Media Dinamika Global
Home All Post

Senin, 08 Juni 2026

For-WIN Dukung Penuh Langkah Polda Lampung Polresta Bandar Lampung Lakukan Tindakan Tegas Terhadap Pelaku Curanmor.

     

Bandar Lampung - Mediadinamikaglobal.Id || Menanggapi adanya pro dan kontra ditengah masyarakat, berkaitan dengan sikap tegas kepolisian daerah Lampung dalam menangani pelaku begal, pencurian kendaraan bermotor (curanmot) akhirnya mendapat tanggapan dari berbagai pihak pihak. Salah satu yang bersuara adalah Aminudin S.P ketua umum Forum Wartawan Independen Nusantata (For-WIN).

Menurutnya langkah tegas pihak Polda Lampung, Polresta Bandar Lampung, Polres dan Polsek se provinsi Lampung patut diaprisiasi dan di dukung semua lapisan masyarakat,demi terciptanya keamanan dan kenyamanan warga masyarakat. 
Mengingat berpuluh-puluh tahun masyarakat mengalami kerugian dengan kehilangan kendaraan bermotor, ratusan orang terluka bahkan kehilangam nyawa akibat aksi brutal para pelaku begal serta timbul trouma di tengah masyarakat.

"Kita mesti dukung penuh langkah Polda Lampung, Polresta Bandar Lampung,Polres dan Polsek se Provinsi Lampung melakukan tindakan tegas terhadapa pelaku begal dan curanmor. Masyarakat Lampung butuh kenyamanan dan keamanan" Jelas Aminudin.

"Tindak pidana begal motor menimbulkan dampak destruktif bagi masyarakat, mulai dari teror yang mengancam keselamatan jiwa, hilangnya aset kendaraan yang berharga, hingga trauma psikologis. Kejahatan jalanan ini juga memicu kecemasan sosial yang masif, sehingga mengganggu aktivitas ekonomi dan mobilitas warga sehari-hari". Pungkasnya (Fs/Red) 

Penuhi Gizi Anak, SPPG Istiqomah Parangina Bima Sape 2 Sajikan Menu Seimbang dan Bernutrisi

     


Sape.Bima.NTB.Media Dinamika Global.id, SPPG Istiqomah Parangina Sape 2 kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung pemenuhan gizi anak-anak Indonesia dengan menyajikan menu sehat, seimbang, dan bernutrisi pada Selasa (9/6/2026).

Program penyediaan makanan bergizi tersebut menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas kesehatan dan mendukung tumbuh kembang anak melalui konsumsi makanan yang memenuhi kebutuhan nutrisi harian. Menu yang disajikan hari ini terdiri dari nasi putih, udang krispi yang dipadukan dengan sambal tomat, kemangi, dan timun, sayur tumis, tahu balado, serta buah apel.

Menu tersebut dirancang dengan memperhatikan keseimbangan gizi, mulai dari sumber karbohidrat, protein, vitamin, mineral, hingga serat. Nasi putih menjadi sumber energi utama, sementara udang krispi dan tahu balado menyediakan asupan protein yang penting bagi pertumbuhan anak. Kehadiran sayur tumis serta buah apel melengkapi kebutuhan vitamin dan serat guna menjaga kesehatan tubuh.

Selain menghadirkan cita rasa yang lezat, makanan yang disajikan juga mengutamakan kualitas dan nilai gizi agar anak-anak dapat memperoleh manfaat kesehatan yang optimal. Langkah ini sejalan dengan upaya menciptakan generasi yang sehat, cerdas, dan berdaya saing.

Pihak SPPG Istiqomah Parangina Sape 2 berharap program penyediaan makanan bergizi ini dapat terus memberikan dampak positif bagi kesehatan anak-anak serta menjadi bagian dari upaya bersama dalam mewujudkan generasi Indonesia yang lebih sehat di masa depan.

