Firman, SH. PH Ais Setiawan Angkat Bicara : Tuntut JPU Diduga Copy Paste Dan Kejam, Tidak Merujuk Fakta Persidangan, Tuntutan Diduga Masuk Angin - Media Dinamika Global

Kamis, 19 November 2026

Firman, SH. PH Ais Setiawan Angkat Bicara : Tuntut JPU Diduga Copy Paste Dan Kejam, Tidak Merujuk Fakta Persidangan, Tuntutan Diduga Masuk Angin

 



Kota Bima, Media Dinamika Global.id. Menindaklanjuti unggahan 2 akun Facebook Badai NTB Real dan Amir Ullah Jum'at 13 November 2026, serta dibarengi dengan lanjutan pemberitaan dari Keluarga AIS SETIAWATI terkait unggahan tersebut, untuk klarifikasi terhadap 2 akun yang dimaksud. Dirilis dan diberitakan sebelumnya oleh media yang sama dengan link dibawah ini. https://www.mediadinamikaglobal.id/2026/11/keluarga-ais-setiawati-minta.html


Namun fakta menariknya, muncul pada saat agenda sidang tuntutan yang dibacakan oleh JPU, terhadap terdakwa AIS SETIAWATI. Yang mana terdakwa dituntut *SEUMUR HIDUP. Selasa 17 November 2026.


Tuntutan itu dibacakan. Ruangan sidang hening. Keluarga menangis. Tapi satu pertanyaan besar menggema, Apakah tuntutan ini lahir dari fakta persidangan, atau lahir dari meja lain yang tidak pernah melihat persidangan?


FARMAN, S.H: TUNTUTAN JPU DIDUGA COPY PASTE!


Menurut FARMAN, S.H, Penasehat Hukum AIS SETIAWATI, Tuntutan JPU diduga COPY PASTE, dalam fakta persidangan tidak satupun keterangan yang menyatakan keterlibatan Ais sesuai pasal dakwaan.


"Ini tuntutan yang sangat kejam dan diduga copy paste. Saya tegaskan, tidak ada satupun keterangan di persidangan yang menyatakan keterlibatan klien kami AIS sesuai pasal dakwaan. Tapi dalam tuntutan, semua unsur pasal ditulis seolah-olah terpenuhi semua. Ini dari mana?" tegas FARMAN, S.H dengan nada tinggi.


BEDAH HUKUM: PASAL 114 AYAT (2) TERBANTAHKAN, PASAL 132 AYAT (1) TIDAK TERPENUHI UNSUR!


Secara ilmiah hukum, FARMAN menjelaskan:


1. Pasal 114 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika - TERBANTAHKAN DI PERSIDANGAN


Pasal 114 ayat (2) mensyaratkan adanya perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram.


Fakta persidangan: Tidak ada satupun saksi yang dihadirkan JPU yang menerangkan AIS melakukan perbuatan tersebut. Tidak ada saksi yang melihat AIS menjual. Tidak ada saksi yang melihat AIS menyerahkan. Tidak ada saksi yang melihat AIS menerima. Bahkan BAP Saksi RANGGA, Anggota Opsnal Satresnarkoba Polda NTB, pada Poin 19 dan 20 saja tidak sesuai fakta persidangan.


Di BAP mengaku menemukan barang, di sidang mengaku tidak menemukan. Lalu bagaimana mungkin Pasal 114 ayat (2) bisa dikatakan terpenuhi?


2. Pasal 132 ayat (1) jo. Pasal 114 - TIDAK TERPENUHI UNSUR PERMUFKATAN JAHAT


Pasal 132 ayat (1) adalah delik permufakatan jahat. Unsur utamanya adalah adanya kesepakatan / persekongkolan yang sadar dan sengaja untuk melakukan tindak pidana narkotika.


Fakta persidangan: Tidak ada bukti adanya permufakatan jahat yang dilakukan AIS. Tidak ada komunikasi, tidak ada pertemuan, tidak ada pembagian peran yang dibuktikan secara sah di persidangan.


