Media Dinamika Global
Home All Post

Selasa, 07 Juli 2026

Menteri dan Gubernur Sepakat Percepat Penyelamatan Lingkungan NTB

     


Mataram, Media Dinamika Global – Pemerintah Pusat bersama Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat memperkuat sinergi untuk mempercepat penyelamatan lingkungan melalui rehabilitasi kawasan hutan, pembenahan sistem pengelolaan sampah, serta pengendalian pencemaran secara terpadu. Komitmen tersebut mengemuka dalam Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Program Lingkungan Hidup dalam Pengelolaan Sampah, Pengendalian Pencemaran, dan Kerusakan Lingkungan Hidup yang dipimpin Menteri Lingkungan Hidup RI, Mohammad Jumhur Hidayat, bersama Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, serta dihadiri seluruh bupati dan wali kota se-Nusa Tenggara Barat di Aula Bank NTB Syariah, Mataram, Selasa (7/7/2026).

Dalam rapat tersebut, Menteri Lingkungan Hidup memperkenalkan Agenda Aksi Pertobatan Ekologis Nasional, sebuah arah kebijakan yang mendorong pemerintah pusat dan daerah membangun kesadaran kolektif untuk memulihkan kualitas lingkungan melalui aksi nyata. Agenda tersebut mencakup rehabilitasi hutan dan daerah aliran sungai (DAS), pengelolaan sampah berbasis ekonomi sirkular, pemulihan ekosistem pesisir dan laut, pengendalian pencemaran udara dan air, rehabilitasi lahan kritis dan kawasan pascatambang, hingga penguatan kebijakan Extended Producer Responsibility (EPR) dan pasar karbon.

Menteri menegaskan bahwa sebagian besar bencana hidrometeorologi yang terjadi saat ini dipengaruhi oleh kerusakan lingkungan akibat aktivitas manusia. Karena itu, pemulihan kawasan hulu, penghijauan kembali daerah tangkapan air, serta perubahan paradigma pengelolaan sampah menjadi kebutuhan mendesak.

Menurutnya, pengelolaan sampah tidak lagi dapat mengandalkan pola angkut dan buang, tetapi harus dimulai dari sumber melalui pemilahan sampah organik dan anorganik, pengomposan, penggunaan kembali, dan daur ulang sehingga hanya menyisakan residu yang dibuang ke tempat pemrosesan akhir.

"Kalau pengelolaan dimulai dari sumbernya, beban tempat pemrosesan akhir akan jauh berkurang. Pendekatan ekonomi sirkular inilah yang harus kita bangun bersama sesuai karakteristik dan kearifan lokal masing-masing daerah," ujar Menteri.

Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, menyambut baik arah kebijakan tersebut dan menegaskan bahwa persoalan lingkungan telah menjadi prioritas bersama pemerintah provinsi dan seluruh pemerintah kabupaten/kota di NTB.

Menurut Gubernur, NTB saat ini menghadapi dua tantangan lingkungan yang tidak lagi dapat dipandang sebagai persoalan biasa. Di Pulau Sumbawa, kerusakan kawasan hutan telah memicu meningkatnya bencana hidrometeorologi sehingga banjir menjadi peristiwa yang berulang hampir setiap tahun, terutama di Kota Bima akibat kerusakan kawasan hutan di Kabupaten Bima dan sebagian wilayah Dompu. Kondisi tersebut, kata Gubernur, menjadi peringatan bahwa rehabilitasi kawasan hulu dan daerah tangkapan air tidak lagi dapat ditunda.

"Kami melihat persoalan lingkungan sudah berada pada situasi yang sangat mengkhawatirkan. Karena itu, Pemerintah Provinsi bersama seluruh kabupaten dan kota bertekad melakukan penghijauan kembali kawasan-kawasan tangkapan air agar mampu mengurangi risiko bencana sekaligus menjamin ketersediaan air bersih pada masa mendatang," tegas Gubernur.

Selain kerusakan hutan, Gubernur juga menyoroti persoalan sampah yang semakin kompleks, khususnya di Pulau Lombok. Saat ini Tempat Pemrosesan Akhir Regional (TPAR) Kebon Kongok telah menampung hampir satu juta ton sampah dengan tambahan sekitar 400 ton setiap hari, sehingga diperlukan solusi yang tidak hanya berorientasi pada penambahan kapasitas tempat pembuangan, tetapi juga pengurangan timbulan sampah sejak dari sumbernya.

Gubernur mengungkapkan, Menteri Lingkungan Hidup menyatakan kesiapan membantu Pemerintah Provinsi NTB dalam mencarikan solusi pengelolaan TPAR Kebon Kongok agar mampu mengurangi beban timbunan sampah melalui penerapan teknologi dan penguatan sistem ekonomi sirkular.

Sebagai tindak lanjut, Pemerintah Provinsi NTB juga tengah menyiapkan Peraturan Gubernur mengenai sanksi administratif di sektor kelautan dan perikanan untuk mengendalikan aktivitas tambak yang berpotensi merusak kawasan pesisir. Selain itu, pemerintah sedang menyusun kebijakan Corporate Environment Responsibility (CER) yang mendorong dunia usaha, khususnya sektor pariwisata, berpartisipasi aktif dalam pelestarian lingkungan.

Komitmen tersebut mendapat dukungan dari seluruh kepala daerah di NTB. Bupati Sumbawa, Syarafuddin Jarot, menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Sumbawa telah menjalankan Gerakan Sumbawa Hijau Lestari melalui penanaman sekitar 1,15 juta pohon dan berkomitmen menghentikan penanaman jagung di kawasan hutan negara mulai musim tanam 2026–2027 sebagai bagian dari upaya rehabilitasi kawasan hulu.

