Media Dinamika Global
Home All Post

Jumat, 04 Juli 2025

Temuan BPK di Pemkot Bima: Mark-Up Harga, Negara Rugi Rp 574 Juta

     

KOTA BIMA-Mediadinamikaglobal.id || Belanja Makanan dan Minuman (BMM) pada 27 SKPD lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Bima tahun 2024 menjadi temuan BPK. Harga di-mark-up hingga berpotensi merugikan negara mencapai Rp 574 juta.

Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), BPK melakukan pemeriksaan untuk menguji asersi keterjadian, hak dan kewajiban Belanja Barang dan Jasa secara uji petik pada 27 SKPD dari pertanggungjawaban realisasi Belanja Makanan dan Minuman senilai Rp 3.503.071.400 miliar. 

BPK menguji bukti/dokumen pertanggungjawaban serta melakukan konfirmasi kepada empat penyedia yaitu Toko Kue dan Roti Sh,Warung Br, RM Ir, dan Ms, diketahui terdapat permasalahan perbedaan antara harga yang tercantum dalam SPJ dengan harga riil yang dibayarkan kepada penyedia. 

BPK menyampaikan, harga yang tercantum dalam SPJ tercatat lebih tinggi dibandingkan dengan harga yang dibayarkan secara riil. Menurut keterangan penyedia, lanjut BPK, dokumen kuitansi yang digunakan dalam SPJ tersebut telah disalin ulang oleh pihak SKPD dengan alasan untuk menyesuaikan nilai pajak. 

"Atas hal tersebut, terdapat kelebihan pembayaran senilai 510.866.882 juta dan terdapat perbedaan pada stempel di kuitansi yang dilampirkan dalam SPJ," temuan BPK seperti yang tercantum dalam LHP.

Penyedia menjelaskan kuitansi dengan stempel yang berbeda tersebut bukan merupakan salinan yang dikeluarkan oleh pihak penyedia dan tidak mengakui penggunaan stempel yang berbeda dari stempel resmi milik penyedia. 

"Atas hal tersebut terdapat pertanggungjawaban belanja barang dan jasa tidak didukung bukti senyatanya (riil) senilai 63.084.116 juta," ungkap BPK lagi.

Berdasarkan wawancara dengan PPTK-SKPD diketahui proses pengadaan dan penyusunan SPJ belanja makanan dan minuman dilaksanakan oleh personel di lingkungan SKPD terkait dengan menyesuaikan nilai yang tercantum dalam DPA SKPD. 

Penyesuaian tersebut dilakukan meskipun nilai belanja yang dibayarkan secara riil kepada penyedia lebih kecil dari nilai yang tercantum dalam DPA. PPTK menjelaskan selisih nilai digunakan untuk mengakomodir belanja yang belum teranggarkan serta kebutuhan lain yang sifatnya mendesak.

Terhadap temuan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Wali Kota Bima antara lain agar memerintahkan Kepala SKPD untuk memproses pemulihan kelebihan pembayaran senilai Rp 573.950.998 juta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyetorkannya ke Kas Daerah dengan rincian sebagai berikut:

1. Bappeda Rp 61.431.630 juta

2. Kominfo Rp 2.842.000 juta

3. Dikes Rp 91.514.055 juta

4. DPPKB Rp 11.581.386 juta

5. DLH Rp 19.827.373 juta

6. Dinas Pertanian Rp 33.697.084 juta

7. Perkim Rp 1.233.632 juta

8. Bagian Hukum (Setda) Rp 1.925.263 juta

9. Bagian Ekonomi (Setda) 15.978.800 juta 

10. Dinas Pariwisata Rp 26.672.547 juta

11. BPBD Rp 7.492.928 juta

12. BPKAD Rp 1.969.479 juta

13. Kesbangpol Rp 13.640.160 juta

14. PUPR Rp 5.074.020 juta

15. Disnaker Rp 13.327.379 juta

16. DPMPTSP Rp 212.857 juta

17. Dinas Perikanan Rp 2.562.344 juta

18. Satpol PP Rp 4.978.763 juta

19. Bagian Umum (Setda) Rp 2.182.821 juta

20. Bagian Kesra (Setda) Rp 3.518.096 juta

21. Setwan Rp 2.789.459 juta

22. BKPSDM Rp 6.955.568 juta

23. Dinas Perpus Rp 13.256.656 juta

24. Kelurahan Sambinae Rp 3.175.149 juta

25. Kelurahan Mande Rp 983.455 ribu

26. DP3A Rp 93.990.453 juta 

27. Dikpora Rp 131.144.659 juta.

Kepala Dinas Kominfotik Kota Bima, H Mahfud selaku juru bicara Pemkot Bima, membenarkan temuan BPK tersebut namun menepis harga BMM dimark-up dan SPj direkayasa.

