Perubahan Nama RSUD Sondosia, Bupati Bima Tidak Tahu Menahu

Mataram-NTB, Media Dinamika Global.Id.-- Menyusul beredarnya narasi regulasi tentang perubahan nama RSUD Sondosia menjadi RSUD Sultan Ferry Zulkarnain bersama ini disampaikan bahwa:

Konsep Rancangan Perbup Perubahan nama RSUD Sondosia yang beredar di platform media sosial tersebut merupakan inisiatif oknum pegawai RSUD Sondosia karena sampai saat ini belum ada usulan dari organisasi perangkat daerah (OPD) terkait dalam hal ini Dinas Kesehatan  Kabupaten Bima dan juga pembahasan antar instansi  berkaitan dengan perubahan nama tersebut. 

Konsep perubahan nama dimaksud belum pernah diusulkan maupun dibahas pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah sebagai unit kerja yang menangani produk regulasi daerah.

Untuk menyusun regulasi seperti Perbup harus melalui sejumlah tahapan dan memastikan tahapan tersebut prosedural dan tidak bertentangan dengan aturan perundang-undangan yang ada di atasnya.

Bupati Bima maupun keluarga besar Almarhum Sultan H. Ferry Zulkarnain ST tidak tahu menahu adanya pengusulan perubahan nama tersebut karena tidak ada pihak yang meminta izin berkaitan dengan penggunaan nama tersebut. (MDG.01).

Continue reading...

Cahyo : Bima Dibawah Cengkeraman IDP-DAHLAN Tak Membuahkan Prestasi

Mataram-NTB, Media Dinamika Global.Id.-- Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kabupaten Bima menyelenggarakan Diskusi Kepemiluan dengan Tema "Membangun Politik Rasionalitas demi Tercipatanya Kepemimpinan yang Berintegritas" Diskusi tersebut bertempat di SKB kabupaten Bima. Senin, 8 Agustus 2022.

Pada acara Diskusi Kepemiluan tersebut di hadiri oleh empat Narasumber diantaranya Ketua PA GMNI Bima Raya, Ketua KPU Kab. Bima, Ketua Bawaslu kab. Bima dan Sekretaris Kesbangpol kab. Bima, serta tamu undangan di berbagai kalangan Organisasi Kemahasiswaan.

Dalam sambutan Ketua DPC GMNI Kabupaten Bima Cahyo mengatakan, Diskusi Kepemiluan ini untuk mendiskusikan bagaimana caranya Bima ke depannya dan mau diarahkan dengan model apa. 

Dalam kepemimpinan IDP-Dahlan gagal dan sulit memahami persoalan apa yang terjadi tengah-tengah masyarakat, mulai dari awal kepemimpinannya sampai saat sekarang, apalagi sesuai tema diskusi tersebut mendambakan terjuwujudnya kepemimpinan yang berintegritas pada periodesasi selanjutnya.

"Perbincangan dalam diskusi tersebut efisien dengan sikon objektif kabupaten Bima, mulai dari stigma masyarakat memandang bahwa terah dinasti di kabupaten Bima mempunyai kekuatan magic yang tidak biasanya di miliki oleh masyarakat pada umumnya," ungkapan Cahyo disapa akrab Bung Cahyo.

Lanjutnya, Padahal itu mistifikasi yang seharusnya tidak mendarah daging di masyarakat Bima, dan bahanya lagi persoalan ini di yakini sebagai kebenaran yang hakiki. Dalam segmen implementasi platform IDP-Dahlan tidak relevan dengan Urgensi kasus-kasus di kabupaten Bima.

"Sungguh ironis setelah disahkan UU TPKS malah di kabupaten Bima kian hari semakin marak kejadian kekerasan Seksual dan ini tertuang didalam catatan sejarah buruknya Bima dibawah cengkaraman IDP-Dahlan." ujar Cahyo.

Lanjut Bung Cahyo, Pemimpin yang buruk terlahir dari pondasi yang buruk pula, maka dalam forum kecil seperti diskusi ini mulai dibangun kesadaran berpikir Rasional untuk Bima yang sedang mengalami hamil tua, apakah melahirkan anak yang bisa membawa perubahan atau malah sebaliknya melahirkan anak yang buruk dixetak oleh masyarakat dengan stigma irasionalnya seperti apa yang terjadi sekarang.

"Konstruksi berpikir rasional perlu dibangun dalam dunia aktivis mahasiswa seperti dalam forum diskusi kepemiluan ini," tuturnya.

Ketua DPC GMNI Kabupaten Bima menambahkan, kemudian nantinya bisa berangsur mengakar dikalangan masyarkatan sosial dan di transformasikan agar ini menjadi kultur modern yang bisa membangun Rasionalitas dalam dunia perpolitikan," tutup Cahyo. (MDG.01).