Sementara itu, Wali Kota Bima, Arrahman H. Abidin, dan Bupati Dompu, Bambang Firdaus, mengangkat persoalan banjir yang terus berulang akibat kerusakan kawasan hulu. Keduanya berharap pemerintah pusat dapat mendukung rehabilitasi daerah tangkapan air melalui penyediaan bibit tanaman keras, seperti kemiri dan makadamia, sekaligus memperkuat sarana pengelolaan sampah di daerah.

Di sisi lain, Bupati Lombok Utara, Najmul Akhyar, menyampaikan persoalan operasional insinerator di Gili Trawangan yang hingga kini belum dapat berfungsi optimal. Menanggapi hal tersebut, Menteri Lingkungan Hidup menegaskan bahwa penggunaan insinerator tetap dimungkinkan sepanjang memenuhi standar emisi nasional. Pemerintah pusat juga siap memberikan pendampingan teknis untuk memastikan teknologi yang digunakan memenuhi ketentuan lingkungan.

Sebagai bentuk dukungan konkret kepada daerah, Kementerian Lingkungan Hidup menyatakan kesiapan mengalokasikan sebagian program nasional penanaman dua miliar pohon, memperkuat pendampingan pengelolaan sampah berbasis ekonomi sirkular, membantu kajian penguatan armada pengangkut sampah, serta memberikan dukungan teknis terhadap berbagai program rehabilitasi lingkungan di NTB.

Pada kesempatan tersebut, Menteri Lingkungan Hidup juga menyerahkan 200 unit komposter secara simbolis kepada Pemerintah Provinsi NTB sebagai langkah awal mempercepat pemilahan dan pengolahan sampah organik dari sumbernya sekaligus memperkuat implementasi ekonomi sirkular di seluruh kabupaten dan kota.

Menutup rapat koordinasi, Menteri Lingkungan Hidup bersama Gubernur NTB dan seluruh bupati serta wali kota se-Nusa Tenggara Barat sepakat menjadikan penyelamatan lingkungan sebagai gerakan bersama. Melalui penguatan rehabilitasi hutan, pembenahan pengelolaan sampah, penyusunan regulasi yang berpihak pada kelestarian lingkungan, serta kolaborasi lintas sektor, NTB menegaskan komitmennya membangun pembangunan yang berkelanjutan dengan menjadikan kelestarian lingkungan sebagai fondasi utama bagi kesejahteraan generasi masa depan.

Redaksi |

Pemprov Lampung Perkuat Tata Kelola BUMD Berbasis Data, Sekdaprov Marindo Tegaskan Komitmen Dukung SIPD BUMD.

     

Bandar Lampung - Mediadinamikaglobal.Id || Pemerintah Provinsi Lampung menegaskan komitmennya untuk memperkuat tata kelola Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang transparan, akuntabel, dan berbasis data melalui implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Badan Usaha Milik Daerah (SIPD BUMD).

Komitmen tersebut ditunjukkan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, saat mengikuti Sosialisasi Pengisian dan Pemutakhiran Data pada SIPD BUMD secara virtual dari ruang kerjanya, Selasa 07 Juli 2026.

Kegiatan yang diselenggarakan Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri itu menjadi bagian dari upaya pemerintah pusat dalam memperkuat sistem pembinaan dan pengawasan BUMD melalui pengelolaan data yang terintegrasi secara nasional.

Bagi Pemerintah Provinsi Lampung, penguatan tata kelola BUMD merupakan salah satu langkah strategis untuk meningkatkan profesionalisme perusahaan daerah sekaligus mengoptimalkan kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), pelayanan publik, dan pembangunan ekonomi di daerah.

Melalui partisipasi dalam sosialisasi tersebut, Pemerintah Provinsi Lampung mendukung implementasi SIPD BUMD sebagai instrumen penting dalam menghasilkan kebijakan tepat sasaran melalui pemanfaatan data yang akurat, lengkap, dan mutakhir.

Direktur BUMD, BLUD, dan BMD Kementerian Dalam Negeri, Yudia Ramli, mengatakan pertemuan tersebut memiliki arti yang sangat strategis sebagai wujud semangat kebersamaan dalam memperkuat tata kelola BUMD melalui pengelolaan data yang semakin baik.

Menurutnya, transformasi digital saat ini bukan lagi sebuah pilihan, melainkan kebutuhan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Hal yang sama juga berlaku dalam pengelolaan BUMD.

"Kualitas kebijakan tidak lagi hanya ditentukan oleh pengalaman, tetapi juga oleh kualitas data yang menjadi dasar dalam setiap proses pengambilan keputusan," ujarnya.

Yudia menegaskan filosofi "Good Data, Good Results" menjadi landasan penting dalam pengelolaan BUMD. 

Menurutnya, data yang baik akan menghasilkan analisis yang baik, dan analisis yang baik akan melahirkan kebijakan yang tepat.

"Dan kebijakan yang tepat akan mewujudkan BUMD yang sehat, profesional, produktif, serta mampu memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat maupun pemerintah daerah," katanya.

Yudia menyebutkan SIPD BUMD tidak hanya berfungsi sebagai aplikasi pelaporan, tetapi menjadi fondasi dalam pengambilan kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy), penguatan pembinaan dan pengawasan, penyusunan profil BUMD nasional, pengukuran kinerja secara objektif, hingga perumusan strategi pengembangan BUMD ke depan.

"Data yang dihimpun melalui SIPD BUMD akan menjadi referensi penting dalam mengevaluasi berbagai aspek, mulai dari perkembangan jumlah dan profil BUMD, kinerja keuangan dan operasional, tata kelola perusahaan, penyertaan modal daerah, kontribusi terhadap PAD, kualitas pelayanan publik, hingga tingkat kesehatan dan keberlanjutan usaha BUMD," katanya.