"Bukan dimark-up. Sudah kami selesaikan (mengembalikan) ke kas daerah. Tadi kita juga rapat kaitan temuan BPK. Kominfo sendiri setor sejak bulan lalu," ujarnya dikonfirmasi via WhatsApp. (MDG05)

Dari Prabowo ke PKB: Usulan Kepala Daerah Dipilih DPRD Kembali Mencuat

     


Jakarta, Media Dinamika Global.id.--Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Jazilul Fawaid mengusulkan agar kepala daerah dipilih oleh DPRD. Usulan tersebut diungkapkannya usia Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan agar pemilihan umum (pemilu) nasional dan daerah dipisah mulai 2028.

Ia menjelaskan, pemilihan kepala daerah oleh DPRD tidaklah melanggar konstitusi. Sebab dalam Pasal 22E Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 hanya mengatur, pemilu setiap lima tahun sekali dilakukan untuk memilih DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota. "Oleh sebab itu, PKB sempat mengusulkan, dan kami juga akan usulkan nanti kalau ada revisi, pembicaraan revisi UU Pemilu, semestinya diputuskan MK enggak apa-apa. Bahwa untuk pilkada dilakukan secara serentak dipilih oleh anggota DPRD, itu lebih bagus," ujar Jazilul dalam diskusi publik PKB bertajuk 'Proyeksi Desain Pemilu Pasca Putusan MK' di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (4/7/2025).

Menurutnya, pemilihan kepala daerah oleh DPRD juga tidak mencederai demokrasi, karena DPRD adalah wakil rakyat yang dipilih lewat pemilu.

Prabowo Dapat Lampu Hijau dari Pangeran MBS Bangun Kampung Haji di Arab Saudi Kritik Putusan soal Pemisahan Pemilu, Menurutnya, pemilihan kepala daerah oleh DPRD juga tidak mencederai demokrasi, karena DPRD adalah wakil rakyat yang dipilih lewat pemilu. Di samping itu, kepala daerah dipilih oleh DPRD juga dipastikan menghemat anggaran kontestasi dan sesuai pertimbangan hukum MK dalam putusan Nomor 135/PUU-XXII/2024. "Kalau MK mendalilkan bahwa kenapa dibuat desain pemilu pusat dan daerah, itu karena capek katanya, enggak fokus. Lebih hemat lagi kalau pilkada-nya dipilih oleh anggota DPRD tingkat II," ujar Jazilul. "Anggota DPRD tingkat II sebagai representasi, sebagai orang yang diberi mandat oleh rakyatnya di tingkat II. Sehingga dia bisa menentukan siapa bupatinya dan itu lebih mudah," sambungnya.

MK sendiri memutuskan memisah antara Pemilu nasional dan daerah mulai 2029 dalam putusan Nomor 135/PUU-XXII/2024. Artinya, pemilu nasional hanya ditujukan untuk memilih anggota DPR, DPD, dan presiden/wakil presiden. Sedangkan Pileg DPRD provinsi hingga kabupaten/kota akan dilaksanakan bersamaan dengan Pilkada.

Diusulkan Prabowo Diketahui, Presiden Prabowo Subianto juga pernah menyinggung ihwal kepala daerah dipilih oleh DPRD pada perayaan hari ulang tahun (HUT) Partai Golkar, Kamis (12/12/2024). Dalam pidatonya di HUT Partai Golkar, Prabowo menyinggung soal biaya penyelenggaraan Pilkada langsung yang dianggap terlalu mahal.

Prabowo membandingkan sistem politik Indonesia dengan negara tetangga, seperti Malaysia, Singapura, dan India yang dianggap lebih efisien proses pemilihannya. Prabowo mengatakan, sistem seperti di negara tetangga itu jauh lebih hemat ketimbang pemilihan di Indonesia. Sebab, uang yang dikeluarkan untuk pemilihan bisa dimanfaatkan untuk makanan anak-anak, perbaikan sekolah, hingga perbaikan irigasi. "Ketum Partai Golkar salah satu partai besar, tapi menyampaikan perlu ada pemikiran memperbaiki sistem partai politik. Apalagi ada Mbak Puan kawan-kawan dari PDI-P, kawan-kawan partai lain, mari kita berpikir, mari kita tanya, apa sistem ini, berapa puluh triliun habis dalam 1-2 hari. Dari negara maupun dari tokoh politik masing-masing," ujar Prabowo dalam acara HUT ke-60 Golkar di Bogor, Kamis (12/12/2024).