Dengan semangat “Salam Sehat untuk Anak Indonesia”, SPPG Istiqomah Parangina Sape 2 berkomitmen untuk terus menghadirkan menu makanan yang sehat, aman, dan bernutrisi bagi para penerima manfaat setiap harinya.(Team.MDG.03)

Dukung Semangat Belajar, SPPG Bima Sape Naru UD Lilis Hadirkan Menu MBG Sehat dan Bergizi

     


Sape.Bima, NTB | Media Dinamika Global.id – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang disalurkan melalui SPPG Bima Sape Naru UD Lilis kembali menghadirkan menu sehat dan bergizi bagi para siswa penerima manfaat pada hari ini.(09/06/2026)

Menu yang disajikan terdiri atas nasi putih, ayam bakar yang dilengkapi dengan selada dan timun segar, sambal, sayur tahu santan, serta buah jeruk sebagai pelengkap kebutuhan vitamin harian peserta didik.

Penyediaan menu bergizi tersebut merupakan bagian dari komitmen program MBG dalam mendukung kesehatan, pertumbuhan, dan perkembangan siswa. Selain itu, asupan makanan yang sehat diharapkan mampu meningkatkan konsentrasi belajar serta menumbuhkan semangat siswa dalam mengikuti proses pendidikan di sekolah.

Pihak penyelenggara menyampaikan bahwa program MBG tidak hanya bertujuan memenuhi kebutuhan nutrisi peserta didik, tetapi juga menjadi bentuk dukungan nyata dalam menciptakan generasi yang sehat, cerdas, dan berprestasi.

“Selamat menikmati menu MBG hari ini. Semoga bermanfaat, menyehatkan, dan menambah semangat dalam belajar serta meraih cita-cita,” ujar pihak penyelenggara dalam keterangannya.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu langkah strategis dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pemenuhan gizi yang seimbang. Dengan asupan makanan yang sehat dan bergizi, para siswa diharapkan dapat belajar lebih optimal, menjaga kesehatan, serta tumbuh menjadi generasi yang memiliki daya saing di masa depan.

Melalui menu yang disiapkan setiap hari, SPPG Bima Sape Naru UD Lilis terus berupaya memastikan para penerima manfaat memperoleh makanan yang berkualitas, aman dikonsumsi, dan sesuai dengan kebutuhan gizi anak usia sekolah.

(Team MDG.03)

Sekdaprov Marindo Kurniawan Bersama BI, OJK dan Kanwil DJPb Provinsi Lampung Bahas Implementasi Pembiayaan Kreatif Dukung Pembangunan Lampung.

     
Bandar Lampung - Mediadinamikaglobal.Id || Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan memimpin Rapat Pembahasan Implementasi Creative Financing di Ruang Kerja Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Kantor Gubernur Lampung, Senin 08 Juni 2026.

Rapat tersebut diikuti jajaran perangkat daerah terkait, perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Lampung.

Kegiatan ini dilaksanakan sebagai langkah awal dalam membangun skema pembiayaan kreatif (creative financing) guna mendukung percepatan pembangunan daerah serta mewujudkan visi Bersama Lampung Maju menuju Indonesia Emas 2045.

Dalam rapat tersebut dipaparkan kerangka Creative Financing yang dirancang untuk memperluas sumber pendanaan pembangunan di tengah keterbatasan kapasitas fiskal daerah. Skema ini diharapkan mampu menjembatani kesenjangan pembiayaan (financing gap) antara kebutuhan pembangunan yang terus meningkat dengan kemampuan pembiayaan yang bersumber dari APBD.

Berbagai sektor strategis menjadi fokus pembahasan, ketahanan pangan, program desaku maju, konektivitas dan logistik, energi, hilirisasi industri dan kawasan investasi, lingkungan hidup dan ketahanan iklim, hingga peningkatan kualitas pelayanan publik.

Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan menegaskan bahwa pembangunan daerah membutuhkan dukungan dan kolaborasi berbagai pihak agar target pembangunan tetap dapat diwujudkan di tengah keterbatasan fiskal.