Ironisnya lagi, dalam tuntutan termuat semua unsur pasal, sedangkan JPU tidak merujuk pada fakta persidangannya.


"Ini yang kami sebut tuntutan copy paste. Tuntutan yang ditulis tanpa membaca Berita Acara Persidangan. Tuntutan yang mengabaikan keterangan saksi JPU sendiri dan keterangan saksi pembela. Tuntutan yang hanya menyalin dakwaan lalu mengganti judulnya menjadi tuntutan," jelas FARMAN.


TUNTUTAN BUKAN DARI KEJARI BIMA, TAPI DARI KEJATI NTB? ADA APA?


Oleh sebab itu Farman menilai bahwa tuntutan terhadap klien kami tidak merujuk berdasarkan kajian serta acuan yang mengarah dalam proses persidangan selama ini.


Karena diketahui bahwa tuntutan terhadap Terdakwa AIS SETIAWATI, *bukan dibuat oleh JPU Kejari Bima melainkan datang dari Kejati NTB.* Namun hal tersebut apakah terkait perihal TUNTUTAN nya secara aturan ataupun mekanisme bisa seperti itu.???


FARMAN mempertanyakan secara terbuka:


"Kami hormati hierarki Kejaksaan. Tapi tuntutan itu harus lahir dari Jaksa yang mengikuti persidangan dari awal sampai akhir. Yang mendengar saksi, yang melihat bukti, yang tahu fakta. Kalau tuntutan datang dari Kejati yang tidak pernah hadir di persidangan, bagaimana dia bisa menilai peran masing-masing terdakwa? Bagaimana dia bisa tahu siapa yang benar-benar terlibat dan siapa yang tidak?"


Pertanyaan ini bukan fitnah. Ini pertanyaan hukum yang sah. Sesuai *Pasal 1 angka 6 KUHAP* dan *Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan*, Jaksa Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Penuntutan harus berdasarkan alat bukti yang sah dan keyakinan yang lahir dari persidangan, bukan dari instruksi administratif semata.


4 HARI SEBELUM SIDANG, TUNTUTAN SUDAH BOCOR! TUNTUTAN DIDUGA SUDAH MASUK ANGIN!


FARMAN menjelaskan bahwa, 4 hari sebelum agenda sidang tuntutan ini digelar, sudah beredar informasi bahwa :


1. KOKO ERWIN

2. DIDIK PUTRA KUNCORO

3. MALAUNGI

4. BOY DARA

5. AKSAN

6. AIS

Dituntut oleh JPU Seumur Hidup.


Sedangkan klien kami AIS, pada saat itu belum digelar sidangnya, akan tetapi keluarga terdakwa AIS SETIAWATI sempat lakukan klarifikasi lewat pemberitaannya namun sampai saat ini belum ada tanggapan dari pihak yang dimaksud.


Inilah yang menjadi dugaan kuat bahwa informasi tuntutan Diduga sudah bocor sebelum sidang digelar. Unggahan 2 akun Facebook pada 13 November 2026 itu ternyata bukan kebetulan. Kami Menduga Itu adalah sinyal bahwa tuntutan sudah diputuskan jauh sebelum fakta persidangan dibaca.


"Sehingga dugaan kami mengarah bahwa Tuntutan nya Telah "MASUK ANGIN," tanpa melihat sejauh mana keterlibatan masing-masing terdakwa dalam kasus ini, serta menimbang apakah terdakwa dalam hal unsur pasal yang didakwakan sesuai dengan fakta persidangan baik keterangan para saksi yang dihadirkan oleh JPU maupun pembela masing-masing terdakwa dan memperhatikan apakah tuntutan terhadap terdakwa sesuai dengan unsur peran masing-masing dalam tindak pidana mereka sesuai dengan BAP, Dakwaan, keterangan para saksi maupun Ahli dan fakta persidangan," tegas FARMAN.