Ke depan, data SIPD BUMD diharapkan menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan nasional, evaluasi kinerja BUMD, penyusunan rekomendasi pembinaan, pemetaan kebutuhan penguatan kapasitas, serta perencanaan transformasi BUMD yang adaptif terhadap tantangan ekonomi digital, transisi energi, dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

"Marilah kita bersama-sama mewujudkan ekosistem data BUMD yang berkualitas sehingga mampu menghadirkan kebijakan yang semakin tepat sasaran, memperkuat kinerja BUMD, meningkatkan kontribusi terhadap PAD, serta pada akhirnya mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat," katanya. (Fs/Red) 

Sebelum MBG Kembali Jalan 13 Juli, Presiden Prabowo Satukan 12 Ribu Penggerak Nasional Ini Misi Besarnya

     


Bogor, Media Dinamika Global.id.-- Menjelang dimulainya kembali Program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada 13 Juli 2026, Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan 12.173 penggerak MBG dari seluruh Indonesia dalam sebuah pertemuan akbar di Sentul, Bogor.

 Mereka terdiri dari Kepala KPPG, Koordinator Regional dan Wilayah SPPG, Kepala SPPG, hingga ribuan mitra pelaksana yang selama ini menjadi ujung tombak program di berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo menyampaikan apresiasi kepada para pelaksana yang telah bekerja hingga ke daerah-daerah terpencil.

 “Terima kasih lagi atas pengabdian saudara-saudara selama ini, di tempat-tempat yang jauh, di tempat-tempat yang susah. Terima kasih atas dedikasi kalian. Terima kasih atas kesetiaan kalian.”

Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional, Nanik Sudaryati Deyang, menjelaskan bahwa pertemuan ini dihadiri unsur pelaksana MBG dari seluruh Indonesia.

 “Terdiri dari 20 KPPG Kepala Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi, 20 kantor KPPG ini dari Sabang sampai Merauke dan dipimpin oleh pegawai negeri golongan 3. Kemudian di sini juga dihadiri oleh para Koreg, Koordinator Regional SPPG dari seluruh Indonesia.”

 Lalu apa misi besarnya?

Pemerintah ingin menyatukan visi, memperkuat koordinasi, dan memastikan seluruh pelaksana bergerak dalam langkah yang sama agar MBG berjalan lebih efektif, berkelanjutan, dan tepat sasaran ketika kembali dilaksanakan mulai 13 Juli 2026.

Dengan lebih dari 12 ribu penggerak yang disatukan dalam satu forum nasional, pemerintah menegaskan bahwa MBG bukan hanya program pemenuhan makanan bergizi, tetapi bagian dari strategi besar pembangunan sumber daya manusia Indonesia menuju Generasi Emas 2045.

Dari gizi yang lebih baik hari ini, pemerintah berharap lahir generasi Indonesia yang lebih sehat, lebih cerdas, dan lebih siap menghadapi masa depan.

Selamat datang di era reformasi. era rakyat dijajah oleh para pejabat negara dengan pemaksaan pajak yg beranak pinak... sementara BUMN yg seharusnya jadi penyokong utama ekonomi negara dijual sahamnya/dikomersilkan dan sahamnya dibeli oleh para pejabat negara sehingga BUMN tidak bisa jadi penyokong ekonomi utama bagi negara Indonesia dan pajak rakyat dijadikan sasaran utk negara.

Pemilu di era reformasi adalah pemilu untuk mendapatkan calon - calon penjajah baru bagi ekonomi rakyat Indonesia.

Welcome di negara penjajah. Rakyat yang dijajah oleh para partai politik di setiap kemenangan pemilunya.(Sekjend MDG)

Kapolda NTB Jenguk Korban Tersulut Api di Ponpes di Lombok Tengah, Janji Kawal Restitusi dan Tuntaskan Kasus

     


Lombok Tengah, Media Dinamika Global — Kapolda NTB Irjen Pol. Kalingga Rendra Raharja, S.E., M.H., Selasa (7/7/2026), mengunjungi korban kebakaran Pondok Pesantren Rosyidatus Shaulatiyyah Al Intihimy NW di Kecamatan Batukliang Utara, Lombok Tengah. Kunjungan tersebut diisi penyerahan santunan, bantuan pengobatan, serta dukungan moril kepada para korban dan keluarganya.

Irjen Kalingga hadir didampingi Ketua Bhayangkari Daerah NTB Ny. Widhy Kalingga Rendra Raharja beserta pengurus, Kepala Kanwil Kementerian Agama NTB H. Zamroni Azis, M.H.I., Dirreskrimum Polda NTB, Kabid Humas, Kabiddokkes, Kepala RS Bhayangkara, serta jajaran Kemenag Lombok Tengah.

Kapolda menyampaikan rasa duka mendalam atas musibah yang menimpa para korban. Kehadiran rombongan, kata Irjen Kalingga, menjadi wujud empati sekaligus dukungan agar para korban tetap memiliki semangat menjalani masa pemulihan.

"Saya mewakili keluarga besar Polda NTB menyampaikan rasa simpati dan keprihatinan yang mendalam atas musibah ini. Kami hadir untuk menguatkan hati anak-anak kita, memberi semangat, serta memastikan mereka tetap optimistis menjalani hari-hari ke depan," ungkapnya.

Selain memberikan santunan, Kapolda NTB menyerahkan bantuan sembako, perlengkapan sekolah, dan kebutuhan belajar. Bantuan tersebut diharapkan dapat membantu meringankan beban keluarga, sekaligus memotivasi para korban agar tetap melanjutkan pendidikan.