"Artinya, Provinsi Lampung dalam upaya membangun daerahnya tidak sendirian. Kehadiran Bank Indonesia, OJK, dan DJPb memberikan penguatan yang sangat berarti untuk menjembatani keterbatasan fiskal yang kita hadapi," ujar Marindo.

Menurutnya, Creative Financing menjadi salah satu alternatif yang dapat dimanfaatkan pemerintah daerah untuk mempercepat pembangunan tanpa hanya bergantung pada sumber pembiayaan konvensional.

"Creative Financing ini merupakan salah satu solusi untuk memastikan pembangunan tetap berjalan. Skema pembiayaan kolaboratif yang dikembangkan diharapkan mampu mendukung pencapaian visi dan target pembangunan yang telah ditetapkan Pemerintah Provinsi Lampung," katanya.

Marindo menjelaskan bahwa kebutuhan pembangunan daerah akan terus meningkat dari waktu ke waktu, sementara kapasitas fiskal pemerintah memiliki keterbatasan yang perlu diantisipasi melalui berbagai inovasi pembiayaan.

"Kebutuhan pembangunan terus bertambah, sementara kemampuan pembiayaan memiliki keterbatasan. Karena itu, diperlukan langkah-langkah inovatif untuk mempersempit kesenjangan pembiayaan sehingga program pembangunan tetap dapat berjalan secara optimal," tegasnya.

Melalui skema Creative Financing, Pemerintah Provinsi Lampung mendorong pemanfaatan berbagai sumber pendanaan alternatif, antara lain melalui investasi swasta, Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), pembiayaan dari lembaga pembangunan, instrumen pasar keuangan, hingga pembiayaan berkelanjutan yang berbasis lingkungan.

Skema tersebut diharapkan dapat mendukung percepatan realisasi berbagai proyek strategis di sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, energi baru terbarukan, kehutanan, konektivitas dan logistik, kawasan industri dan hilirisasi, serta pariwisata dan ekonomi kreatif.

Melalui implementasi Creative Financing, Pemerintah Provinsi Lampung berharap dapat memperkuat pembangunan daerah, meningkatkan investasi, membuka lapangan kerja, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
(Fa/Red) 

Babinsa Koramil 1608-03/Sape Intensifkan Patroli “Kongkow-Kongkow”, Ajak Warga Jaga Kamtibmas dan Hindari Perilaku Negatif

     


Bima.NTB.Media Dinamika Global.id 8 Juni 2026 – Dalam upaya mempererat komunikasi dengan masyarakat sekaligus menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), para Bintara Pembina Desa (Babinsa) Koramil 1608-03/Sape melaksanakan kegiatan patroli dan komunikasi sosial melalui program “Kongkow-Kongkow” di desa binaan masing-masing pada Senin (8/6/2026) malam.

Kegiatan tersebut dilakukan di sejumlah desa di wilayah Kecamatan Sape dan Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima, dengan fokus memberikan edukasi serta imbauan kepada warga agar senantiasa menjaga keamanan lingkungan dan menjauhi berbagai bentuk pelanggaran hukum.

Pada pukul 19.30 Wita, Babinsa Desa Bugis, Serda Irfan, melaksanakan patroli dan berdialog bersama warga setempat. Dalam kesempatan itu, ia mengajak masyarakat untuk terus menjaga kondusivitas wilayah serta tidak mengambil tindakan sendiri apabila terjadi permasalahan. Warga diminta segera melaporkan setiap persoalan kepada aparat yang berwenang.



Sementara itu, pada pukul 20.00 Wita, Babinsa Desa Kele'o, Serda Sanusi, menggelar kegiatan serupa dengan masyarakat di wilayah binaannya. Ia menekankan pentingnya peran orang tua dalam mengawasi anak-anak agar terhindar dari aktivitas negatif seperti penggunaan knalpot racing, konsumsi minuman keras, serta penyalahgunaan obat-obatan terlarang. Menurutnya, perilaku tersebut tidak hanya merugikan diri sendiri, tetapi juga mengganggu ketertiban umum dan melanggar hukum.