"Saya lihat negara-negara tetangga kita efisien. Malaysia, Singapura, India, sekali milih anggota DPRD, sekali milih, ya sudah DPRD itu lah yang milih gubernur, yang milih bupati," sambungnya.(Sekjend MDG)




Dasco Dorong Opsi Operasi Militer Selain Perang Bila Gagal Bebaskan WNI di Myanmar

     


Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mendorong Pemerintah melakukan diplomasi kepada otoritas Myanmar untuk membebaskan selebgram WNI bernama Arnold Putra (AP) yang ditahan Myanmar.

Jakarta, Media Dinamika Global.id.-- Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mendorong Pemerintah melakukan diplomasi kepada otoritas Myanmar untuk membebaskan selebgram WNI bernama Arnold Putra (AP). Saat ini WNI tersebut ditahan oleh Junta Militer Myanmar karena dituduh membiayai pemberontak.

"Khusus untuk Myanmar, kita mendorong pemerintah untuk terus melakukan diplomasi," ujar Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (3/7/2025).

Bila diplomasi gagal, Ketua Harian Partai Gerindra ini meminta Pemerintah melakukan opsi Operasi Militer Selain Perang (OMSP). Menurut Dasco, OMSP dijamin melindungi WNI dalam UU TNI yang baru.

"Apabila diplomasi gagal, kami akan mendorong Pemerintah untuk mengeluarkan opsi operasi militer selain perang. Operasi militer di luar perang, itu dijamin dalam UU TNI yang baru," kata Dasco.

Sekadar informasi, seorang WNI yang diduga Arnold Putra (AP) ditahan oleh junta Militer Myanmar karena dituduh membiayai pemberontak. WNI tersebut berprofesi sebagai selebgram yang juga konten kreator.(Sekjend MDG)

Maluku Utara Menuju Revolusi Ekonomi — Pemekaran Wilayah Sebagai Solusi Cerdas untuk Pemerataan Pembangunan*

     

Mediadinamikaglobal.id|Sofifi, Maluku Utara* — Di ujung timur Indonesia, Provinsi Maluku Utara sedang berada di titik penting perjuangan pembangunan dan keadilan wilayah. Kaya akan sumber daya alam, sejarah peradaban, dan warisan budaya yang megah, provinsi ini terus bergulat dengan ketimpangan distribusi pembangunan dan tantangan layanan publik yang merata.

Potensi Luar Biasa, Terhambat Administrasi*

Dengan cadangan nikel terbesar se-Indonesia, tambang emas, batu bara, hasil laut berlimpah, dan pariwisata bahari yang mengagumkan, potensi Maluku Utara adalah mimpi ekonomi yang belum sepenuhnya digarap. Dari Pulau Gebe yang menyimpan jejak Orde Baru hingga gugusan pulau Makayoa yang disebut “Raja Ampat-nya Maluku”, tiap sudut menyimpan kekayaan yang layak dikembangkan secara mandiri.


Pemekaran Wilayah: Solusi yang Mendesak*

Saat ini, wacana pembentukan _11 Daerah Otonomi Baru (DOB)_ sedang bergulir di tengah masyarakat. Kabupaten Galela Loloda, Kao Raya, Wasile, Patani Gebe, Kepulauan Obi, Makayoa, Mangoli Raya, Gane Raya, dan Kota-kota Bacan, Jailolo, serta Sofifi—dianggap sebagai cikal bakal pendorong kemajuan lokal. Pemekaran bukan semata ambisi politik, tapi kebutuhan struktural untuk menjangkau masyarakat pulau-pulau terpencil yang selama ini belum tersentuh layanan publik optimal.


