Bima-Ntb. Media Dinamika Global.id - Badan usaha milik desa yang kemudian disebut Bumdes merupakan badan usaha yang mestinya dikelola sepenuhnya oleh pemerintah desa lewat kepengurusan yang akuntabel dan memiliki integritas tinggi untuk meningkatkan pendapatan asli desa PADes,tentunya untuk kemakmuran rakyat yang perekonomiannya tercekik oleh ganasnya virus corona (Covid 19), ujar Sa'ad Pemuda Tumpu saat di wawancarai media, Sabtu (20/3/2021).
Kata dia, Transisi kepemimpinan telah berjalan lebih kurang setahun lamanya, namun penyelesaian persoalan Bumdes nihil dilakukan oleh pemdes Tumpu, kecamatan Bolo, kabupaten Bima," ungkap Sa'ad.
"Sambung Sa'ad, Berbicara Bumdes tentu berbicara persoalan pokok, sebab akan menyeret persoalan ekonomi masyarakat apalagi ditengan pandemi yang tak kunjung reda,"kilahnya.
Disisi lain, Sejauh ini belum tercium narasi-narasi solutif dari pemdes untuk penyelesaian persoalan Bumdes. Apa pemdes hanya memikirkan penciteraan belaka Atau sengaja di tutupi persoalan Bumdes sehingga mudah dimanipulasi soal anggarannya, Ini akan menjadi tanda tanya besar bagi masyarakat yang tentunya memiliki legalitas atas transparansi program kepemerintahan," tambah Sa'ad.
"Sementara dibulan yang lalu, ditengah geliatnya pemerintah memerangi covid 19 pemdes dengan sumbringah menggelontorkan dana untuk kegiatan seremonial yakni perayaan 1 tahun kepemimpinannya tanpa penerapan protokol kesehatan," terangnya.
"Ini tentunya melanggar dari ketentuan Perda Nomor 7 Tahun 2020 tentang Protokol Kesehatan, sementara persoalan pokok Bumdes abai dalam tanggapan padahal pada janji politiknya akan menyelesaikan kisruh internal ditubuh Bumdes," tuturnya Sa'ad.
"Secara nurani pribadi dan atas nama pemuda yg terlahir dari masyarakat Desa Tumpu tentu memiliki harapan terbesar untuk pengembangan ekonomi kreatif lewat instrumental Bumdes sehingga output yang dicapai dapat dirasakan oleh semua kalangan," tuturnya.
"Harapan besar pemdes segera selesaikan persoalan Bumdes dengan membentuk Tim khusus. Sebagai representasi dari rakyat BPD harus juga memiliki upaya untuk menunjukan legalitasnya sebagai legislator tingkat desa dalam upaya menyelesaikan persoalan Bumdes", bebernya.
Sementara itu,Kades Tumpu Mahyudin Itu memang benar dan sudah sering kita bahas permasalahan Bumdes yang dalam keadaan sakit serta dirinya telah sampaikan pada rapat bersama BPD dan tokoh masyarakat serta lembaga lainnya," ucapnya.
"InsyaAllah Bumdes kita akan bentuk pengurus baru tentu dengan formula yang baru pula," tegas kades. (RED MDG).
0 comments