Selanjutnya, pada pukul 20.17 Wita, Babinsa Desa Rasabou, Serda Abdul Hafid, melaksanakan patroli dan komunikasi sosial bersama warga. Ia kembali mengingatkan masyarakat untuk menjaga keamanan lingkungan serta mengedepankan jalur hukum dalam menyelesaikan setiap permasalahan yang terjadi.

Di lokasi berbeda, Babinsa Desa Sangga dari Posramil Lambu, Serka Jamaluddin, melaksanakan patroli Kongkow-Kongkow pada pukul 20.45 Wita. Dalam arahannya kepada warga, ia menekankan bahaya penyalahgunaan narkoba yang dapat merusak masa depan dan merugikan diri sendiri. Selain itu, masyarakat juga diimbau untuk menjaga etika dalam berkomunikasi, menghindari tindakan yang dapat menimbulkan keresahan, serta membangun lingkungan yang aman, tertib, dan damai.

Melalui kegiatan Kongkow-Kongkow tersebut, Koramil 1608-03/Sape berharap terjalin hubungan yang semakin erat antara TNI dan masyarakat, sehingga tercipta situasi kamtibmas yang aman, nyaman, dan kondusif di seluruh wilayah binaan.(Team.MDG.03)

Sekdaprov Marindo Kurniawan Ikuti RDP Dengan Komisi II DPR RI, Dihadiri Mendagri Tito Karnavian Dan MenPANRB Rini Widyantini Terkait Pengelolaan PPPK, Tenaga Non-ASN dan Belanja Pegawai Daerah.

     

Bandar Lampung - Mediadinamikaglobal.Id || Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan mengikuti Rapat Kerja, Rapat Dengar Pendapat (RDP), dan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) yang diselenggarakan Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) secara daring dari Ruang Kerja Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Senin 08 Juni 2026.

Rapat yang dipimpin Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda tersebut turut dihadiri Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini, serta sejumlah gubernur, bupati, dan wali kota yang diundang untuk memberikan masukan terkait implementasi kebijakan belanja pegawai dan pengelolaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di daerah.

Rapat membahas berbagai isu strategis terkait penyelesaian permasalahan PPPK dan tenaga non-ASN, termasuk relaksasi ketentuan belanja pegawai daerah yang di sejumlah daerah telah melampaui batas maksimal 30 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Dalam forum tersebut, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian PANRB memaparkan kondisi terkini pengelolaan PPPK dan tenaga non-ASN di daerah serta berbagai langkah yang tengah disiapkan pemerintah untuk menjamin keberlanjutan kebijakan penataan tenaga kerja pemerintah.

Komisi II DPR RI menilai diperlukan solusi yang komprehensif terhadap persoalan belanja pegawai daerah. Oleh karena itu, Komisi II meminta Kementerian PANRB berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan untuk merumuskan kebijakan yang menjadi solusi permasalahan.

Dari hasil pembahasan, Komisi II DPR RI mendukung kesepakatan antara Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PANRB, dan Kementerian Keuangan untuk menerapkan masa transisi dalam pelaksanaan ketentuan belanja pegawai maksimal 30 persen dari APBD sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD). Ketentuan tersebut nantinya akan diatur melalui Undang-Undang APBN.

Komisi II DPR RI juga mendorong Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian PANRB untuk segera berkoordinasi dengan Menteri Keuangan terkait penerbitan Keputusan Menteri Keuangan mengenai perubahan besaran persentase belanja pegawai dalam APBD.

Selain itu, Komisi II DPR RI menegaskan bahwa PPPK dan PPPK Paruh Waktu yang telah diangkat melalui kebijakan penataan tenaga non-ASN tidak boleh diberhentikan akibat keterbatasan fiskal daerah maupun penerapan batas maksimal belanja pegawai sebesar 30 persen.