*Suara dari Pinggiran*

Pesan tegas masyarakat DOB sangat menyentuh: _“Kami tidak meminta jalan tol, rel kereta api, atau transportasi mewah. Kami hanya ingin hidup layak seperti rakyat Indonesia lainnya. Biarkan wilayah kami mandiri. Jika diabaikan, perjuangan moyang kami akan bangkit dan berteriak lebih lantang.”_


 *Sejarah dan Peran Strategis*

Kabupaten Jailolo dan Bacan menjadi saksi sejarah kejayaan Kesultanan Moloku Kieraha, sementara Pulau Obi dan Wasile menyimpan prospek industri pertambangan skala global. Kota Sofifi, walau telah jadi pusat pemerintahan provinsi, status hukumnya masih diperdebatkan, menambah tantangan administratif.


Menuju Pembangunan Merata dan Adil*

Dengan infrastruktur yang masih dalam tahap pembangunan dan tuntutan yang telah bergema selama satu dekade, masyarakat Maluku Utara kini bersatu memperjuangkan masa depan yang setara. Pemekaran diharapkan bukan sekadar wacana, tapi menjadi langkah nyata menuju revolusi ekonomi timur Indonesia yang sesungguhnya.


Oleh Mohammad A.adam


---


Lik/////

Warga Antusias Sambut MTQ Tingkat Desa Keli Woha Dengan Mata Lomba Dan Hadiah Fantastis

     


Woha Bima. Media Dinamika Global.Id.- Ribuan Warga Antusias Menyambut Kegiatan Musabaqoh Tilawatil Qur'an (MTQ) Tingkat Desa Keli Kecamatan Woha Kabupaten Bima yang ke-59. Kegiatan tersebut dihiasi Dengan Mata Lomba yang hadiahnya cukup Fantastis. Kegiatan ini dihadiri semua Unsur mulai Kepala Desa, BPB, LPMD,Babinsa,Bhabinkamtibmas dan Stakeholder lainnya. Jumat , 04-07-2025.

Sebagaimana Biasanya Kegiatan Pembuka MTQ tingkat Desa Keli Kecamatan Woha Kabupaten Bima yang ke-59 tahun 2025 -2026 yang dihadiri oleh Camat Woha dan bapak Kapolsek Woha, KUA Urusan Kementrian agama Islam, Danramil Kecamatan Woha Kabupaten Bima 

MTQ tingkat Desa Keli Kecamatan Woha Kabupaten Bima  NTB yang di Ketui oleh Sdr Hendro AA,S disusul Sekretarisnya Sdr Maaruf dan Bendahara Eka Nurati, S,PD serta para Anggota lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Hal ini jelaskan oleh Rayon,SE pada Media ini Usai Kegiatan itu.

Rayon Melanjutkannya bahwa Kegiatan ini sangat berbeda dengan Kegiatan pada Tahun lalu, sebab Tahun ini sangat meriah sekali, selain di Hadiri oleh Muspika Kecamatan juga Hadiahnya sangat Fantastis sekali.

Tujuannya tidak lain, melainkan upaya untuk merawat Anak-anak ini mencintai Al-Qur'an sebagai bagian dari Pilar Dunia ini, Mencintai Al-Qur'an adalah bagian dari Jiwa, Ruhnya karena barangsiapa yang membaca, mendengar apalagi Menghafal lalu mengamalkan dalam kehidupan nyata, maka Allah SWT akan melipatgandakan Pahala di Sisinya dan kelak akan dimasukkan di dalam Syurga nya. Ujarnya 

Selain itu, Rayon juga membeberkan Mata lomba MTQ tingkat Desa Keli Kecamatan Woha Kabupaten Bima NTB ini yang akan diperebutkan antara lain, Lomba Hafalan Al-Quran tingkat Anak-anak, Kaligrafi Tingkat Anak-anak, Cerdas cermat Antar RT dan Qasidah Rebana Antar Dusun.


Pantauan langsung Media ini, Suasana sangat bersahabat dengan tiupan angin Sepoi-sepoi menunjukkan bahwa Allah SWT sedang melihat Bagaimana Masyarakat Sangat Antusias mendengar, menyaksikan jalannya Kegiatan Agama Islam yang menjadi Petunjuk bagi semua Umatnya diatas Permukaan Bumi ini.( RY MDG).