"Kondisi fisik dan rasa sakit jangan sampai memadamkan semangat belajar. Teruslah menimba ilmu dan tetap kejar cita-cita kalian. Kami semua mendoakan agar segera pulih," katanya.

Irjen Kalingga juga memastikan penanganan hukum terus berjalan. Saat ini penyidik Polres Lombok Tengah telah meningkatkan perkara ke tahap penyidikan, dan tengah mempercepat proses penetapan tersangka.

"Penyidikan terus berjalan. Kami berupaya semaksimal mungkin agar pekan ini tersangka dapat ditetapkan dan diumumkan, sehingga seluruh pertanyaan masyarakat memperoleh jawaban secara terang," tegasnya.

Tak hanya fokus pada proses hukum, Polda NTB juga siap mengawal pengajuan hak restitusi bagi para korban. Langkah tersebut diharapkan dapat membantu biaya pengobatan dan kebutuhan lain selama masa pemulihan.

"Kami akan mendampingi keluarga dalam pengurusan hak restitusi. Harapan kami, langkah ini dapat membantu meringankan beban para korban dan keluarganya," ujar Kapolda NTB.

Irjen Kalingga turut mengingatkan seluruh pengelola lembaga pendidikan, terutama pondok pesantren, agar memperkuat pengawasan terhadap lingkungan belajar sehingga peristiwa serupa tidak kembali terjadi.

"Pesantren harus menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi para santri. Mari kita tingkatkan pengawasan serta kepedulian agar musibah seperti ini tidak terulang," pesannya.

Sementara itu, Kepala Kanwil Kementerian Agama NTB H. Zamroni Azis, M.H.I. menegaskan komitmen mendampingi para korban, baik dari sisi pendidikan maupun pengawasan terhadap lembaga pendidikan keagamaan.

"Kami berkomitmen memperkuat pengawasan terhadap pondok pesantren. Saat ini kami juga memproses perpindahan data pendidikan korban ke MTs Negeri sesuai keinginan keluarga, sekaligus menyiapkan beasiswa hingga mereka menyelesaikan pendidikan," ujar Zamroni Azis.

Kolaborasi antara Polda NTB dan Kanwil Kementerian Agama NTB tersebut diharapkan memberi kepastian hukum, perlindungan, serta dukungan pendidikan bagi para korban sehingga dapat kembali menatap masa depan dengan penuh harapan.

Redaksi |

Senin, 06 Juli 2026

NTB Borong 5 Penghargaan Anugerah Adinata Syariah 2026

     


Jakarta, Media Dinamika Global – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) kembali menorehkan prestasi membanggakan di tingkat nasional. Mewakili Gubernur NTB, Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal, Sekretaris Daerah Provinsi NTB menghadiri Malam Penganugerahan Anugerah Adinata Syariah 2026 yang diselenggarakan oleh CNN Indonesia bekerja sama dengan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) di Auditorium Bank Mega, Jakarta Selatan, Senin (6/7/2026). Acara ini disiarkan secara langsung oleh CNN Indonesia.  

Pada ajang bergengsi tersebut, Provinsi Nusa Tenggara Barat berhasil memborong lima penghargaan nasional, yaitu:

  • Kategori Rencana Aksi Daerah
  • Kategori Wakaf
  • Kategori Keuangan Mikro Syariah
  • Kategori Inovasi Ekonomi dan Keuangan Syariah

Kategori Pariwisata Ramah Muslim

Yang semakin membanggakan, penghargaan tersebut diserahkan secara langsung oleh jajaran pimpinan kementerian dan lembaga negara, yaitu Menteri Dalam Negeri, Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Menteri Pariwisata, serta Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Republik Indonesia. Kehadiran para pejabat tinggi negara tersebut menunjukkan tingginya perhatian pemerintah terhadap percepatan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di daerah.

Anugerah Adinata Syariah merupakan bentuk apresiasi yang diselenggarakan oleh CNN Indonesia bersama KNEKS kepada pemerintah daerah yang dinilai berhasil menunjukkan komitmen, inovasi, kontribusi nyata, dan tata kelola yang baik dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. Penilaian dilakukan oleh dewan juri independen berdasarkan berbagai indikator pembangunan ekosistem ekonomi syariah. 

Lima penghargaan yang diraih NTB menjadi bukti bahwa pembangunan ekonomi syariah di daerah telah berjalan secara terarah dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Berbagai program strategis seperti implementasi Rencana Aksi Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah, pengembangan wakaf produktif, penguatan keuangan mikro syariah, inovasi ekonomi syariah, hingga pengembangan pariwisata ramah muslim telah memperoleh pengakuan di tingkat nasional.

Prestasi ini semakin mengukuhkan posisi NTB sebagai salah satu provinsi yang konsisten menjadi pelopor pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. Capaian tersebut juga sejalan dengan visi pembangunan “NTB Makmur Mendunia”, yaitu menghadirkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan berdaya saing global dengan tetap berlandaskan nilai-nilai religius dan kearifan lokal.

Pemerintah Provinsi NTB menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah bekerja keras mewujudkan prestasi ini, khususnya kepada seluruh perangkat daerah, Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) NTB, Bank Indonesia Perwakilan NTB, OJK Provinsi NTB, BAZNAS, Badan Wakaf Indonesia, BUMD, pemerintah kabupaten/kota, pelaku usaha, perguruan tinggi, pondok pesantren, serta seluruh masyarakat NTB yang terus bersinergi membangun ekosistem ekonomi syariah.