Dalam rapat tersebut, Komisi II DPR RI juga meminta Kementerian PANRB mengoordinasikan percepatan penerbitan Peraturan Pemerintah tentang Manajemen ASN guna memberikan kepastian terkait masa kerja, jenjang karier, kesejahteraan, serta perlindungan sosial bagi ASN.

Di sisi lain, Kementerian Dalam Negeri diminta berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk meningkatkan alokasi Transfer ke Daerah (TKD) pada tahun-tahun mendatang guna memperkuat kapasitas fiskal daerah dalam mendukung pembiayaan pegawai dan penyelenggaraan pemerintahan.

Komisi II DPR RI juga mendorong pemerintah pusat untuk menyiapkan skema pembiayaan yang lebih berkelanjutan bagi PPPK dan PPPK Paruh Waktu sehingga pelaksanaan kebijakan penataan tenaga non-ASN dapat berjalan optimal di seluruh daerah.

Melalui keikutsertaan dalam rapat tersebut, Pemerintah Provinsi Lampung terus mengikuti perkembangan kebijakan nasional terkait pengelolaan aparatur sipil negara dan keuangan daerah guna memastikan implementasinya dapat berjalan efektif serta mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik.

Pemerintah Provinsi Lampung juga mendukung langkah pemerintah pusat dalam mencari solusi terhadap pengelolaan PPPK dan belanja pegawai daerah, sekaligus berkomitmen menjaga kualitas pelayanan publik melalui tata kelola kepegawaian yang efektif, akuntabel, dan berkelanjutan.
(Fs/Red) 

Oknum Anggota DPRD Lobar Diduga Dugem di Tempat Hiburan Malam

     


LOMBOK BARAT, Media Dinamika Global – Dugaan keterlibatan seorang oknum anggota DPRD Lombok Barat dari Fraksi Hanura dalam aktivitas hiburan malam memicu gelombang kritik keras dari kalangan mahasiswa dan aktivis hukum. Peristiwa yang menjadi perbincangan publik tersebut dinilai bukan sekadar persoalan pribadi, melainkan menyangkut integritas dan kehormatan lembaga legislatif.

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) PKC PMII Bali-Nusa Tenggara (Bali Nusra) menilai dugaan perilaku oknum wakil rakyat tersebut telah mencederai kepercayaan masyarakat yang selama ini memberikan mandat politik melalui pemilu.

Ketua LBH PKC PMII Bali Nusra, Sahrul Ramdan, mengatakan bahwa seorang anggota dewan bukan hanya dituntut menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran, tetapi juga wajib menjaga etika serta moralitas sebagai representasi rakyat.

"Ketika masyarakat masih bergelut dengan persoalan kemiskinan, pengangguran, infrastruktur, dan pelayanan publik, munculnya dugaan anggota dewan menghabiskan waktu di tempat hiburan malam menjadi ironi yang sangat menyakitkan," tegas Sahrul dalam keterangannya, Senin (8/6/2026).

Menurutnya, perilaku tersebut mencerminkan krisis sensitivitas sosial dan berpotensi merusak citra DPRD Lombok Barat yang seharusnya menjadi garda terdepan memperjuangkan kepentingan masyarakat.

LBH PMII Bali Nusra menegaskan bahwa Badan Kehormatan (BK) DPRD Lombok Barat tidak boleh bersikap pasif. Mereka mendesak BK segera melakukan pemeriksaan secara terbuka dan profesional guna memastikan ada atau tidaknya pelanggaran kode etik.

"Jangan sampai Badan Kehormatan hanya menjadi pajangan lembaga yang aktif ketika ada tekanan publik. Jika dugaan ini benar, maka harus ada konsekuensi etik yang tegas. Jika tidak benar, publik juga berhak mengetahui hasil klarifikasinya," ujar Sahrul.