Continue reading...

Babinsa Desa Punti Jadi Instruktur Paskibraka Bagaikan Rembulan Bersinar Menerangi Alam

Soromandi. Media Dinamika Global. Id.  - Kegiatan Babinsa Desa Punti Menjadi Instruktur Paskibraka Ta.2022 Kec.Soromandi Semakin menunjukan peningkatan,Semenjak mendapat surat perintah (Sprin) dari Danramil 1608-05/Donggo,Sertu Munir langsung mengambil alih tugas yang di perintahkan oleh Komandannya itu, sudah 1 minggu berjalan kegiatan latihan Paskibraka di lapangan sekolah SMAN 1 Soromandi semakin menunjukan peningkatan dan kemajuan yang signifikan.(Selasa,09/07/2022)

Sebagai Prajurit Aktif dalam Institusi TNI AD,tentunya ilmu-ilmu dasar baris berbaris(PBB) sudah dikuasi oleh Sertu Munir,dengan begitu tidak menjadi kendala dan hambatan untuk dirinya dalam melatih anak-anak yang di pimpinnya. 

Latihan Paskibraka tahun ini tidak ada bedanya dengan latihan Paskibraka  tahun-tahun sebelumnya,hanya saja dengan adanya Virus Corona yang melanda Indonesia,maka 2 tahun kegiatan Paskibraka tingkat kecamatan ditiadakan,tahun ini Insyaallah kegiatan Paskibraka tingkat kecamatan kembali dilaksanakan dengan serentak di Kabupaten Bima.

Adapun peserta Paskibraka tahun ini melibatkan tiga SMA/SMK yang ada di Kec.Soromandi, kecuali SMK Sai yang tidak mengirim perwakilannya,karena mereka sudah ditunjuk untuk menjadi kelompok paduan suara.

Di tempat terpisah Danramil 1608-05/Donggo Kapten Cpl Rusdimail mengapresiasi kerja dan semangat Sertu Munir dalam melatih dan membina anak-anak SMAN1 Soromandi yang terlibat langsung dalam melatih Paskibraka tahun ini,kami memberikan tugas dan tanggung jawab kepada beliau atas permintaan dari Bpk Camat Soromandi Zulkifli SH.M.Hum.

Tentunya harapan saya sebagai Danramil agar Babinsa Desa Punti memberikan ilmu-ilmu yang dimilikinya.ujar Kapten Rusdimail.(***).

Continue reading...

Dinda-Yandi Manfaatkan Bangunan Dinasti dan Feodalisme di Bima Lewat RSUD

Mataram-NTB, Media Dinamika Global.Id.-- Feodalisme adalah sistem sosial atau politik yang memberikan kekuasaan besar kepada golongan bangsawan yang di dalam jabatan dibanding prestasi. Hal ini disayangkan oleh Al Mukmin selaku Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia Nusa Tenggara Barat (GMNI-NTB).

Kata dia, Kali ini terbukti dengan perubahan Status nama Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sondosia Bima menjadi RSUD Sultan Ferry Zulkarnain," ungkapan Al Mukmi pada awak media ini. Selasa, (9/8/2022).

Lanjut Ketua DPD GMNI NTB, Perubahan status rumah sakit seharusnya berdasarkan kemanfaatan sesuai dengan mengusul nama-nama tokoh yang telah mendedikasi diri terhadap pembagunan daerah selama mereka hidup.

"Pasalnya, jangan sampai pengusulan status RUSD tidak berdasarkan latar belakang prestasi dan lain lain," ujar Al Mukmin dipanggil Akrab Bung AL.

Sambung Bung AL, Apalagi ini sudah mengarah kepada akumulasi kekuasaan dan berujung pada Penguasaan segelitir orang.

"Ia menyayanngkan sikap arogansi Bupati dan Ketua DPRD Kabupaten Bima," sesal putra Bima ini.

Al Mukmin menambah, Sesungguhnya hadir RUSD sebagai sandang untuk pelayanan kepada masyarakat pada umumnya sesuai dengan visi-misi pelayanan kesehatan. Pasalnya, Peraturan Bupati pengusulan pergantian nama RSUD Sondosia menjadi RSUD Sultan Fery Zulkarnain apa dasar historisnya?.

"RSUD itu dibangun dengan APBN/APBD bukan dengan uang pribadi Hj. Indah Dhamayanti Putri dan Ketua DPRD kabupaten Bima, kok kesannya Bupati Bima ingin memanipulasi aset pemerintah daerah, seolah-olah milik pribadi "ngawurkan?," pungkas pria merakyat dengan semua kalangan. 

Bupati Bima dan Ketua DPRD Kabupaten Bima belum bisa dikonfirmasi oleh awak media ini, hingga berita dipublikasikan. (MDG.01).