PKS: Perpanjangan Masa Jabatan DPRD Tanpa Pemilu Inkonstitusional

     



Jakarta, Media Dinamika Global.id. cetak dan online -- Ketua Badan Legislasi DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Zainudin Paru mengatakan bahwa perpanjangan masa jabatan DPRD tidaklah sesuai konstitusi. Pasalnya, keterpilihan anggota DPRD adalah hasil dari pemilihan umum (pemilu) harus dilaksanakan setiap lima tahun sekali, sebagaimana diatur dalam Pasal 22E Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

"Perpanjangan masa jabatan anggota DPRD tanpa Pemilu adalah bentuk tindakan inkonstitusional. Hal ini melanggar Pasal 22E ayat (1) dan (2) UUD 1945, baik dari sisi waktu maupun subjek lembaga yang diatur,” ujar Zainudin dalam keterangannya, Kamis (3/7/2025).

Menurutnya, wacana perpanjangan masa jabatan DPRD merupakan imbas dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memisahkan pemilu nasional dan daerah.(Sekjend MDG)


Rayakan Tahun Baru Islam TP PKK Provinsi Lampung Lakukan Kegiatan dengan Pengajian dan Pemberian Santunan.

     

Bandar Lampung - Mediadinamikaglobal.id || Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP. PKK) Provinsi Lampung menggelar pengajian bersama dalam rangka memperingati Tahun Baru Islam 1 Muharram 1447 Hijriah, di Mahan Agung, Jumat 04 Juli 2025.

Dalam sambutannya, Ketua TP. PKK Provinsi Lampung, Purnama Wulan Sari, menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada seluruh pengurus, panitia penyelenggara, dan semua pihak yang telah berkontribusi atas terselenggaranya kegiatan pengajian.

"Rasanya baru kemarin kita merayakan Idul Adha, dan kini kita sudah di ambang Tahun Baru Hijriah. Momen ini selalu dinanti-nantikan karena penanda dimulainya lembaran baru dalam kalender keislaman kita," ujar Purnama Wulan Sari.

Ketua TP. PKK mengatakan bahwa Bulan Muharram adalah bulan yang istimewa, menyimpan makna mendalam bagi umat Muslim, dan mengingatkan pada peristiwa besar hijrahnya Nabi Muhammad SAW dari Mekkah ke Madinah. 

"Mari kita jadikan momentum ini untuk mewujudkan keluarga yang lebih berkualitas, meningkatkan kesejahteraan dan ekonomi masyarakat, serta memperkuat silaturahmi dan kebersamaan," ajak Purnama.

Peringatan Tahun Baru Islam ini adalah hijrah sosial, dari individualisme menuju kolaborasi juga menjadi kesempatan emas untuk muhasabah diri. 

"Mari kita luangkan waktu sejenak untuk merenung, mengevaluasi apa saja yang sudah kita lakukan di tahun-tahun sebelumnya. Adakah hal-hal yang perlu kita perbaiki? Apa saja yang bisa kita tingkatkan? Lalu, mari kita susun rencana untuk melangkah ke depan, agar kita semua bisa menjadi pribadi yang lebih baik dan lebih bermanfaat bagi keluarga, masyarakat, dan tentunya bagi Provinsi Lampung," ucapnya.

Pengajian diisi tausiah dari Ustad Asep Kholis Nur Jamil, S.H.I, M.Kom.I. Dalam ceramahnya, Ustad Asep menekankan pentingnya mensyukuri setiap anugerah Allah dan memilih untuk selalu dicintai oleh-Nya. 

Acara pengajian ini turut mengundang anak-anak pondok tahfidz Al Ikhlas Babussalam. Sebagai bentuk syukur dan kasih sayang dalam memperingati Tahun Baru Islam, pada kesempatan tersebut juga dilakukan penyerahan tali asih berupa santunan kepada anak-anak dari Panti Asuhan Mustika Lampung.( Fs/Red) 

Sinergi Pemprov Lampung dan TNI, Kodam XX/Radin Inten Menuju Kenyataan, Lampung Siap Jadi Sentra Pertahanan Strategis di Sumatera.

     

Bandar Lampung - Mediadinamikaglobal.id || Pemerintah Provinsi Lampung menyatakan komitmen kuat dalam mendukung pembentukan Komando Daerah Militer (Kodam) XX/Radin Inten di Provinsi Lampung. Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Dr. Marindo Kurniawan, S.T., M.M., saat menerima Kunjungan Kerja Spesifik Komisi I DPR RI terkait persiapan dan kesiapan Korem 043/Garuda Hitam dalam transformasi menuju Kodam, yang digelar di ruang rapat Korem 043/Garuda Hitam, Kamis 04 Juli 2025.