Tak hanya DPRD, Partai Hanura juga didesak untuk mengambil sikap. LBH PMII Bali Nusra meminta partai menunjukkan komitmen terhadap politik bersih dengan tidak melindungi kader yang diduga melakukan tindakan yang mencoreng nama baik partai maupun lembaga legislatif.


"Kami menunggu keberanian Hanura. Jangan hanya berbicara soal keberpihakan kepada rakyat saat kampanye, tetapi diam ketika kadernya tersandung persoalan moral dan etika," tambahnya.


Lebih jauh, Sahrul mengingatkan bahwa setiap fasilitas yang dinikmati pejabat publik berasal dari uang rakyat. Karena itu, jabatan yang diemban harus digunakan untuk mengabdi, bukan mempertontonkan gaya hidup yang berpotensi menimbulkan kemarahan publik.

Kasus ini, menurut LBH PMII Bali Nusra, harus menjadi alarm keras bagi seluruh pejabat publik di Lombok Barat agar lebih menjaga perilaku dan integritas di tengah tingginya tuntutan masyarakat terhadap pemerintahan yang bersih dan beretika. Carita Carita

LBH PMII Bali Nusra memastikan akan terus mengawal perkembangan kasus tersebut hingga ada kejelasan dari pihak-pihak terkait.

"Rakyat memilih wakil untuk memperjuangkan aspirasi, bukan untuk menikmati gemerlap dunia malam. Kepercayaan publik adalah amanah yang harus dijaga, bukan dikhianati," pungkas Sahrul.

Oknum anggota DPRD tersebut belum bisa konfirmasi dan media ini berupaya mengkonfirmasi demi perimbangan berita, hingga berita diterbitkan.

Redaksi |

Pendaftaran Hari Pertama SPMB 2026 Jalur Prestasi di SMP Negeri 1 Sape Resmi Dibuka

     


Sape.Bima.NTB.Media Dinamika Global.id, SMP Negeri 1 Sape resmi membuka pendaftaran Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun 2026 untuk jalur prestasi pada hari ini, Senin (8/6/2026).

Pembukaan pendaftaran tersebut menjadi kesempatan bagi calon peserta didik yang memiliki prestasi akademik maupun nonakademik untuk bergabung dan melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 1 Sape.



Pihak sekolah mengimbau para calon pendaftar dan orang tua untuk segera melakukan proses pendaftaran sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Selain itu, masyarakat juga diharapkan untuk memperhatikan persyaratan dan ketentuan yang berlaku dalam proses penerimaan peserta didik baru tahun ini.

Untuk memperoleh informasi yang lebih lengkap mengenai tata cara pendaftaran, persyaratan, serta jadwal pelaksanaan SPMB 2026, calon peserta didik dapat melihat Brosur SPMB SMP Negeri 1 Sape yang telah disediakan oleh pihak sekolah.

Dengan dibukanya pendaftaran jalur prestasi ini, SMP Negeri 1 Sape berharap dapat menjaring peserta didik berprestasi yang siap mengembangkan potensi dan meraih prestasi di lingkungan sekolah.(Team.MDG.03)

Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal Tegaskan Komitmen Lestarikan Budaya, Siapkan Kebangkitan Desa Adat Dan Wisata Dengan Khas Kebudayaan Lampung.

     

Lampung Selatan - Mediadinamikaglobal.Id || Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Lampung dalam menjaga dan mengembangkan kebudayaan daerah sebagai identitas masyarakat Lampung. Salah satu langkah yang telah dilakukan adalah mewajibkan penggunaan bahasa Lampung setiap hari Kamis di lingkungan pemerintahan dan mendorong penguatan desa-desa budaya di berbagai wilayah.

Komitmen tersebut disampaikan Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal saat menghadiri resepsi pernikahan Ahmad Ridho, putra Azhar Marzuki bergelar Pengikhan Tihang Makhga Saibatin Makhga Legun dan Khoiriyah Arahman bergelar Dalom Khujungan Makhga, dengan Frety Septiani, putri Syofiansyah bergelar Khadin Pilihan dan Rosyani bergelar Minak Mas. Acara tersebut dirangkaikan dengan prosesi peresmian gelar adat tertinggi pewaris takhta kepemimpinan Marga, yang berlangsung di Desa Kesugihan, Kecamatan Kalianda, Lampung Selatan, Senin 08 Juni 2026.