“Lima penghargaan nasional ini merupakan hasil kerja kolektif seluruh pemangku kepentingan di Nusa Tenggara Barat. Penghargaan ini bukan akhir dari perjalanan, tetapi menjadi motivasi untuk terus menghadirkan inovasi, memperkuat tata kelola, dan mempercepat terwujudnya NTB Makmur Mendunia melalui pengembangan ekonomi dan keuangan syariah,” ujar Sekretaris Daerah Provinsi NTB usai menerima penghargaan.

Dengan capaian ini, Pemerintah Provinsi NTB optimistis akan semakin memperkuat posisinya sebagai salah satu daerah rujukan nasional dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah, sekaligus memberikan kontribusi nyata terhadap terwujudnya Indonesia sebagai pusat ekonomi syariah dunia.

Redaksi |

Babe Amin, Penjaga Marwah Pers dari Tanah Sumbawa Intan Bulaeng

     


Mataram, Tidak semua orang mampu bertahan puluhan tahun di dunia jurnalistik. Profesi yang menuntut keberanian, keteguhan prinsip, dan konsistensi menjaga integritas ini hanya dapat dijalani oleh mereka yang menjadikan pers sebagai jalan pengabdian. Sosok Aminuddin, SH, yang akrab disapa Babe Amin, merupakan salah satu figur yang telah membuktikan hal tersebut. Tepat pada 7 Juli 2026, pria kelahiran 7 Juli 1968 itu genap berusia 58 tahun, sebuah usia yang mencerminkan kematangan, pengalaman, sekaligus dedikasi panjang dalam membangun dunia pers di Nusa Tenggara Barat, khususnya di Tanah Sumbawa Intan Bulaeng.

Bagi Babe Amin, jurnalistik bukan sekadar profesi untuk mencari nafkah, melainkan panggilan hidup yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Selama puluhan tahun menggeluti dunia media, ia tetap memegang teguh prinsip bahwa pers adalah pilar demokrasi yang memiliki tugas menyampaikan kebenaran, mengawal jalannya pemerintahan, serta menjadi penyambung suara masyarakat. Di tengah derasnya arus informasi yang sering kali tidak terverifikasi, komitmen terhadap fakta dan etika jurnalistik menjadi nilai yang terus dijaganya.

Sebagai Pendiri dan Pemilik Media Post Kota NTB, Babe Amin telah menghadirkan media lokal yang konsisten memberikan ruang bagi berbagai persoalan masyarakat. Melalui medianya, beragam isu pembangunan, pelayanan publik, hukum, pendidikan, hingga dinamika sosial mendapat perhatian yang layak. Kehadiran Media Post Kota NTB menjadi bukti bahwa media lokal memiliki posisi strategis dalam membangun daerah melalui informasi yang akurat, berimbang, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Perjalanan panjang Babe Amin di dunia pers juga menjadi saksi perubahan besar industri media. Ia pernah merasakan masa ketika media cetak menjadi rujukan utama masyarakat hingga memasuki era digital yang serba cepat. Namun, di tengah perubahan tersebut, satu hal yang tidak pernah berubah adalah keyakinannya bahwa kualitas jurnalistik harus tetap menjadi fondasi utama. Kecepatan menyampaikan informasi tidak boleh mengorbankan akurasi dan kebenaran.

Banyak jurnalis muda mengenal Babe Amin sebagai sosok senior yang tidak pelit berbagi pengalaman. Ia meyakini bahwa wartawan bukan hanya dituntut piawai menulis berita, tetapi juga harus memiliki integritas, keberanian, dan tanggung jawab moral kepada publik. Nasihat dan pengalaman yang ia bagikan menjadi bekal berharga bagi generasi penerus untuk memahami makna sesungguhnya dari profesi wartawan sebagai pengawal kepentingan masyarakat.

Kiprah Babe Amin tidak hanya tercermin melalui karya jurnalistiknya, tetapi juga melalui perannya dalam membangun ekosistem media lokal yang sehat. Di tengah persaingan industri media yang semakin ketat, mempertahankan eksistensi sebuah media bukanlah perkara mudah. Dibutuhkan ketekunan, keberanian mengambil keputusan, kemampuan membaca perkembangan zaman, dan komitmen kuat untuk menjaga independensi redaksi. Semua itu telah menjadi bagian dari perjalanan panjang yang dijalaninya.

Sebagai salah satu tokoh pers dari Tanah Sumbawa Intan Bulaeng, Babe Amin telah memberikan kontribusi nyata terhadap perkembangan jurnalisme di daerah. Kehadirannya ikut memperkuat posisi pers lokal sebagai mitra kritis sekaligus konstruktif dalam mengawal pembangunan. Pers yang sehat, menurutnya, bukanlah pers yang selalu memuji ataupun sekadar mengkritik, melainkan pers yang mampu menghadirkan informasi berdasarkan fakta dan berpihak kepada kepentingan masyarakat luas.

Di usia 58 tahun, semangat Babe Amin justru menunjukkan bahwa pengabdian seorang jurnalis tidak dibatasi oleh usia. Pengalaman panjang yang dimilikinya menjadi modal penting untuk terus menginspirasi insan pers agar tetap menjaga profesionalisme di tengah berbagai tantangan, mulai dari derasnya arus media sosial, tekanan kepentingan, hingga perubahan pola konsumsi informasi masyarakat. Baginya, kredibilitas adalah aset terbesar yang harus dijaga oleh setiap media.

Perjalanan hidup Babe Amin juga mengajarkan bahwa kepercayaan publik dibangun melalui konsistensi, bukan sensasi. Seorang wartawan akan dihormati bukan karena banyaknya berita yang ditulis, tetapi karena keberanian menyampaikan kebenaran, menjaga independensi, serta memegang teguh kode etik jurnalistik. Nilai-nilai itulah yang selama ini melekat dalam perjalanan kariernya dan menjadikannya sosok yang dihormati di kalangan insan pers maupun masyarakat.