Dalam sambutannya, Sekda menegaskan bahwa Pemprov Lampung telah mengambil langkah konkret sebagai bentuk dukungan, di antaranya dengan menghibahkan lahan seluas 16 hektare di kawasan Kota Baru untuk kebutuhan Korem 043/Gatam serta 40 hektare lahan tambahan yang diperuntukkan bagi pembangunan Kodam.

"Ini adalah wujud komitmen pemerintah Provinsi Lampung dalam mendukung terbentuknya Kodam di Lampung. Selama ini, sinergi antara Pemprov dan Korem 043/Gatam telah terjalin sangat baik, termasuk dalam mendukung program ketahanan pangan dan kedaulatan energi sebagaimana dicanangkan oleh Presiden dan Wakil Presiden," ujar Sekda.

Sekda berharap, melalui kunjungan kerja Komisi I DPR RI, proses pembentukan Kodam di Lampung dapat berjalan lebih cepat sehingga sinergi antara TNI dan Pemprov Lampung semakin kuat untuk kemajuan daerah dan bangsa.

Sementara itu, Komandan Korem 043/Garuda Hitam, Brigjen TNI Rikas Hidayatullah, S.E., M.M., menyambut hangat kehadiran rombongan Komisi I DPR RI dan menyampaikan kesiapan jajarannya dalam mendukung pembentukan Kodam di Lampung.

"Kami siap memberikan data dan informasi yang dibutuhkan terkait pembentukan Kodam. Korem selama ini telah bersinergi dan berkoordinasi dengan berbagai komponen bangsa di wilayah Lampung untuk menjalankan tugas pembinaan teritorial, menjaga kondusivitas, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat," ucap Danrem

Danrem juga menjelaskan bahwa pembangunan Kodam akan dilakukan di atas lahan hibah dari Pemprov Lampung dan mencakup pembangunan satuan-satuan pendukung lainnya. Menurutnya, masih banyak potensi lahan di wilayah Lampung yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara.

Danrem menyebutkan, Kodam yang akan dibentuk di Lampung telah mendapatkan persetujuan dari Markas Besar TNI Angkatan Darat dan akan diberi nama Kodam XX/Radin Inten. Kodam ini nantinya akan membawahi Korem 043/Garuda Hitam di Lampung serta Korem 041/Garuda Emas di Bengkulu.

"Kami mengapresiasi dukungan besar dari Pemerintah Provinsi Lampung yang telah memberikan lahan dan berbagai bentuk sinergi demi terwujudnya Kodam XX/Radin Inten," tambah Danrem.

Ketua rombongan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi I DPR RI, Dr. Dave Akbarshah Fikarno Laksono, M.E., yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi I DPR RI, menyampaikan bahwa Komisi I DPR RI mendukung penuh pembentukan Kodam XX/Radin Inten yang akan bermarkas di Lampung.

"Pembentukan Kodam ini diyakini akan memperkuat pembangunan wilayah pertahanan serta memberikan kontribusi yang signifikan bagi kemajuan Provinsi Lampung dan Bengkulu,” ujar Dave Laksono.

Dave juga meminta agar Korem 043/Gatam bersama seluruh pemangku kepentingan terkait menyusun kajian komprehensif mengenai potensi tantangan dalam proses pembentukan Kodam XX/Radin Inten, termasuk langkah mitigasi terhadap berbagai risiko yang mungkin dihadapi di masa mendatang.

Rangkaian kunjungan ini menjadi momentum penting dalam mempererat sinergi antara pemerintah daerah, TNI, dan DPR RI guna mewujudkan sistem pertahanan wilayah yang lebih kuat dan terintegrasi, serta mendukung agenda pembangunan nasional, baik dari aspek keamanan dan pertahanan, maupun dari aspek perekonomian.

Sebagaimana diketahui, peningkatan status Korem menjadi Kodam akan membawa banyak keuntungan, baik bagi pertahanan nasional maupun pembangunan daerah. Kodam memiliki wewenang komando lebih luas, anggaran lebih besar, dan peran strategis dalam menjaga stabilitas wilayah serta mendukung program-program pemerintah.

Dengan lokasi geografis yang sangat strategis, yakni berada di gerbang Pulau Sumatera, berbatasan langsung dengan Selat Sunda. Lampung menjadi posisi ideal untuk keberadaan sebuah Kodam. Kodam XX/Raden Inten diharapkan tidak hanya meningkatkan kapasitas pertahanan, tetapi juga membuka peluang baru dalam pembangunan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan pendidikan bela negara bagi generasi muda. ( Fs/Red) 

Serah Terima Jabatan Camat Jatiagung, Plt Camat Rizwan Effendi Sampaikan Pesan Bupati Lampung Selatan.