MASUK ANGIN adalah istilah hukum rakyat yang sangat tepat. Dugaan Tuntutan yang masuk angin adalah tuntutan yang tidak lahir dari ruang sidang, tapi lahir dari ruang lain yang penuh kepentingan. Tuntutan yang menyamakan semua terdakwa seolah-olah mereka memiliki peran yang sama, padahal fakta persidangan membuktikan peran mereka berbeda-beda.


Hukum pidana Indonesia menganut asas pertanggungjawaban pidana individual dan asas culpabilitas (kesalahan. Tidak ada pidana tanpa kesalahan. Tidak ada pidana karena dianggap satu jaringan. Setiap orang dihukum sesuai perbuatannya sendiri, bukan karena perbuatan orang lain.


Hal ini sejalan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil. Pasal 28G ayat (1) UUD 1945. Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda. Pasal 8 UU RI No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*: Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap


Pasal 56 KUHAP jo. Pasal 114 KUHAP Baru*: Terdakwa yang diancam pidana di atas 5 tahun wajib didampingi Penasehat Hukum. Fakta persidangan: AIS diperiksa TANPA pengacara.


Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) Pasal 10 & 11*: Setiap orang berhak atas peradilan yang adil dan dianggap tidak bersalah sampai terbukti bersalah menurut hukum.


LSM DINAMIKA GLOBAL NTB: KAMI AKAN KAWAL PLEDOI! JANGAN HUKUM ORANG KARENA COPY PASTE!


Menanggapi tuntutan seumur hidup tersebut, Ketua Umum LSM Dinamika Global NTB, "SYAHRIL" menyatakan:


"Kami tidak membela narkoba. Kami membela keadilan. Kalau AIS terbukti, hukum. Tapi kalau tuntutannya copy paste, tidak merujuk fakta sidang, dan diduga sudah bocor 4 hari sebelum sidang, itu namanya peradilan yang dugaannya masuk angin. Itu namanya keadilan yang dipermainkan."


"Kami minta Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima untuk tidak terpengaruh oleh tuntutan yang diduga copy paste ini. Hakim adalah benteng terakhir keadilan. Hakim harus melihat fakta persidangan, bukan melihat tuntutan yang datang dari luar persidangan. Bebaskan AIS jika tidak terbukti. Jangan hukum orang karena dianggap satu kelompok."


LANGKAH SELANJUTNYA: PLEDOI AKAN BONGKAR SEMUA!


FARMAN, S.H memastikan, dalam agenda sidang PLEDOI / PEMBELAAN, pihaknya akan membongkar secara tuntas dan ilmiah:


1.  BAP Poin 19 dan 20 yang diduga tidak sesuai fakta persidangan.

2.  Pemeriksaan tanpa Penasehat Hukum yang cacat hukum.

3.  Pasal 114 ayat (2) yang terbantahkan dan Pasal 132 ayat (1) yang tidak terpenuhi unsur.

4.  Tuntutan yang diduga copy paste dan tidak merujuk fakta persidangan.

5.  Tuntutan yang diduga sudah masuk angin dan bocor 4 hari sebelum sidang.


"Kami akan buktikan di pledoi, bahwa klien kami AIS SETIAWATI tidak layak dituntut seumur hidup. Tuntutan itu kejam, tidak manusiawi, dan tidak berdasar hukum. Kami minta Majelis Hakim membebaskan klien kami dari segala tuntutan dan dakwaan demi terwujudnya Proses Hukum Yang Adil sesuai dengan HAM dan sebagai warga negara," tutup FARMAN, S.H.


Media Dinamika Global.id akan terus mengawal sidang pledoi AIS SETIAWATI sampai putusan dibacakan. Karena kasus ini bukan lagi sekedar kasus narkotika. Ini adalah ujian bagi penegakan hukum di Kota Bima: Apakah hukum akan berdiri di atas fakta, atau akan tumbang karena tuntutan copy paste?. (Tim MDG)

Comments