Pada akhirnya, Aminuddin, SH atau Babe Amin, bukan sekadar pendiri dan pemilik Media Post Kota NTB, melainkan salah satu tokoh pers yang telah mengabdikan sebagian besar hidupnya untuk kemajuan jurnalisme di Nusa Tenggara Barat. Memasuki usia ke-58 pada 7 Juli 2026, perjalanan panjangnya menjadi inspirasi bahwa pers yang kuat lahir dari integritas, keberanian, dan pengabdian yang tulus. Semoga dedikasi, semangat, dan keteladanannya terus menjadi warisan berharga bagi generasi insan pers berikutnya dalam menjaga marwah jurnalistik sebagai penyampai kebenaran, pengawal demokrasi, dan suara bagi masyarakat.

Redaksi |

Babinsa Koramil 1608-03/Sape Gencarkan Komsos, Ajak Warga Perkuat Keamanan Lingkungan

     


Bima.NTB.Media Dinamika Global.id,Dalam upaya memperkuat keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), jajaran Babinsa Koramil 1608-03/Sape, Kodim 1608/Bima, melaksanakan kegiatan Komunikasi Sosial (Komsos) di desa binaan masing-masing pada Selasa (7/7/2026).

Kegiatan tersebut dilakukan sebagai bentuk pembinaan teritorial sekaligus mempererat hubungan antara TNI dan masyarakat. Melalui Komsos, para Babinsa mengajak warga untuk meningkatkan kepedulian terhadap keamanan lingkungan, menyelesaikan persoalan secara kekeluargaan, serta menghindari tindakan main hakim sendiri.


Di Desa Sari, Kecamatan Sape, Serda Junaidin melaksanakan Komsos bersama warga pada pukul 08.30 Wita. Dalam kesempatan itu, ia mengimbau masyarakat agar senantiasa menjaga situasi kamtibmas dan segera melaporkan setiap permasalahan kepada aparat yang berwenang. Menurutnya, tindakan main hakim sendiri hanya akan merugikan diri sendiri maupun keluarga.


Selanjutnya, pukul 09.00 Wita, Sertu Jafar menggelar Komsos bersama para pemuda dan masyarakat Desa Melayu, Kecamatan Lambu. Ia menekankan pentingnya menyelesaikan setiap persoalan melalui musyawarah dengan melibatkan pemerintah desa, Babinsa, serta unsur terkait agar tercipta penyelesaian yang aman tanpa memicu konflik baru.

Pada pukul 09.30 Wita, Sertu Syarif Hidayat melaksanakan Komsos di Desa Naru, Kecamatan Sape. Ia mengajak masyarakat untuk meningkatkan kepedulian dalam menjaga keamanan lingkungan, mempererat hubungan antarwarga, serta memperkuat pengawasan terhadap anak-anak agar tidak terjerumus dalam pergaulan maupun aktivitas yang berdampak negatif.


Sementara itu, Serka Khairuddin melaksanakan Komsos di Desa Lanta, Kecamatan Lambu, pada pukul 10.00 Wita. Dalam pertemuan tersebut, ia mengajak masyarakat untuk terus bersinergi dengan aparat keamanan dalam menjaga ketertiban lingkungan. Selain itu, warga diimbau menjaga komunikasi yang baik, saling menghormati, serta segera melaporkan setiap permasalahan kepada pemerintah desa agar dapat ditangani secara cepat dan tepat.

Melalui kegiatan Komsos yang dilaksanakan secara rutin, Babinsa Koramil 1608-03/Sape berharap terbangun sinergi yang semakin kuat antara TNI, pemerintah desa, dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang aman, damai, dan kondusif di wilayah Kecamatan Sape dan Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima.(Team.MDG.03)

Camat Alas Dukung Penuh Gerakan Mangrove For Life untuk Perkuat Ketahanan Lingkungan Pesisir

     


Sumbawa, Media Dinamika Global – Camat Alas, Dr. Usman, S.E., M.E., menyatakan dukungan penuh terhadap program penanaman mangrove bertajuk “Mangrove For Life” yang dilaksanakan di Desa Labuhan Alas, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa, Selasa, (7/7/2026).

Kegiatan yang dipimpin langsung Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia, Mohammad Jumhur Hidayat, tersebut merupakan bagian dari Gerakan Tobat Ekologis Nasional yang menargetkan penanaman dua miliar pohon di seluruh Indonesia sebagai upaya memperkuat ketahanan lingkungan dan mengatasi dampak perubahan iklim.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Bupati Sumbawa Ir. H. Syarafuddin Jarot, M.P., Gubernur Nusa Tenggara Barat Lalu Muhammad Iqbal, Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Tony Wenas, serta sejumlah pejabat pemerintah pusat, provinsi, dan Kabupaten Sumbawa.

Dalam kesempatan itu, Menteri Lingkungan Hidup Mohammad Jumhur Hidayat menegaskan pentingnya rehabilitasi mangrove sebagai salah satu solusi strategis dalam pemulihan lingkungan. Menurutnya, mangrove memiliki kemampuan menyerap karbon empat hingga lima kali lebih besar dibandingkan pohon pada umumnya, sehingga berperan penting dalam pengendalian perubahan iklim.

Selain manfaat ekologis, keberadaan hutan mangrove juga memberikan nilai ekonomi bagi masyarakat pesisir melalui sektor perikanan, ekowisata, hingga pengembangan produk olahan berbasis mangrove.

