik, Dinas Tenaga Kerja, Direktur RSUD Kota Bima, Kabag Organisasi, dan sejumlah OPD terkait.

Dalam arahannya, Sekda menegaskan komitmen Pemerintah Kota Bima untuk mendukung penuh operasional RSUD baru sebagai upaya meningkatkan kualitas layanan kesehatan masyarakat.

Ia menyampaikan apresiasi kepada Presiden RI Prabowo Subianto dan Kementerian Kesehatan atas dukungan pembangunan RSUD Kota Bima.

“Kami berkomitmen menyiapkan SDM yang kompeten, peralatan medis, dan seluruh kebutuhan pendukung agar masyarakat dapat memperoleh pelayanan kesehatan terbaik tanpa harus dirujuk ke luar daerah", tegas Sekda.

Sementara itu, Asisten Deputi Kemenko PMK mengapresiasi progres pembangunan RSUD Kota Bima dan dukungan pemerintah daerah dalam mempersiapkan operasional rumah sakit.Rapat juga membahas pemenuhan fasilitas sesuai standar PHTC serta kesiapan sarana pelayanan.

Perwakilan Kementerian Kesehatan menekankan pentingnya penyusunan formasi tenaga kesehatan, khususnya dokter spesialis, yang akan dipenuhi melalui mekanisme rekrutmen sesuai ketentuan. Selain itu, kebutuhan alat kesehatan dan sarana penunjang akan ditindaklanjuti secara bertahap sesuai regulasi.

Melalui rakor ini, Pemerintah Kota Bima dan pemerintah pusat memperkuat sinergi untuk memastikan RSUD Kota Bima siap memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas, mudah diakses, dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat secara optimal.(Sekjend MDG)

Tim BRIDA: Empat Putra-Putri Kota Bima Terima Beasiswa Merdeka Bhakti di IIK Bhakti Wiyata Kediri

Media Dinamika Global

Kota Bima, Media Dinamika Global.id.-- Empat putra-putri asal Kota Bima, Nusa Tenggara Barat, resmi menerima Beasiswa Merdeka Bhakti dari Institut Ilmu Kesehatan (IIK) Bhakti Wiyata Kediri untuk tahun angkatan 2026. Serah terima mahasiswa penerima beasiswa berlangsung di Kampus IIK Bhakti Wiyata Kediri, Rabu, 9 September 2026.

Prosesi tersebut dilakukan Rektor IIK Bhakti Wiyata Kediri, Prof. Dr. apt. Muhamad Zainuddin, bersama perwakilan Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Kota Bima, Asryadin, S.St., SKM., M.Si. dan Jumratul Nurhidayah, S.Kep., Ns., M.Kep.

Keempat mahasiswa itu adalah Syafinna Anugrah Nabila yang menempuh S1 Psikologi, Nur Widya Sahna Latifa pada program S1 Administrasi Rumah Sakit, Mariza Salsabilla pada D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan, serta Inas Mutinafisa pada S1 Keperawatan.

Pemberian beasiswa tersebut menjadi bagian dari kerja sama antara Pemerintah Kota Bima dan IIK Bhakti Wiyata Kediri di bidang pendidikan. Kolaborasi itu juga diarahkan untuk memperkuat kerja sama dalam penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Bagi Kota Bima, program tersebut membuka akses pendidikan tinggi bagi generasi muda untuk mendalami bidang kesehatan dan ilmu sosial terapan. Pemerintah daerah berharap keahlian yang diperoleh para penerima beasiswa nantinya dapat dibawa pulang dan dimanfaatkan untuk memperkuat pembangunan daerah.

Wali Kota Bima melalui tim BRIDA menyampaikan apresiasi kepada Rektor IIK Bhakti Wiyata Kediri beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan pendidikan bagi putra-putri Kota Bima.

Pemerintah Kota Bima juga meminta para penerima beasiswa memanfaatkan kesempatan tersebut dengan sebaik-baiknya. Mereka diharapkan tidak hanya menyelesaikan pendidikan, tetapi juga membawa kompetensi yang diperoleh untuk berkontribusi terhadap peningkatan pelayanan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat di Kota Bima.

“Kesempatan ini harus dimanfaatkan secara maksimal. Kami berharap para mahasiswa nantinya kembali dan memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan Kota Bima, khususnya dalam pelayanan kesehatan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” demikian pesan Wali Kota Bima melalui tim BRIDA.(Sekjend MDG)

Cegah Api Meluas, Brimob Riau Sigap Tangani Karhutla di Siak

Media Dinamika Global

Siak - Satuan Brimob Polda Riau menunjukkan kesiapsiagaan dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di wilayah Kabupaten Siak. Langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya kepolisian dalam merespons potensi Karhutla sekaligus menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Sabtu (12/09/2026)

Kegiatan penanganan Karhutla di Desa Suka Mulia, Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak.