Continue reading...

Nasib Dua Korban Banjir Terparah di Tambe, Tersisihkan dari Jatah Rumah Relokasi

Mataram-NTB, Media Dinamika Global.Id.-- Pembangunan rumah relokasi banjir senilai Rp.36 Milyar yang berlokasi di Desa Tambe Kecamatan Bolo Bima telah rampung dikerjakan pada akhir 2021 lalu. Rumah relokasi tersebut direncanakan akan diserahkan dan ditempati oleh para korban banjir Bima yang lokasi rumahnya berada di bantaran sungai. 

Kehadiran program pemerintah pusat tersebut pun tentu saja membuat para korban banjir Bima senyum bahagia. Karena setiap musim hujan tak akan lagi dihantui oleh bencana banjir. 

Namun pertanyaannya, apakah pembagian rumah relokasi tersebut sesuai dengan harapan?. Benarkah tidak ada kepentingan yang terselip?

Dengan sederet problem yang muncul, sejak awal pembangunan rumah relokasi hingga pembagian kunci rumah. Tentu pertanyaan tersebut sangat layak diajukan. Apalagi proses pembagian rumah yang dimaksud disebut sebut sangat tertutup. 

Sinyal itu semakin kentara terlihat, dikala muncul suara suara yang merasa terzolimi. 

Contoh kasus seperti yang baru baru ini terkuak. Dua warga RT05 Dusun 3 Desa Tambe yakni Sri Wulandari dan Sukra yang terdata oleh BPBD Bima sebagai korban banjir terparah di desa setempat, rupanya tidak mendapat jatah rumah relokasi, meski rumahnya tepat di bibir bantaran sungai. Malah nama nama yang lain yang menerima jatah rumah tersebut. 

Sri Wulandari pada media ini, Minggu (7/8/22) mengaku bahwa namanyalah yang pertama kali didata sebagai korban banjir terparah. Bahkan beberapa kali petugas pendataan mendatangi kediamannya dan menjanjikan akan diberikan rumah relokasi banjir yang sudah selesai dikerjakan itu. 

"Ada tujuh kali mungkin yang datang di rumah (Petugas pendataan Pemkab Bima red), tanya tanya dan mengambil gambar rumah. Kemudian menjanjikan rumah relokasi. Namun nyatanya hingga kini saya belum juga diberikan kunci rumah. Sementara warga Tambe yang lain sudah terima kunci," ucapnya bingung dengan masalah yang dialaminya. 

Perempuan yang berstatus janda ini pun mengisahkan, saat banjir bandang terjadi, seluruh isi rumah hangus dibawa banjir bandang setinggi 1,5 meter. Bahkan kala itu, Kades Tambe juga ikut membantu mengevakuasi saat kejadian.  

"Jika ingat peristiwa itu, saya pasti trauma. Apalagi saat itu anak perempuan saya yang masih setahun lebih dimasukan dalam ember, kemudian ditarik pakai tali agar bisa dievakuasi di tengah derasnya arus banjir," akunya. 

Terkait soal pembagian rumah, ia sempat mengetahui hasil pendataan bagi warga di dusun tempat tinggalnya  (bantaran sungai red) yang kebanyakan menolak menerima rumah relokasi yang dimaksud. Namun ia mengaku tidak termaksud warga yang menolak terima rumah tersebut.

"Di Dusun 3 ini banyak yang menolak dan telah meneken berita acara. Tetapi saya tidak termaksud. Masa mereka yang menolak saya juga kena imbas. Inikan konyol," terangnya. 

Oleh sebab itu, dirinya berharap kepada pemangku kebijkan di Kabupaten Bima untuk benar benar memberikan dan membagikan rumah relokasi sesuai peruntukan. Yang benar benar layak sesuai kategori yang ditentukan, tanpa ada embel embel dan syarat tambahan yang tidak normatif. 

"Kami harap ada keadilan bagi kami yang tinggal di bantaran sungai ini. Agar kita tidak menjadi korban banjir lagi," pintanya. 

Terpisah, Kepala Desa Tambe Chandara Nan Arif, S.Pd tak membantah bahwa dua nama warganya yang dimaksud merupakan korban  terparah saat banjir bandang tahun lalu. Namun terkait jatah rumah, keduanya disebut terkendala masalah administrasi. "Apalagi warga di dusunnya banyak yang menolak terima rumah relokasi," terang Kades. 

Kendati begitu, pihaknya tetap akan memperhatikan nasib warganya tersebut. "Kita sama samalah sampaikan persoalan ini kepada Kadis Perkim Bima. Agar kedua nama ini mendapat apa yang menjadi harapannya," timpalnya. (MDG.red).

Continue reading...