“Pemulihan lingkungan melalui gerakan tobat ekologis nasional harus terus diperkuat. Penanaman mangrove menjadi salah satu langkah penting untuk menjaga keseimbangan lingkungan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujar Jumhur.

Sementara itu, Camat Alas Dr. Usman menyampaikan apresiasi atas perhatian pemerintah pusat dan berbagai pihak yang telah memilih Labuhan Alas sebagai lokasi pelaksanaan program penanaman mangrove tersebut.

Menurutnya, program Mangrove For Life merupakan langkah nyata dalam menjaga kelestarian kawasan pesisir sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan lingkungan.

“Kami sangat mengapresiasi perhatian pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh pihak yang terlibat dalam kegiatan Mangrove For Life di Labuhan Alas. Program ini tidak hanya penting untuk menjaga lingkungan pesisir dari abrasi dan dampak perubahan iklim, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat melalui sektor perikanan dan pariwisata,” ungkapnya.

Dr. Usman menilai kawasan pesisir Kecamatan Alas memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai kawasan konservasi yang terintegrasi dengan sektor wisata berbasis lingkungan. Karena itu, sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat perlu terus diperkuat agar pelestarian mangrove dapat berlangsung secara berkelanjutan.

Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga dan merawat mangrove yang telah ditanam agar memberikan manfaat jangka panjang bagi generasi mendatang.

“Kami berharap gerakan ini tidak berhenti pada seremoni penanaman semata, tetapi menjadi gerakan kolektif yang terus berlanjut. Mangrove yang ditanam hari ini harus dirawat bersama agar tumbuh dengan baik dan memberikan manfaat maksimal bagi lingkungan dan masyarakat,” tambahnya.

Lebih lanjut, Camat Alas menegaskan bahwa kegiatan tersebut sejalan dengan komitmen Pemerintah Kabupaten Sumbawa dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan melalui program Sumbawa Hijau Lestari yang telah mendorong gerakan penanaman pohon di berbagai wilayah.

Melalui kegiatan Mangrove For Life, diharapkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga ekosistem pesisir semakin meningkat, sekaligus memperkuat upaya mitigasi perubahan iklim dan perlindungan lingkungan hidup di Kabupaten Sumbawa.

Redaksi |

Menteri LH dan Bupati Sumbawa Tanam Mangrove, Perkuat Gerakan Nasional 2 Miliar Pohon

     

Bupati Sumbawa Dampingi Menteri Lingkungan Hidup RI, (Ist/Surya)

Sumbawa, Media Dinamika Global – Bupati Sumbawa Ir. H. Syarafuddin Jarot, M.P., mendampingi Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Mohammad Jumhur Hidayat dalam kegiatan penanaman mangrove bertajuk “Mangrove For Life” di Desa Labuhan Alas, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa, Selasa, (7/7/2026).

Kegiatan tersebut merupakan bagian dari Gerakan Tobat Ekologis Nasional dengan target penanaman 2 miliar pohon guna mendukung keadilan iklim dan mewujudkan Indonesia yang lebih hijau dan berkelanjutan.

Turut hadir dalam kegiatan itu Gubernur Nusa Tenggara Barat Lalu Muhammad Iqbal, Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Tony Wenas, Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa, para staf ahli bupati, asisten sekda, kepala OPD, kepala bagian lingkup Setda Sumbawa, serta para camat di wilayah setempat.

Dalam sambutannya, Bupati Syarafuddin Jarot menegaskan bahwa Kabupaten Sumbawa telah lebih dahulu mengimplementasikan semangat tobat ekologis melalui program Sumbawa Hijau Lestari. Menurutnya, sepanjang 2025 hingga 2026, Pemkab Sumbawa telah berhasil menanam satu juta pohon melalui gerakan safari menanam yang melibatkan pelajar, aparatur sipil negara, hingga pasangan yang akan menikah.

“Tahun ini kita sudah menanam satu juta pohon. Ke depan akan kita perbanyak lagi. Kami juga telah menandatangani MoU dengan Pemerintah Provinsi NTB terkait pengelolaan hutan agar upaya pelestarian lingkungan dapat berjalan lebih optimal,” ujar Jarot.

Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup Mohammad Jumhur Hidayat menyampaikan bahwa program rehabilitasi mangrove yang didukung PT Freeport Indonesia di NTB memiliki peran strategis dalam upaya pemulihan lingkungan dan pengendalian perubahan iklim.

Menurut Jumhur, mangrove memiliki kemampuan menyerap karbon empat hingga lima kali lebih besar dibandingkan pohon biasa. Selain manfaat ekologis, keberadaan mangrove juga mampu mendukung aktivitas ekonomi masyarakat melalui sektor perikanan, ekowisata, hingga produk olahan hasil mangrove.

“Pemulihan lingkungan melalui gerakan tobat ekologis nasional harus terus diperkuat. Penanaman mangrove menjadi salah satu langkah penting untuk menjaga keseimbangan lingkungan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” katanya.

Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Tony Wenas menjelaskan bahwa NTB menjadi salah satu daerah prioritas dalam program penanaman mangrove perusahaan karena memiliki kondisi ekosistem yang sangat mendukung.

Ia menyebutkan, Freeport menargetkan penanaman mangrove seluas 12 ribu hektare di Indonesia, terdiri dari 10 ribu hektare di Papua dan 2 ribu hektare di luar Papua, termasuk di wilayah NTB.

Di kesempatan yang sama, Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal mengapresiasi kontribusi PT Freeport Indonesia dalam mendukung rehabilitasi kawasan pesisir melalui penanaman mangrove. Ia juga mendorong perusahaan-perusahaan lain yang menghasilkan emisi karbon untuk ikut berpartisipasi dalam program serupa.