Pemadaman tersebut dipimpin langsung oleh Dansat Brimob Polda Riau Kombes Pol. I Ketut Adi Wibawa, S.I.K. Kehadiran pimpinan bersama personel di lapangan menjadi bentuk keseriusan Brimob Polda Riau dalam memastikan setiap potensi Karhutla dapat ditangani secara cepat dan terukur.

Dansat Brimob Polda Riau Kombes Pol. I Ketut Adi Wibawa, S.I.K., menegaskan pentingnya kesiapsiagaan personel dalam menghadapi ancaman Karhutla. Menurutnya, respons cepat di lapangan merupakan bagian penting dalam mencegah potensi kebakaran berkembang dan berdampak lebih luas.

“Kesiapsiagaan dan respons cepat menjadi hal utama dalam penanganan Karhutla. Kami memastikan personel siap melaksanakan tugas di lapangan dan mengambil langkah yang diperlukan sesuai situasi,” ujar Dansat Brimob Polda Riau.

Kesiapsiagaan Brimob Polda Riau dalam penanganan Karhutla menjadi bagian dari komitmen Polri untuk terus hadir di lapangan, memberikan perlindungan kepada masyarakat, serta turut menjaga kelestarian lingkungan di wilayah Riau.

Realisasi (PAD) Sektor Pariwisata Kota Bima

Media Dinamika Global

Kota Bima, Media Dinamika Global.id.– Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sektor pariwisata Kota Bima hingga pertengahan 2026 baru mencapai 28 persen dari target Rp1,269 miliar. Capaian ini berasal dari lima jenis retribusi yang dikelola Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bima, dengan kontribusi yang belum merata antarpos penerimaan.

Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bima, Sukarno, S.H., menyebut kondisi tersebut masih tergolong wajar karena tahun anggaran baru berjalan setengah periode. Namun ia menegaskan, performa tiap komponen retribusi menunjukkan capaian yang berbeda-beda.

“Target PAD tahun 2026 sebesar Rp1,269 miliar. Realisasi saat ini masih sekitar 28 persen. Tetapi dari 28 persen ini ada elemen komponen lima ini yang kita capai sudah ada yang 45 persen dan 40 persen,” paparnya pada Sabtu (12/9/2026).

Dari rincian yang ada, retribusi tempat penginapan, villa, dan pesanggrahan dengan target Rp502,45 juta baru terealisasi Rp62,05 juta atau 12,35 persen. Retribusi tempat kegiatan usaha dari target Rp69 juta sudah mencapai Rp21,45 juta atau 31,09 persen. Retribusi penyediaan tempat parkir di luar badan jalan tercatat Rp58,032 juta dari target Rp141,6 juta atau 40,98 persen.

Retribusi pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga menjadi salah satu yang tertinggi dengan capaian Rp220,548 juta dari target Rp489,1 juta atau 45,09 persen. Sementara retribusi pemanfaatan aset daerah masih sangat rendah, baru Rp500 ribu dari target Rp67,82 juta atau 0,74 persen.

Sukarno menegaskan masih ada waktu untuk mengejar target hingga akhir tahun anggaran. “Ini rendah karena sekarang baru masuk periode hampir semester pertama, masih ada sisa waktu, dan akan kita genjot disisa waktu sampai akhir tahun,” katanya.

Meski belum optimal, jika dibandingkan periode yang sama tahun 2025, terdapat tren peningkatan PAD sektor pariwisata. Kondisi ini dinilai sebagai sinyal perbaikan kinerja, meski beberapa pos retribusi masih perlu penguatan.

Di sisi lain, Pantai Lawata sebagai destinasi utama mencatat kenaikan kunjungan signifikan. Data Januari hingga Mei 2026 menunjukkan seluruh kategori pengunjung mengalami peningkatan. Wisatawan dewasa naik dari 38.317 menjadi 52.320 orang, anak-anak dari 7.244 menjadi 11.885 orang. Kendaraan roda dua meningkat dari 14.574 menjadi 20.269 unit, sedangkan roda empat dari 2.673 menjadi 3.302 unit.

Kenaikan tersebut turut mendorong peningkatan pendapatan retribusi kunjungan. Namun dampaknya terhadap PAD secara keseluruhan masih belum maksimal. (Sekjend MDG)