     

Lampung Selatan - Mediadinamikaglobal.id || Pemerintah Kecamatan Jatiagung Kabupaten Lampung Selatan melaksanakan kegiatan serah terima jabatan camat jatiagung yang seblumnya dari Bapak Firdaus Adam, S.STP., M.M diserah terimakan kepada bapak Rizwan Effendi, S. K. M,. M. M sebagai Plt. Camat Jatiagung, yang berlangsung di aula kantor camat jatiagung, 04 Juli 2025.

Dalam Kesempatan ini serah Terima jabatan di tandai dengan pendatanganan berita acara serah terima jabatan. 

Dalam Sambutannya, Plt. Camat Jatiagung Rizwan Effendi, menyampaikan puji syukur Alhamdulillah atas kepercayaan tugas baru ini dari bapak Egi bupati lampung selatan, ini sebuah amanah yang perlu dijalan dengan sebuah komitmen dan kerjasama yang baik semua unsur baik itu Forkopimcam, seluruh kepala desa, ibu PKK, unsur kesehatan maupun unsur lainya baik itu rekan rekan media, ujarnya. 

Di kesempatan ini saya juga ingin menyampaikan pesan yang disampaikan oleh bapak bupati lampung selatan, bahwa kita harus memberikan pelayanan kepada masyarakat khususnya masyarakat kecamatan jatiagung melayani dengan hati, sesuai dengan Tagline bapak bupati kita "Bismilah Bisa ", 
hal ini menjadi Prioritas pesan bapak bupati lampung selatan untuk kita semua di lampung selatan. 

Selanjutnya, dalam tugas saya akan tetap menerus program program camat seblumnya bapak Firdaus adam yang baik, dan membuat inovasi baru dalam pelayanan masyarakat terutama di desa desa kecamatan jatiagung. 

Contoh seperti program "Jatiagung Peduli " yang akan nanti kita rumuskan atau kita rapatkan lebih dahulu untuk mematangkan inovasi atau program tersebut untuk kita laksanakan, tutup rizwan Effendi Plt. Camat Jatiagung. ( Fs/Red) 

Wali Kota Bima Terima Audiensi Kemenkumham Kanwil NTB

     


Kota Bima, Media Dinamika Global.id. cetak dan online --Wali Kota Bima, H. A. Rahman H. Abidin, SE menerima kunjungan audiensi dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Nusa Tenggara Barat (Kemenkumham Kanwil NTB), bertempat di Ruang Rapat Wali Kota. Jum'at, 4 Juli 2025.

Dalam pertemuan tersebut, Wali Kota didampingi oleh Sekda, Asisten I Setda, Kepala BPKAD, Plt. Kepala Dinas Koperindag, Kabag Pemerintahan, serta Kabag Hukum Setda Kota Bima.

Audiensi ini membahas sejumlah isu strategis terkait penguatan tata kelola hukum dan perlindungan kekayaan intelektual di daerah. Salah satu poin penting yang disorot adalah urgensi pendaftaran Kekayaan Intelektual (KI) atas produk-produk khas Kota Bima seperti tenunan dan makanan tradisional.

"Kita memiliki banyak warisan budaya, seperti tenunan dan kuliner khas Bima yang harus kita daftarkan sebagai kekayaan intelektual daerah. Ini penting agar tidak diambil atau diklaim oleh daerah lain," tegas Wali Kota dalam sambutannya.

Selain itu, turut dibahas mengenai pembentukan Peraturan Wali Kota (Perwali) yang relevan dalam mendukung upaya perlindungan KI serta penguatan sistem hukum daerah, termasuk Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di tingkat kelurahan.

Rencananya, Pos Bantuan Hukum Daerah akan dicanangkan secara resmi pada 15 Juli 2025 di Gedung Seni dan Budaya Kota Bima. Posbakum ini nantinya akan menjadi sarana masyarakat memperoleh akses bantuan hukum secara gratis dan inklusif.

Pertemuan berlangsung dalam suasana penuh komitmen untuk mendorong kolaborasi yang berkelanjutan antara Pemerintah Kota Bima dan Kemenkumham Kanwil NTB demi memperkuat kesadaran hukum dan perlindungan hak masyarakat di daerah.(Sekjend MDG)