Menurut Iqbal, NTB memiliki potensi kawasan pesisir yang luas dan sangat cocok untuk pengembangan mangrove sebagai upaya penyerapan karbon sekaligus menjaga kelestarian lingkungan.

Kegiatan “Mangrove For Life” di Desa Labuhan Alas menjadi simbol kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan sektor swasta dalam mendukung Gerakan Tobat Ekologis Nasional menuju target penanaman 2 miliar pohon demi terciptanya lingkungan yang lestari dan berkelanjutan.

Redaksi | Surya Ghempar

Ekonomi Syariah Lampung Melaju, Wagub Jihan Terima Tiga Penghargaan Nasional Diraih Sekaligus.

     

Jakarta - Mediadinamikaglobal.Id || Pemerintah Provinsi Lampung kembali menorehkan prestasi di tingkat nasional dengan meraih tiga penghargaan dalam Malam Anugerah Adinata Syariah 2026 dan Apresiasi Mitra Pendukung Ekonomi Syariah 2026 yang digelar di Auditorium Bank Mega, Jakarta Selatan, Senin 06 Julia 2026.

Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela, sebagai bentuk apresiasi atas komitmen Pemerintah Provinsi Lampung dalam mengembangkan ekosistem ekonomi dan keuangan syariah di daerah.

Pada ajang yang diselenggarakan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) tersebut, Provinsi Lampung berhasil meraih penghargaan pada tiga kategori, yakni Peringkat Kelima Kategori Pertumbuhan Pelaku Usaha Bersertifikasi Halal, Penghargaan Kategori Nilai Ekspor Halal, serta Kategori Khusus The New Emerging Sharia Economic Region.

Penghargaan untuk kategori Pertumbuhan Pelaku Usaha Bersertifikasi Halal diserahkan oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, sementara penghargaan Kategori Nilai Ekspor Halal diserahkan oleh Menteri UMKM Maman Abdurrahman. Adapun penghargaan kategori khusus The New Emerging Sharia Economic Region diserahkan oleh Direktur Eksekutif KNEKS, Salahudin Al Ayyubi.

Keberhasilan tersebut menjadi bukti nyata komitmen Pemerintah Provinsi Lampung dalam memperkuat sektor ekonomi syariah melalui pengembangan industri halal, peningkatan jumlah pelaku usaha bersertifikasi halal, serta penguatan daya saing produk daerah di pasar nasional maupun internasional.

Dalam sambutannya, Wakil Presiden RI ke-13 KH. Ma'ruf Amin yang juga sebagai Bapak Ekonomi Syariah Indonesia menegaskan bahwa pembangunan ekonomi dan keuangan syariah bukan sekadar memperbesar aset atau lembaga keuangan syariah, melainkan menghadirkan nilai-nilai keadilan, keseimbangan, dan keberkahan dalam aktivitas ekonomi masyarakat.

Menurutnya, keberhasilan ekonomi syariah harus diukur dari manfaat nyata yang dirasakan masyarakat, seperti pengurangan kemiskinan, perluasan lapangan kerja, pemberdayaan UMKM, penguatan industri halal, serta terciptanya kesejahteraan yang berkeadilan.

"Jangan hanya mengejar pertumbuhan yang memperbesar angka statistik, tetapi juga memperbesar manfaat yang dirasakan masyarakat. Itulah hakikat pembangunan ekonomi syariah," ujar Ma'ruf Amin.

Ia juga mengapresiasi penyelenggaraan Anugerah Adinata Syariah sebagai instrumen untuk mendorong pemerintah daerah terus berinovasi dan berlomba menghadirkan kemaslahatan melalui pengembangan ekonomi syariah.

Ma'ruf Amin mengungkapkan bahwa posisi Indonesia dalam pengembangan ekonomi syariah dunia saat ini berada di peringkat keempat. Menurutnya, dengan potensi yang dimiliki, Indonesia seharusnya mampu menjadi pusat ekonomi dan keuangan syariah dunia.

"Saya berharap Anugerah Adinata Syariah menjadi gerakan yang lebih inklusif dan berkelanjutan sehingga Indonesia tidak hanya kembali ke peringkat tiga, tetapi mampu menjadi nomor satu dunia dalam ekonomi dan keuangan syariah," katanya.

Sementara itu, Direktur Eksekutif KNEKS Salahudin Al Ayyubi menyampaikan bahwa ekonomi dan keuangan syariah kini telah menjadi bagian integral dari strategi pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045. Karena itu, peran pemerintah daerah dinilai sangat strategis dalam memperkuat ekosistem ekonomi syariah yang inklusif dan berdaya saing.

Menurutnya, Anugerah Adinata Syariah merupakan bentuk apresiasi sekaligus instrumen untuk mendorong lahirnya inovasi, kolaborasi, dan kepemimpinan daerah dalam membangun ekonomi syariah.

"Penghargaan ini tidak hanya menilai capaian administratif, tetapi juga dampak nyata terhadap penguatan industri halal, keuangan syariah, literasi, inklusi, kelembagaan, serta inovasi kebijakan yang memberikan manfaat bagi masyarakat," ujarnya.

Penilaian Anugerah Adinata Syariah 2026 dilakukan secara objektif, komprehensif, dan akuntabel berdasarkan aspek kepemimpinan, inovasi, serta karya nyata pemerintah daerah dalam mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah.

Prestasi yang diraih Provinsi Lampung diharapkan semakin memperkuat langkah pemerintah daerah dalam memperluas pengembangan ekonomi syariah, meningkatkan daya saing produk halal, mendorong pertumbuhan UMKM, serta memperkuat kontribusi sektor halal terhadap pembangunan ekonomi daerah dan nasional.(Fs/Red)