Kunker Ke Lotim, Wagub NTB Tinjau Posyandu Segire Sikur Selatan dan Posyandu Ngelok Montong Baan Selatan

Mataram-NTB, Media Dinamika Global.Id.-- Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah melakukan kunjungan Kerja ke Posyandu Segire Sikur Selatan dan Posyandu Ngelok Montong Baan Selatan, Kabupaten lombok timur, Senin (08/08).

Ummi Rohmi sapaan akrab Wagub NTB, mengatakan bahwa penting adanya integrasi antara posyandu dan bank sampah sesuai dengan program unggulan Pemerintah Provinsi NTB, yaitu Revitalisasi Posyandu.

"Perlu adanya integrasi Posyandu dengan bank sampah, dimana kedua hal tersebut termasuk dalam Posyandu Keluarga, sesuai dengan program Pemerintah Provinsi NTB yaitu Revitalisasi Posyandu," tutur Ummi Rohmi.

Ia juga mengingatkan agar proses input data posyandu pada Sistem Informasi Desa dapat dilakukan secara cepat dan tepat. sehingga memudahkan proses pengelolaan data oleh stakeholder terkait.

"Tidak lupa juga Ibu Wagub mengingatkan untuk segera Input data Posyandu pada aplikasi buatan Pemerintah Provinsi NTB yaitu Sistem Informasi Desa, untuk membantu memudahkan Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten/Kota mengakses data secara cepat dan tepat sehingga dapat mengeluarkan keputusan-keputusan yang cepat dan tepat pula," ujarnya.

Posyandu Keluarga mencakup 5 Program utama (KIA, KB, Imunisasi, Gizi dan Diare), dan ditambah integrasi program dari lintas sektor, seperti Kelas Remaja, Penyuluhan Kesehatan Reproduksi Remaja (PUP), program Keluarga Sakinah, Ketahanan Pangan, Pertanian serta peran aktif Tokoh Agama (Dai Kesehatan).

Pada kunjungan kali ini, Wagub NTB didampingi oleh Asisten I Setda NTB dijabat Ir. Madani Mukarom, BSc.,M.Si,  Kepala Bappeda, Dr. Ir. H. Iswandi M.Si, Kadis Kesehatan Provinsi NTB, Dr. H. Lalu Hamzi Fikri,MM, MARS, Kadis PMPD Dukcapil, Dr. H. Ashari, SH., MH, BKKBN Provinsi NTB, Drs. Samaan M.Si dan lain sebagaintya. (MDG.01).

Continue reading...

HUT Polwan ke-74, Wagub Harap NTB Rekrut Lebih Banyak Polisi Wanita

Mataram-NTB, Media Dinamika Global.Id.—Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah menerima audiensi dari Bhayangkari dan Polwan dari Polda NTB dalam rangka menyambut Hari Jadi Polwan ke-74 yang jatuh pada tanggal 1 September 2022 mendatang.

Pada kesempatan tersebut, Ummi Rohmi, sapaan akrab Wagub mengapresiasi keberadaan para Polisi Wanita dan berharap agar kedepannya perempuan-perempuan di NTB lebih tertarik untuk menjadi Polwan.

“Polwan ini luar biasa, bahkan banyak yang menonjol. Tentunya saya berharap akan lebih banyak lagi perempuan yang masuk polisi, jadi Polwan. Semakin  banyak yang berminat, utamanya yang wanita, maka akan semakin banyak Polwan yang berkualitas,” kata Ummi di Aula Pendopo Wagub, Senin (08/08).

Lebih lanjut, ia juga menyatakan bahwa peran Polwan sangatlah dibutuhkan di Kepolisian, terutama untuk keadaan-keadaan tertentu yang membutuhkan pendekatan persuasif.

“Kalau ada demo dan hal-hal yang membutuhkan pendekatan persuasif, Polwan justru lebih aktif dan dibutuhkan disitu. Jadi, semoga anak-anak perempuan di NTB ini banyak yang mau masuk Polwan,” tambahnya.

Untuk memaksimalkan hal tersebut, Henny salah satu Polwan menjelaskan bahwa Kepolisian Daerah NTB bekerjasama dengan Polres Kabupaten/Kota telah melakukan berbagai sosialisasi cara masuk kepolisian, termasuk untuk menjadi Polwan.

“Alhamdulillah, selama ini sudah dilaksanakan sosialisasi ke sekolah-sekolah baik dari Polda sendiri, kemudian Polres-polres juga melaksanakan bagaimana teknis daftar dan masuknya,” ujar Henny.

Turut mendampingi Wagub pada audiensi tersebut, yaitu Kepala Dinas Kominfotik Provinsi NTB dan Kepala Dinas P3AP2KB Provinsi NTB. (MDG.01).

Continue reading...