Bima, Media Dinamika Global.id.-- Dapil 3 Kabupaten Bima bukan wilayah tanpa wakil.Di sana ada Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Bima, yang terpilih dari Dapil Bima 3 Donggo, Soromandi, Sanggar dan Tambora.
Pertanyaan Saya.
Kalau masyarakat sampai memilih memblokir jalan karena bertahun-tahun merasakan jalan yang tidak layak, apakah ini bukan tanda bahwa fungsi representasi sedang bermasalah?
Jangan buru-buru menyalahkan Bupati dan Wakil Bupati.
Karena pembangunan daerah bukan hanya urusan eksekutif. DPRD punya fungsi anggaran, pengawasan, dan representasi rakyat.Apalagi dalam pembahasan anggaran 2026, Pokir DPRD disebut mencapai sekitar Rp31 MILIAR setelah sebelumnya diajukan sekitar Rp40 MILIAR.
Maka rakyat berhak tahu.
Dari puluhan miliar ruang anggaran politik DPRD itu, berapa yang benar-benar menjawab kebutuhan jalan rusak di Dapil 3?Kalau jalan rusak baru ramai setelah rakyat memblokir jalan, maka yang patut dievaluasi bukan hanya pemerintah daerah.Wakil rakyat juga harus bercermin.Sebab wakil rakyat bukan hanya hadir ketika kampanye, bukan hanya berbicara di ruang sidang, dan bukan hanya membawa nama “pokir” bukan yg sering safari keliling kecamatan. WAKIL RAKYAT ITU HARUS MAMPU MEMBAWA SUARA RAKYAT SAMPAI KE MEJA ANGGARAN.
Kalau suara rakyat Dapil 3 tidak sampai ke meja eksekutif dan meja anggaran, lalu sebenarnya siapa yang sedang direpresentasikan?JALAN RUSAK, DAN KAMI MERASA MALU KARENA FUNGSI REPRESENTASI DPRD DAPIL TIGA JUGA IKUT RUSAK.