Dalam sambutannya, Gubernur Mirza menyampaikan bahwa prosesi adat tersebut tidak hanya menjadi momentum penyatuan dua keluarga, tetapi juga merupakan peristiwa budaya yang memiliki nilai penting dalam menjaga keberlanjutan tradisi masyarakat adat Lampung.

"Hari ini tidak semata menjadi momentum penyatuan dua insan, tetapi juga menjadi peristiwa adat budaya yang sangat berharga melalui pelaksanaan prosesi peresmian gelar adat tertinggi pewaris takhta kepemimpinan atau Timbang Marga," ujar Gubernur Mirza.

Menurutnya, pelestarian budaya harus menjadi tanggung jawab bersama, terutama di tengah arus modernisasi yang terus berkembang. Pemerintah Provinsi Lampung, jelasnya, telah mengambil sejumlah langkah konkret untuk memperkuat identitas budaya daerah.

Salah satunya melalui kebijakan penggunaan bahasa Lampung setiap hari Kamis. Kebijakan tersebut, menurut Gubernur Mirza, mulai menunjukkan dampak positif karena tidak hanya diikuti oleh masyarakat lokal, tetapi juga mendapat perhatian dari kalangan pendatang.

"Alhamdulillah, banyak masyarakat pendatang yang mulai belajar bahasa Lampung. Bahkan sekarang sudah ada kursus dan les privat bahasa Lampung. Ini menunjukkan bahwa budaya kita dihargai oleh banyak pihak," ujarnya.

Gubernur Mirza menilai kondisi tersebut menjadi alasan kuat bagi masyarakat Lampung untuk semakin bangga terhadap warisan budaya yang dimiliki.

Selain penguatan bahasa daerah, Pemerintah Provinsi Lampung juga berencana menghidupkan kembali desa-desa budaya dan kawasan wisata berbasis kearifan lokal. Program tersebut akan difokuskan pada pengembangan kampung budaya Lampung serta pemeliharaan cagar budaya.

"Kami akan menghidupkan kembali 15 desa budaya. Desa-desa itu akan dikembangkan agar mencerminkan kehidupan masyarakat Lampung seperti ratusan tahun lalu, baik dari perilaku masyarakatnya, kebudayaannya, maupun ekosistem yang mendukungnya," ujarnya.

Ia berharap upaya tersebut dapat memperkuat daya tarik Lampung sebagai daerah yang memiliki kekayaan budaya sekaligus destinasi wisata berbasis tradisi dan sejarah.

"Kita ingin setiap orang yang datang ke Lampung merasa bangga dengan Lampung," jelasnya.

Pada kesempatan itu, Gubernur Mirza juga menyampaikan ucapan selamat kepada kedua mempelai dan keluarga besar yang hadir. Ia berharap pernikahan tersebut membawa kebahagiaan sekaligus menjadi bagian dari upaya menjaga keberlanjutan nilai-nilai adat dan budaya Lampung.

Acara yang berlangsung di Desa Kesugihan itu turut dihadiri unsur Pemerintah Daerah, Forkopimda Lampung Selatan, tokoh adat, perangkat marga, serta masyarakat adat dari berbagai wilayah di Lampung Selatan. Prosesi Timbang Marga yang dilaksanakan menjadi simbol keberlanjutan kepemimpinan adat sekaligus penegasan pentingnya pelestarian tradisi di tengah perkembangan zaman.
( Fs/Red) 

Jaga Stabilitas Harga Pangan, Pemprov NTB Gencarkan GPM di Wilayah Miskin Ekstrem

     


Lombok Barat, Media Dinamika Global – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTB kembali menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM) di Desa Taman Ayu, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, Jumat (5/6). Kegiatan ini menyasar wilayah dengan kategori kemiskinan ekstrem serta masyarakat yang memiliki akses terbatas terhadap pasar dan bahan pangan.

Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTB, Lalu Mirza Amir Hamzah, mengatakan bahwa pelaksanaan GPM merupakan bentuk kepedulian pemerintah dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan, khususnya bagi masyarakat di daerah pelosok.

“Ini bentuk kepedulian pemerintah terhadap rakyatnya, termasuk di daerah-daerah pelosok. Kita harus memberikan pelayanan, terutama dalam penyediaan bahan pangan murah kepada masyarakat,” ujarnya.

Dalam kegiatan tersebut, sebanyak 1.343 keluarga di Taman Ayu menerima bantuan pangan dari Badan Pangan Nasional (Bapanas) RI berupa 20 kilogram beras dan 4 liter minyak goreng untuk alokasi bulan Februari dan Maret.

Menurut Mirza, program GPM merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam menjaga ketersediaan dan keterjangkauan pangan bagi masyarakat. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi salah satu langkah pengendalian inflasi daerah.

“GPM ini kita upayakan bersama. Jangan hanya mengandalkan Dinas Pertanian, tetapi seluruh pihak harus berkolaborasi untuk melakukan pengendalian inflasi agar harga pangan tetap terjangkau oleh masyarakat,” katanya.

Ia menjelaskan bahwa GPM akan terus dilaksanakan setiap bulan di berbagai wilayah yang terindikasi mengalami kenaikan harga kebutuhan pokok. Dalam pelaksanaannya, pemerintah juga melibatkan pelaku UMKM yang menyediakan berbagai komoditas dengan harga terjangkau.

Berdasarkan hasil pemantauan dan data Badan Pusat Statistik (BPS), kelangkaan minyak goreng dan bahan bakar rumah tangga menjadi salah satu faktor yang memicu inflasi di hampir seluruh kabupaten dan kota di NTB.

“Kalau bulan ini satu titik, setiap bulan akan dilaksanakan GPM pada lokasi yang terindikasi mengalami kenaikan harga. Dari pantauan kami dan berdasarkan data BPS, bahan bakar rumah tangga dan minyak goreng menjadi penyumbang inflasi karena terjadi kelangkaan di hampir seluruh daerah di NTB,” jelasnya.

Program GPM juga difokuskan pada desa berdaya yang masuk kategori miskin ekstrem. Langkah ini diharapkan dapat menekan lonjakan harga bahan pokok sekaligus membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pangan dengan harga yang lebih murah.

“Sasaran GPM banyak berada di desa berdaya dan fokus pada desa dengan tingkat kemiskinan ekstrem,” tambah Mirza.

Sementara itu, Kepala Desa Taman Ayu, Muhammad Tajudin, mengapresiasi pelaksanaan GPM yang dinilai mampu membantu masyarakat menghadapi kenaikan harga kebutuhan pokok.

Menurutnya, stabilitas harga beras, minyak goreng, dan kebutuhan pokok lainnya sangat penting untuk menjaga daya beli masyarakat.

“Dengan GPM ini diharapkan dapat menstabilkan harga-harga bahan pokok yang saat ini terus meningkat. Ini merupakan salah satu solusi dari Pemerintah Provinsi yang perlu terus dilaksanakan untuk menjaga daya beli masyarakat,” ujarnya.

Ia juga menilai kehadiran GPM sangat membantu warga, terutama di tengah kelangkaan sejumlah komoditas penting seperti beras dan minyak goreng.

“Harga yang ditawarkan cukup terjangkau. Apalagi saat ini yang paling langka adalah minyak goreng dan beras, sehingga program ini sangat dibutuhkan masyarakat. Kami berharap kegiatan seperti ini tidak hanya dilakukan sekali, tetapi terus berlanjut hingga kondisi ekonomi masyarakat semakin stabil,” pungkasnya.

Redaksi |